Koran Jakarta | October 16 2019
iklan koran jakarta
koran jakarta berita terkini hari ini 1 koran jakarta berita terkini hari ini 2

Kebergantungan Impor Konsumsi Meningkat

Rabu 16/10/2019 | 00:04
A   A   A   Pengaturan Font
Lesunya kinerja ekspor-impor Indonesia merupakan indikasi dari penurunan daya beli masyarakat yang berujung pada pelambatan pertumbuhan ekonomi. Lesunya kinerja ekspor-impor Indonesia merupakan indikasi dari penurunan daya beli masyarakat yang berujung pada pelambatan pertumbuhan ekonomi.   JAKARTA – Sejumlah...
Tampilkan Semua
FOLLOW US
KURS
SAHAM
LAPORAN KEUANGAN
laporan keuangan koran jakarta
Nasional

Peringati Hari Pangan Sedunia, Bank Makanan BAZNAS Bantu Mustahik di Lima Provinsi

Rabu 16/10/2019 | 15:00
A   A   A   Pengaturan Font

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membantu mustahik memenuhi kebutuhan pokoknya berupa 1.000 porsi makanan melalui Program Bank Makanan BAZNAS di lima provinsi bersamaan dengan Hari Pangan Sedunia, Rabu (16/10). Kegiatan tersebut sejalan dengan tema peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini, "Our Action are Our Future, Healthy Diets #zerohungerworld".

Lima Provinsi yang menjadi lokasi kegiatan adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Selatan. Di Banten, kegiatan dipusatkan di dua lokasi Kampung Pemulung Jurangmangu Timur.

Pendistribusian di daerah bersinergi dengan Layanan Aktif BAZNAS setempat. Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS, Irfan Syauqi Beik mengatakan, Bank Makanan BAZNAS ini mencoba menyelesaikan dua masalah besar yaitu mengurangi jumlah makanan yang terbuang sia-sia dan memberikan akses makanan sehat untuk orang yang kekurangan melalui pendekatan kolaboratif bekerjasama dengan berbagai pihak.

“Program ini sangat penting karena akan menjadi kampanye gaya hidup yang luar biasa. Selain untuk menghubungkan antara pihak yang berkelebihan dan pihak yang membutuhkan makanan, program ini juga menjadi sarana kampanye untuk mencegah perilaku boros,” katanya.

Irfan mengatakan, perilaku boros tidak sesuai dengan tuntunan agama dan akan membuat sumber daya yang ada menjadi terbuang percuma dan tidak efisian.

“Melalui program ini, kita kampanyekan dua hal yaitu mengajak masyarakat menghindari perilaku tabzir dan israf serta meningkatkan semangat berbagi, khususnya berbagi makanan," katanya.

Lahirnya Bank Makanan BAZNAS pada pertengahan tahun ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin tinggi dengan pola gaya hidup yang menghasilkan banyak sampah. Sedangkan daya tampung pembuangan sampah sangat terbatas. Menurut studi yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit di tahun 2016, Indonesia merupakan negara yang memproduksi sampah makanan terbesar kedua di dunia.

Di sisi lain, masih banyak masyarakat kurang mampu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ideal makan sehari-hari.

Tampilkan Semua

PELUNCURAN LAPOR HENDI DAN APLIKASI LAYANAN DARURAT 112 MENUJU SMART CITY INDONESIA

Rabu 16/10/2019 | 15:00
A   A   A   Pengaturan Font
Pada hari Rabu, 16 Oktober 2019, di Ballroom Semesta Hotel Kota Semarang,  Group Jasnita, melalui anak perusahaannya yang bernama PT Esa Kreasi Negri telah membuat penambahan fitur baru yang bernama Mobile Application for Field...
Selengkapnya

Bakti Sosial Kesehatan

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Merelokasi Warga

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita nasional lainnya
beriklan di koran jakarta
Polkam

Inovasi Tanda Kemajuan Bangsa

Rabu 16/10/2019 | 06:56
A   A   A   Pengaturan Font
Berbagai inovasi yang terus dikembangkan kementerian dan lembaga terbukti mempermudah kinerja.

 

JAKARTA - Inovasi merupakan tanda majunya sebuah bangsa dan inovasi memiliki nilai harga yang paling mahal. Sebuah kemajuan negara diukur pada berapa nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan, bagaimana menolong masyarakat.

“Lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan, serta pengetahuan teknologi. Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan yang paling penting adalah memberikan nilai tambah,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (15/10).

Kalla mengatkan hal itu ketika memberikan sambutan usai memberikan penghargaan pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya atas inovasi pelayanan publik yakni Proper dan Sipongi yang merupakan dua inovasi dari KLHK diantara Top 45 inovasi terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019.

Proper atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sipongi atau Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis web adalah dua inovasi pelayanan dari 45 Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2019 dengan menyisihkan 3.156 pendaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini, yang kemudian di short listed menjadi Top 99 Inovasi pelayanan publik hingga akhirnya menjadi Top 45.

Prestasi ini menunjukkan bahwa KLHK terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik terutama untuk memecahkan persoalan di lapangan. Penghargaan menjadi pemicu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di KLHK.

Selain dua inovasi di atas, SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) juga meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan di tingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, Sipongi yang dikembangkan oleh Ditjen Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) KLHK, merupakan hasil pemikiran terkait efektifitas pengolahan dan pengumpulan data yang dahulu dilakukan secara manual menjadi terotomatisasi dengan sumber datanya, yaitu dari Terra Aqua (NASA), Terra Aqua (LAPAN), SNPP (LAPAN) dan NOAA (ASMC) serta data cuaca dari BMKG.

“Ini sangat bermanfaat bagi tim pemadam karhutla untuk mengetahui lokasi kebakaran secara cepat, sehingga tindakan pemadaman dini dapat dilakukan sebelum kebakaran tersebut menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan. Tetapi tentu kebijakannya juga harus diikuti dengan bagaimana tata kelola dan pengelolaan di lapangan, dan paling penting juga ialah dengan pelibatan aktif peran serta masyarakat,” papar Siti Nurbaya.

Rujukan Dunia

Dijelaskan Menteri Siti, Sipongi berbasis web memiliki dual interface, yaitu internal interface dan public interface. Internal interface dapat diakses dengan menggunakan privilage berjenjang dengan tujuan untuk sistem komando cepat dari pimpinan kepada personil di lapangan. Sedangkan public interface dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat secara luas diseluruh Indonesia.

Sementara itu sistem Proper yang dikembangkan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, merupakan sistem penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Saat ini Proper terus dikembangkan dan telah mengadopsi perubahan paradigma dalam penilaiannya, yaitu dengan pengembangan kriteria yang mengukur kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. sur/AR-3

Tampilkan Semua

Rapat Pengamanan Pelantikan Presiden

Rabu 16/10/2019 | 06:54
A   A   A   Pengaturan Font
Ketua MPR, Bambang Soesatyo (tengah), Ketua DPR, Puan Maharani, Kepala Badan Intelijen, Budi Gunawan (kiri), Panglima TNI, Hadi Tjahjanto (kedua dari kanan), dan Kapolri, Tito Karnavian berfoto usai memberikan keterangan pers Rapat...
Selengkapnya

Warga Talaud Meminta Kepastian

Rabu 16/10/2019 | 06:45
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA - Hingga kini pasangan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih Elly E Lasut dan Moktar A Parapaga belum juga dilantik. Padahal, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan SK pengesahan pengangkatan Bupati dan...
Selengkapnya

PDIP Serahkan Komposisi Kabinet pada Presiden

Selasa 15/10/2019 | 08:00
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet kepada Joko Widodo sebagai Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif menentukan siapa saja yang akan menjadi...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita polkam lainnya
beriklan di koran jakarta
Mondial

Asupan Nutrisi Anak di Jepang Terbaik di Dunia

Rabu 16/10/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font

TOKYO – Jepang berada di urutan teratas untuk asupan nutrisi anak yang dibarengi tingkat obesitas terendah di dunia. Hal itu dilaporkan lembaga Dana Anak-Anak di Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Children’s Fund/UNICEF) pada Selasa (15/10).

“Anak-anak di Jepang berada di urutan teratas dalam daftar indikator kesehatan anak dunia dengan angka kematian balita paling rendah dan anak dengan berat badan kurang paling sedikit,” demikian lapor UNICEF.

Menurut para ahli keberhasilan Jepang dalam program kesehatan anak didukung oleh beberapa faktor seperti kesadaran masyarakat yang amat tinggi atas kesehatan, pemeriksaan kesehatan rutin dan yang paling berperan yaitu program penyediaan makan siang di sekolah yang diterapkan secara nasional dan disubsidi pemerintah.

“Makan siang di sekolah bertujuan untuk mencukupi asupan nutrisi anak yang justru condong kurang kadarnya pada makanan di rumah,” kata Mayumi Ueda, seorang pejabat di Kementerian Pendidikan Jepang. “Makan siang di sekolah berkontribusi bagi keseimbangan asupan nutrisi bagi anak-anak di Jepang,” pungkas dia.

 

SB/AFP/I-1

Tampilkan Semua

Margaret Atwood dan Bernardine Evaristo Raih Booker Prize 2019

Rabu 16/10/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
LONDON – Penulis novel fiksi asal Kanada bernama Margaret Atwood dan penulis dari Inggris bernama Bernardine Evaristo, diumumkan para juri berhasil memenangkan anugerah sastra bergengsi Man Booker Prize 2019 pada Senin (14/10)....
Selengkapnya

Energi Listrik di Inggris Sebagian Besar Berasal dari EBT

Rabu 16/10/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
LONDON – Laporan sebuah laman khusus bernama Carbon Brief pada Senin (14/10) menyebutkan bahwa produksi sumber daya energi baru terbarukan (EBT) di Inggris telah menghasilkan listrik lebih banyak dibandingkan dari sumber energi...
Selengkapnya

AS Jatuhkan Sanksi Terhadap Turki

Rabu 16/10/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Selasa (15/10) mengumumkan pemberian sanksi terhadap Turki atas invasi militernya ke Suriah. Kali ini sanksi diberikan pada sejumlah menteri Turki. “Sanksi...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita mondial lainnya
Ekonomi

Tabungan Hari Tua

Rabu 16/10/2019 | 10:00
A   A   A   Pengaturan Font
Tampilkan Semua

IHSG Akan Lanjutkan Penguatan

Rabu 16/10/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan melanjutkan penguatan, karena secara teknikal berhasil tutup di atas Moving Average 20 hari dan FR61,8 persen. Indikator stochastic bergerak optimis mendekati area overbought...
Selengkapnya

BRI Gencarkan Tabungan Simpedes

Rabu 16/10/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menggencarkan salah satu produk andalannya yaitu Simpedes dengan menggelar Pesta Rakyat Simpedes (PRS), yang diawali di Stadion Joyokusumo, Pati, Jawa Tengah, akhir pekan...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita ekonomi lainnya
Daerah

Sumedang Siap Menjadi Kabupaten Wisata

Senin 30/9/2019 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font

Memiliki potensi yang cukup banyak, membuat Sumedang semakin gencar mempro­mosikan destinasi wisatanya. Salah satunya dilakukan lewat kejuaraan paralayang inter­nasional yang akan diadakan perdana di Tanah Air yaitu West Java Paragliding World Championship and Culture Festival 2019, yang akan di­gelar pada 22–28 Oktober 2019 di Sumedang, Jawa Barat.

Tidak tanggung-tanggung, dengan dukungan Kemente­rian Pariwisata (Kemenpar), Kabupaten tertua di Jawa Barat ini mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Wisata. Aneka wisata yang ada di daerah ini, mulai dari alam, agriculture, budaya, dan sosial akan dikem­bangkan dengan serius.

Untuk mengetahui apa saja yang telah dan akan dilakukan jajaran Pemerintah Kabu­paten Sumedang ke depan, wartawan Koran Jakarta, Mohammad Zaki Alatas, berkesempatan mewawanca­rai Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, seusai pe­luncuran kegiatan West Java Paragliding World Champi­onship and Culture Festival 2019, di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Ja­karta, belum lama ini. Berikut petikan selengkapnya.

Kalau boleh tahu potensi wisata apa saja yang ada di Sumedang?

Kami memiliki keka­yaan wisata yang beragam. Keragaman potensi wisata yang bisa ditemukan di Sumedang, mulai dari alamnya, agriculture, budaya, dan sosial.

Apakah itu semua objek wisata terse­but sudah diop­timalkan?

Kami sedang mengarah ke sana dengan melakukan berbagai pembenahan dan membangun sarana dan prasarana yang ada. Sep­erti yang diamanahkan oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya, yaitu untuk menarik wisatawan berkunjung ke Sumedang, baik wisatawan mancanegara atau domestik. Untuk itu, kami akan men­coba konsistensi melakukan pengembangan atraksi, akses, dan amenitas (3A).

Seperti apa yang akan Anda lakukan?

Sesuai yang disampaikan Menteri Pariwisata, ada tiga hal yang harus dimiliki yaitu 3A. Kami punya atraksi yaitu paralayang dengan standar internasional. Untuk akse­bilitas saat ini kami sedang membangun 62 ruas jalan yang menghubungkan dae­rah wisata. Lokasi Sumedang juga hanya 30 menit dari Bandara Kertajati. Jalan tol juga lengkap melintang si Sumedang.

Selain itu?

Untuk bisa menarik wisatawan, Sumedang punya destinasi unggulan. Destinasi yang diusulkan menjadi Ka­wasan Ekonomi Kreatif (KEK) yaitu Jatigede. Ke depannya yang akan menjadi unggulan kami adalah Jatigede.

Di sini pemandangannya sangatlah indah. Pengun­jung bisa naik ke namanya Pasir Cinta untuk melihat sunrise. Dari sini juga bisa melihat pulau-pulau kecil yang tersebar di waduk. Bisalah kita bilang seperti kini Raja Ampat, namun latarnya adalah gunung.

Sumedang juga tengah mengembangkan wisata agriculture?

Iya benar. Tak hanya mengandalkan Jatigede, kami juga punya wisata yang lainnya yang patut dikun­jungi wisatawan. Salah satunya merasakan wisata ubi cilembu. Kami membuat wisatanya, di mana wisatawan merasakan langsung memetik ubi cilem­bu, mencuci dan memasaknya langsung di wilayahnya. Satu hal yang pasti, kuliner khas Sumedang yaitu tahu sumedang. Masih banyak lagi destinasi yang semuanya bisa dirasakan bila berkunjung ke Sumedang. N-3

Tampilkan Semua

Tumbuhkan Terus Minat Riset Generasi Milenial

Senin 29/7/2019 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Terkenal sebagai daerah yang kerap menelor­kan inovasi kebijakan dan pariwisata, baru-baru ini Kabupaten Banyuwangi dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional XVIII, yang digelar Lembaga Ilmu...
Selengkapnya

Kawasan Transmigran di Kubu Raya Jadi Percontohan

Senin 15/7/2019 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) mendorong perubahan paradigma baru terkait pengembangan transmi­grasi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan, dan pengelo­laan sumber daya alam...
Selengkapnya

Pemkab Terus Menekan Angka Kemiskinan di Rembang

Senin 8/7/2019 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Kabupaten Rembang me­miliki potensi yang luar biasa, baik sumber daya alam maupun manusia. Jika dikelola secara maksimal, ma­syarakat Kabupaten Rembang sudah dapat sejahtera. Ber­dasarkan data 2016, angka ke­miskinan...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita daerah lainnya
Properti

Perbaiki Kualitas Rumah Subsidi

Senin 14/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Tambahan kuota FLPP untuk menjaga stabilitas industri properti Indonesia dan memastikan program sejuta rumah dapat tercapai di tahun 2019.

Pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia bidang properti bersama-sama dengan asosiasi di bidang perumahan seperti REI (Realestat Indonesia), Himperra (Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat) dan PI (Pengembang Indonesia) menginginkan kepastian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akibat habisnya kuota sebelum tahun 2019 berakhir.

“Kami kasihan dengan pembeli rumah yang seharusnya bisa akad tahun ini, terpaksa ditunda karena tidak tersedianya FLPP,” kata Ketua Komite Tetap Kadin Properti, Setyo Maharso.

Para pengusaha berharap Pemerintah dapat secepatnya mengeluarkan tambahan kuota FLPP untuk menjaga stabilitas industri properti Indonesia dan memastikan program sejuta rumah dapat tercapai di tahun 2019.

“Banyak terjadi ketidakpastian usaha bagi pengembang perumahan FLPP. Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah perihal kekurangan kuota ini sejak awal tahun 2019,” tambah Endang Kawidjaja, Ketua Umum Himperra.

“Sekitar 85 persen anggota PI adalah pengembang perumahan FLPP yang sangat rentan terhadap pergerakan pembiayaan konsumen. Jika pembiayaan terhambat maka akan ada efek ganda ke stakeholder lain yaitu perbankan, kontraktor, vendor dan akhirnya ke konsumen juga,” tambah Barkah Hidayat, Ketua Umum PI.

Pengusaha juga berharap angka kuota FLPP tidak ditentukan sepihak oleh pemerintah namun berdasarkan data bersama seluruh organisasi.

“Kabar terakhir, surat dari kementerian PUPR telah sampai ke kementerian keuangan. Kami harapkan kementerian keuangan dapat secepatnya mengambil keputusan untuk mengeluarkan tambahan kuota FLPP tersebut paling tidak di akhir Agustus atau awal September,” ujar Barkah.

Setyo lebih jauh mengingatkan di belakang industri properti terdapat 174 industri ikutan yang juga mendorong perputaran roda perekonomian Indonesia mulai dari industri rumahan sampai industri berat. “Jadi kondisi ini berbahaya jika dibiarkan tanpa ada solusi apa-apa,”ujar dia.

Joko Suranto, Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat menilai pemerintah terlalu banyak melakukan pengaturan hal-hal yang bersifat sangat teknis sehingga membuat gerak pengembang sangat sempit dan terbatas.

“Kami adalah pengembang, bukan kontraktor. Pengembang mempunyai konsep dan kapasitas untuk mengembangkan sesuatu dari yang tiada menjadi ada, dari yang tidak bernilai menjadi bernilai,” jelas dia.

Menurut dia pemerintah sebaiknya mengatur kebijakan saja di hulu, kami sebagai organisasi akan mengikuti kebijakan tersebut di hilir agar berjalan dengan baik.

“Di awal tahun, kami telah memberikan early warning kepada anggota kami bahwa kuota FLPP mengecil dan kondisi perekonomian secara umum masih berat agar semua bersiap-siap melakukan perencanaan dengan hati-hati,” tambah Joko.

Apalagi kami sebagai a nggota REI Jawa Barat merupakan wilayah penyumbang perumahan FLPP terbesar di Indonesia, tegasnya.

“Kami selalu mencari tahu sisa kuota FLPP yang ada di bank-bank di Jawa Barat dan 80 persen pembiayaan masih berasal dari BTN,” jelas Joko.

Joko menilai dengan kondisi yang sangat tidak menentu, seluruh pihak pasti waspada dan mencari strategi bertahan hidup masing-masing.

“Bagi pengembang, segala bentuk pembangunan baru pasti dihentikan. Sementara perbankan pasti memiliki exit strategy sendiri. Mungkin pihak perbankan akan mengembangkan produk baru yang mirip dengan FLPP walaupun tidak sama. Bagus jika bisa begini. Tujuannya agar bisa menjadi solusi bersama keluar dari permasalahan ini,” ujar Joko.

Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan terus akan mendorong pembangunan perumahan untuk rakyat. Dalam program subsidi rumah, selain kuantitas rumah, pemerintah juga mendorong pengembang dan perbankan dan stakeholder lainnya mengutamakan kualitas rumah subsidi.

Kementerian PUPR juga melakukan pemantauan kualitas rumah subsidi sesuai dengan standar yang ditetapkan maupun pendataan pengembang rumah subsidi. Secara umum, pemerintah berhasil menyalurkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 17 September 2019 sebesar 5,57 triliun rupiah.

“Hingga pertengahan September 2019, dana KPR FLPP yang telah tersalurkan senilai 5,57 triliun rupiah bagi 57.949 unit rumah atau sebesar 78,5 persen dari dana FLPP tahun 2019 sebesar 7,1 triliun rupiah untuk 68 ribu unit rumah,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam keterangan resminya.

Dirjen Bina Konstruksi meminta asosiasi pengembang perumahan untuk mendorong anggotanya melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data di Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

“Hingga saat ini, sebanyak 12.802 pengembang telah terdaftar di Sireng Kementerian PUPR yang terbagi ke dalam 18 asosiasi pengembang. Kami harapkan asosiasi pengembang berperan aktif mendorong anggotanya memproduksi dan menjual rumah MBR dengan kualitas layak huni dan terjangkau,” katanya.

Tingkatkan Pengawasan

Selain meningkatkan pengawasan kualitas rumah subsidi, pemerintah juga terus melakukan pengawasan kepatuhan penghunian rumah subsidi yang telah dibeli oleh masyarakat.

Hal ini untuk memastikan penyaluran FLPP tepat sasaran yakni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, bukan untuk investasi.

Untuk bisa memiliki rumah dengan KPR FLPP, sejumlah syarat harus dipenuhi antara lain besar penghasilan maksimal 4 juta rupiah untuk rumah tapak dan 7 juta rupiah untuk rumah susun.

Syarat lainnya belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Manfaat KPR FLPP yakni menikmati uang muka terjangkau, bunga tetap 5 persen selama masa kredit maksimal 20 tahun, bebas PPn dan bebas premi asuransi.

Pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terjangkau diantaranya dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan pembiayaan perumahan.

Untuk itu Kementerian PUPR menyalurkan subsidi perumahan melalui sejumlah program yang sudah berjalan seperti KPR FLPP, Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Sebagaimana diketahui, KPR FLPP penyalurannya dilakukan Kementerian PUPR melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) bekerjasama dengan Bank Pelaksana, dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan penyaluran subsidi bisa mencapai target.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan sebanyak 18 pihak bank pelaksana telah menyalurkan dana kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kementerian PUPR juga melakukan pemantauan kualitas rumah subsidi sesuai dengan standar yang ditetapkan maupun pendataan pengembang rumah subsidi dalam Sistem Registrasi Pengembang (Sireng).

Basuki juga menyatakan, permintaan terhadap rumah subsidi yang disalurkan melalui mekanisme KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus bertambah.

Menurut Basuki, batas harga jual rumah subsidi yang telah ditetapkan tidak mempengaruhi permintaan akan rumah subsidi dari masyarakat maupun pengembang perumahan, bahkan permintaan pembangunan rumah subsidi melalui program tersebut dinilai terus bertambah.

Penetapan harga rumah subsidi menyesuaikan dengan kondisi terkini pada setiap wilayah, di antaranya disesuaikan dengan faktor harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk juga faktor upah pekerja. yun/E-6

Tampilkan Semua

Pembiayaan Program Sejuta Rumah Dipermudah

Senin 14/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bekerja sama dengan Perum Peruri dan BPJS Ketenagakerjaan (TK) terkait penyaluran kredit di bidang perumahan bagi karyawan Peruri yang berlokasi di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa...
Selengkapnya

Diminati, Klaster Berkonsep “Compact”

Senin 14/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Di tengah kondisi pasar properti yang kurang kondusif, produk properti di wilayah yang strategis tetap laris diserbu konsumen. Selain akses lokasi, tingginya minat beli juga dipengaruhi faktor kualitas hunian, harga terjangkau, dan...
Selengkapnya

Diskusi Hak Pengelolaan Lahan

Jumat 11/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita properti lainnya
Telko

IndonesiaNext 2019

Selasa 15/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Tampilkan Semua

Gelang Pintar Berfitur “Fitness Monitoring”

Selasa 15/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Setelah meluncurkan jam tangan pintar Huawei Watch GT 2 beberapa waktu lalu, Huawei Consumer Business Group (CBG) Indonesia meluncurkan gelang pintar Huawei Band 4. Perangkat smart wearable untuk mendukung gaya hidup sehat ini, mampu...
Selengkapnya

Kompetisi Seru Dompet Digital

Selasa 15/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Persaingan pada bisnis dompet digital semaki seru dengan hadirnya banyak pemain. Mereka berkompetisi menawarkan layanan pembayaran terbaik dan variatif. Beberapa nama seperti LinkAja, Go Pay, Dana, Paytren, Doku, Ovo, telah menjadi...
Selengkapnya

Produktivitas Optimal dengan Tablet

Selasa 15/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Bagi sebagaian orang, ponsel dengan layar kecil belum mampu membuat mereka menjadi produktif dalam mobilitas yang tinggi. Mereka membutuhkan perangkat mobile dengan layar yang lebih besar agar lebih produktif saat di luar rumah. Founder...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita telko lainnya
Otomotif

Diskusi Pembiayaan

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Tampilkan Semua

Tampilan Baru Kawasaki Ninja 250SL

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Pesaing Yamaha R25 dan Honda CB 250RR, dari Kawasaki mengalami penyegaran. Ninja 250SL Kawasaki Racing Team (KRT) versi KRT, menawarkan tampilan baru namun masih yerlihat sporti dan agresif seperti sebelumnya. Tampilannya masih memakai...
Selengkapnya

Tipe “Flagship” Mobil Premium

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Produsen mobil premiuam menawarkan produk flagship (tipe tertinggi) dengan berbagai keunggulan. Produk tertinggi menjadi tawaran maksimal bagi konsumen. Pada kategori sedan premium setiap merek memiliki produk unggulan atau flagship....
Selengkapnya

Fitur Keselamatan Aktif Mobil Listrik

Rabu 9/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Beberapa pabrikan Jepang telah mengumumkan jajaran mobil elektrifikasi canggih yang bakal hadir pada pameran yang dielenggarakan pada 25 Oktober hingga 4 November 2019 di Tokyo. Mobil listrik dan hibrida terus mengalami penyempurnaan...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita otomotif lainnya
beriklan di koran jakarta
Olahraga

Neymar Kembali Cedera

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

PARIS – Striker Paris Saint-Germain Neymar akan absen selama empat pekan karena cedera hamstring yang dideritanya saat bermain untuk Brasil. Demikian pernyataan klub Prancis itu, Senin (14/10) waktu setempat.

Neymar tertatih-tatih di menit ke-12 pada hari Minggu ketika Brasil bermain imbang 1-1 melawan Nigeria dalam pertandingan persahabatan di Singapura.

PSG mengatakan bahwa pemindaian MRI menunjukkan bahwa pemain bintang mereka menderita grade two lesion di hamstring kirinya.

Jika dia absen hingga 11 November, Neymar akan melewatkan empat pertandingan liga Prancis, termasuk perjalanan ke Marseille pada 27 Oktober. Dia juga akan absen dalam pertandingan kandang dan tandang Liga Champions melawan Bruges.

Pemain termahal di dunia seharusnya sudah bisa membela PSG melawan Bruges Selasa pekan depan setelah menjalani skorsing dua pertandingan.

Kondisi ini menjadi yang terbaru dalam cedera yang dialami Neymar sejak bergabung dengan PSG pada 2017. Dia mengawali musim ini dengan menjanjikan, mencetak empat gol dalam lima pertandingan Ligue 1.

Sementara itu, penyerang Inter Milan Alexis Sanchez bisa absen selama tiga bulan karena cedera yang diderita dalam pertandingan persahabatan melawan Kolombia. Demikian diungkap pelatih Chile Reinaldo Rueda, Senin. ben/AFP/S-1

Tampilkan Semua

Ansu Fati Diikat Kontrak Jangka Panjang

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Barcelona berencana menawarkan kontrak jangka panjang baru kepada Ansu Fati dengan meningkatkan klausul lepas 100 juta euro, lapor surat kabar El Mundo Deportivo. Koran itu melaporkan bahwa raksasa Katalunya itu akan memproteksi si...
Selengkapnya

“Les Bleus” Tertahan

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Prancis dapat lolos ke final Piala Eropa 2020 dengan kemenangan di kandang melawan Moldova bulan depan. PARIS – Prancis bermain imbang 1-1 kontra Turki pada laga kualifikasi Piala Eropa 2020. Hasil pertandingan yang berlangsung...
Selengkapnya

Kalahkan Portugal, Ukraina Melaju

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
KIEV – Ukraina mengalahkan Portugal 2-1 pada Selasa (15/10) dini hari WIB. Kemenangan itu memastikan tempat di putaran final Piala Eropa 2020. Meski kalah, Cristiano Ronaldo mencetak gol kariernya yang ke-700. Roman Yaremchuk dan...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita olahraga lainnya
Kolom

Berat, Wujudkan Kedaulatan Pangan

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Oleh Arfi Hidayat, MM

Kedaulatan pangan merupakan unsur fundamental keberlangsungan dan keutuhan sebuah negara. Kuat lemahnya sebuah negara dapat dilihat dari pangan. Maka, peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 16 Oktober patut disambut secara antusias. Tahun ini, temanya “Teknologi Industri Pertanian dan Pangan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2024”.

Tema itu kiranya sangat relevan dengan kondisi saat ini yang masih berkutat dengan kedaulatan pangan. Secara sederhana, kedaulatan pangan merupakan kondisi suatu negara mampu memproduksi bahan pangan berkualitas dalam jumlah sama atau lebih dari kebutuhan nasional secara berkelanjutan. Pangan merupakan kebutuhan dasar. Maka, hak atas pangan menjadi bagian dari hak asasi manusia.

Ini artinya, setiap orang berhak memperoleh pangan dalam jumlah layak dengan kandungan gizi memadai serta bermutu. Maka, harga pangan harus terjangkau semua kalangan. Secara konstitusional, hak warga negara atas pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam UU, pemerintah berkewajiban memastikan ketersediaan pangan bagi semua orang, mewujudkan kedaulatan pangan dengan mendongkrak kemampuan produksi.

Caranya, menyediakan sarana dan prasarana pertanian. Kemudian, diversifikasi pangan secara aman dan memastikan ketersediaan pangan. Pemerintah mengatur tata niaga pangan agar harganya terjangkau rakyat. Pemerintah juga diwajibkan memudahkan akses masyarakat atas pangan. Isu kedaulatan pangan merupakan satu dari sembilan program prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Komitmen pemerintah itu tertuang dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Presiden Jokowi sendiri menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan dalam tiga tahun pertama kepemimpinannya. Namun, hingga kini menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-JK, kedaulatan pangan belum juga terwujud. Sejumlah problem sektor produksi yang menghambat swasembada pangan tidak kunjung dibenahi. Sebaliknya, pemerintah justru lebih mengandalkan impor guna menutupi kebutuhan pangan. Badan Pusat Statistik mencatat, impor pangan lima tahun terakhir terus meningkat signifikan. Tahun 2014 impor beras 844 ribu ton.

Setahun setelah pemerintahan berjalan, naik menjadi 861 ribu ton. Tahun 2016, malah melonjak menjadi 1,28 juta ton. Tahun 2017, impor beras sempat turun, hanya 305 ribu ton. Namun, tahun lalu naik tujuh kali lipat dari tahun sebelumnya, jadi 2, 25 juta ton. Dengan angka-angka tersebut, saat ini membuat Indonesia berada di posisi ketiga negara dengan jumlah impor pangan paling besar.

Kenyataan ini tentu ironis karena Indonesia kerap disebut sebagai negara dengan lahan pertanian subur lengkap beriklim tropis yang sangat mendukung aktivitas pertanian. Faktanya, untuk mencukupi beras yang nota bene makanan pokok saja masih impor. Tidak hanya beras, Indonesia juga tercatat mengimpor sejumlah bahan pangan lainnya. Tiap tahun, impor setidaknya 2 juta ton gula, 1,5 juta ton kedelai, 1,3 juta ton jagung, 10 juta ton gandum, 600 ribu ekor sapi dan 3 juta ton garam.

Tidak hanya itu, sekitar 70 persen buah-buahan di pasaran pun berasal dari luar negeri. Bahkan, sebagai negara dengan laut sangat luas, juga importir ikan terbesar di dunia, yakni 100 juta ton per tahun. Komitmen Program kedaulatan pangan memang persoalan yang komplek, sehingga sulit mewujudkannya. Kedaulatan pangan adalah agenda besar yang membutuhkan tidak sekadar niat tulus, namun juga political will, manajemen tata niaga pangan, penegakan hukum bagi mafia pangan dan tentunya pembenahan di sektor produksi.

Menyediakan pangan bagi sekitar 260 juta warga memang berat, apalagi dalam konteks sistem ekonomi pasar bebas seperti sekarang. Food and Agriculture Organisation (FAO) mencatat, setidaknya 60,5 juta penduduk Indonesia kekurangan pangan setiap tahun. Meski tidak mudah, k e d a u l a t a n pangan harus tetap diwujudkan, siapa pun presidennya karena amanat konstitusi. Diperlukan komitmen serius pemerintah untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut melalui kebijakan nyata.

Pemerintah perlu menyusun regulasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir guna memastikan tidak ada penyimpangan rantai produksi dan distribusi pangan. Agenda ini memerlukan beragam pendekatan, tidak hanya ekonomi, namun juga hukum dan politik. Harus ada sinergi kebijakan antarlembaga yang beririsan dalam persoalan pangan karena kerap terjadi kontradiksi data dan kebijakan antarlembaga yang mengurusi pangan. Misalnya, Kementerian Pertanian gencar menggalakkan wacana kedaulatan pangan dan mengklaim stok beras nasional meningkat, bahkan surplus setiap tahunnya.

Di saat yang sama, Kementerian Perdagangan justru mengeluarkan kebijakan impor beras. Ini tentu merusak tata niaga pangan di pasaran. Itulah perlunya sinkronisasi data agar kebijakan tiap instansi tidak merugikan petani lokal. Pada titik tertentu, presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan harus berani menghentikan impor beras dan menggenjot produksi dalam negeri. Upaya menggenjot produksi pangan dalam negeri tentu mustahil terwujud tanpa pembenahan infrastruktur pertanian. Ini termasuk di antaranya memikirkan ketersediaan lahan pertanian baru. Hal ini penting mengingat lahan pertanian yang menyusut akibat meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi hunian.

Kementerian Pertanian sebenarnya telah berencana menjadikan lahan rawa sebagai pertanian demi mendongkrak produksi pangan. Namun, wacana itu sampai sekarang tak terealisasi. Jika program itu terwujud, lahan pertanian akan bertambah sekitar 13 juta hektare yang tersebar di 18 provinsi. Pemerintah juga perlu memikirkan infrastruktur produksi pangan seperti merehabilitasi jaringan irigasi dan bendungan yang merupakan infrastruktur vital dalam aktivitas pertanian. Pemerintah juga perlu mengintensifkan pengembangan bibit unggul sekaligus mengadopsi teknologi paling mutakhir budi daya dan produksi pangan.

Jika semua langkah tadi dijalankan, bukan mustahil Indonesia bisa menggenjot produksi bahan pangan pokok seperti padi, jagung, atau kedelai. Produksi padi tahun 2014 hanya mencapai 70,61 juta ton. Tahun ini diharapkan bisa menjadi 73,40 ton. Sedangkan produksi jagung yang tahun 2014 sebesar 19,13 juta ton diharapkan tahun ini menjadi 20 juta ton. Sementara itu, kedelai yang pada tahun 2014 hanya mampu diproduksi 0,92 ton, tahun ini diharapkan menjadi 1,20 ton. Tentu, semua upaya itu mustahil tanpa ketersediaan anggaran. Maka, di sinilah pentingnya politik anggaran (pemerintah dan DPR) agar lebih berpihak pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Penulis alumnus Pascasarjana Unsoed Teknik Pertanian

Tampilkan Semua

Bikin Jera Importir Nakal

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Sebanyak 330 importir tak bisa lagi menjalani bisnis di Indonesia. Hal ini terjadi setelah Menteri Keuangan memblokir izinnya karena melanggar ketentuan perdagangan, perpajakan, dan bea cukai, dalam kegiatannya di pusat logistik berikat...
Selengkapnya

Panduan Lengkap sebelum Tinggal di Jerman

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Judul      : 18 Hours Before Jet Lag:Germany-MunichPenulis   : Ashni SastrosubrotoPenerbit : GrasindoCetakan  : 2018Tebal      : 178 halamanISBN      : 9786020504889 Tinggal di...
Selengkapnya

Menciptakan Perimbangan Pasar

Selasa 15/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
oleh Fachru Nofrian, PhD Salah satu tantangan pemerintah periode berikutnya adalah meningkatkan tingkat pertumbuhan yang saat ini persisten sebesar 5 persenan. Perekonomian global juga cenderung memperlihatkan tanda-tanda resesi, namun...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita kolom lainnya
Rona

SPEEDY GRATER Parutan Modern Super Cepat

Rabu 16/10/2019 | 11:00
A   A   A   Pengaturan Font

Saat ini, para Ibu Millennial selalu ingin bekerja cepat dan serba praktis. Apalagi banyak Ibu yang mengerjakan kebutuhan rumah tangga harus segera diselesaikan dalam 1 (satu) hari. Untuk itu, sebagai Culinary & Food Conervation Company terdepan di Indonesia, Tupperware kembali menjawab kebutuhan para Ibu Millennial yang dinamis dan modern. Tupperware kembali meluncurkan produk terbaru yang mampu menjadi senjata rahasia para Ibu yang ingin menaklukan beragam tantangan di dapur yakni TUPPERWARE SPEEDY GRATER. Spesial untuk Ibu Millennial yang ingin tetap tampil cantik tanpa harus melukai jari-jari tangan dan kuku. Produk ini sangat tepat karena merupakan parutan modern, Aman – Bersih – Cepat

Speedy Grater dapat digunakan untuk memarut lebih dari 20 jenis bahan makanan mulai dari kelapa, wortel, bengkoang, sampai dengan cokelat dan keju. Speedy Grater ini juga dilengkapi dengan Plunger dan Food Guider yang merupakan alat pelindung sehingga aman tak kuatir menggores tangan, Parutan Modern ini juga lebih Higenis dengan dilengkapi material pisau Stainless Steel anti karat sehingga dapat dengan mudah bersih, dan yang terakhir dilengkapi 2 arah mata pisau parut sehinggan memarut lebih cepat.

Padatnya aktifitas para Ibu seperti kerjaan kantor, urusan anak dan suami seperti tidak ada habisnya. Untuk itu, melalui peluncuran Tupperware Speedy Grater, semua Ibu dapat terbantu dengan praktis karena proses masak akan menjadi lebih cepat dan higenis dengan produk-produk inovatif dari Tupperware,Nurlaila Hidayaty, Marketing Director Tupperware Indonesia.

Kini sudah tidak ada lagi alasan jari tangan terluka karena Parutan, karena sudah hadir Parutan Modern yang siap menjaga kecantikan kuku dan jari tangan dalam setiap proses memasak. Dijamin para Ibu akan tetap dapat tampil menawan dengan produk-produk Tupperware. Bye Parutan Jadul, Say Hello Speedy Grater.

Tampilkan Semua

Kandungan Gizi Makanan Kalengan

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Di pasaran akan mudah sekali menjumpai produk kalengan dari beragam olahan ikan. Sebagai salah satu teknologi pengawetan bahan makan­an, pengalengan aneka bahan makanan sejatinya sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu, yakni pada...
Selengkapnya

Zach King, Joko Anwar SampaiTom Kelley di Panggung Kreatif

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
IdeaFest 2019 dalam gelaran kedelapannya yang berlangsung pada 3 hingga 6 Oktober 2019 di JCC Senayan, Jakarta, menampilkan #KebangganIndonesia, dengan tema “Age of Pride” supaya makin banyak lagi generasi powerfull di...
Selengkapnya

Mengolah Tulang Kambing untuk Perbaiki Tulang Rusak

Rabu 16/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil mengolah tulang kambing menjadi material tiruan yang digunakan untuk memperbaiki tulang yang rusak (bone graft). Bone graft ini sangat dibutuhkan dalam operasi patah tulang. Berfungsi...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita rona lainnya
beriklan di koran jakarta
Megapolitan

Hujan Kapas

Rabu 16/10/2019 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Tampilkan Semua

Menyumbat Sungai

Rabu 16/10/2019 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Parkir Sepeda

Rabu 16/10/2019 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Tempat Transit

Rabu 16/10/2019 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita megapolitan lainnya
Kupas

Masyarakat Harus Menjadi Penjaga dan Pengaman Sungai

Selasa 15/10/2019 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Perhatian Presiden Joko Widodo terhadap lingkungan ditegaskan konkret dalam Peraturan Presiden No.15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

 

Presiden bertekad Sungai Cita­rum harus menjadi contoh untuk pengendalian DAS, perbaikan mutu air dari sungai, dan perbaikan kehidupan masyarakat.

Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat meresmikan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) Wetland Biocord dan Pencanangan Ekoriparian Citarum-Karawang, di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu menyatakan KLHK juga mengambil peran dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolan sungai ini. Tahun 2019, KLHK akan melakukan rehabilitasi hutan besar-besaran, yakni 10 kali lipat dibanding rata-rata tiap tahun.

Untuk mengulas percepatan per­baikan Sungai Citarum, khususnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan industri dalam pemuli­han kualitas air dan DAS Citarum, Koran Jakarta mewawancarai Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), RM Karliansyah. Berikut petikannya.

Mengapa kualitas air Citarum buruk?

Kabupaten dan Kota yang dilalui oleh Sungai Citarum dan Anak Sun­gai Citarum dihuni oleh penduduk dengan jumlah dan kepadatan yang sangat tinggi. Di samping itu kegiatan sektor industri, perni­agaan dan aktivitas ekonomi di kabupaten/kota tersebut yang juga sangat intensif sehingga memberi­kan tekanan terhadap lingkungan DAS Citarum. Salah satu bentuk tekanan dari kegiatan industri, perniagaan dan aktivitas sosial ekonomi dan budaya penduduk adalah dihasilkannya limbah cair/air limbah dan limbah padat/sam­pah dalam jumlah yang besar.

Lalu, bagimana pemantauan kualitas air Citarum ini?

Pemantauan kualitas di Sun­gai Citarum telah dilakukan oleh berbagai institusi pemerintah pusat seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Pada tingkat provinsi, pemantauan dilaksanakan oleh DLH Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Citarum. Kemudian pada tingkat kabupaten/kota dilaku­kan oleh DLH atau DLH ka­bupaten/kota yang berada di DAS Citarum.

Hasil Pemantauan itu bagaimana?

Hasil pemantauan kualitas air Sungai Citarum Tahun 2018 yang dilakukan DLH Jawa Barat di tujuh titik pantau dari hulu ke hilir dalam periode pemantauan lima kali menunjukan hasil 68 persen tercemar berat, 5,7 persen tercemar sedang 11,4 persen tercemar ringan dan 14,3 persen baik, jika diband­ingkan dengan mutu air kelas 2. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka perlu dilakukan penyusunan strategi, program dan kegiatan yang komprehensif dan terintegrasi secara multisektor dan multistakehold­ers. Mutu air sasaran yang paling realistik untuk dicapai hingga tahun 2019 untuk Sungai Citarum adalah kenaikan satu hingga dua kelas dari kelas mutu air saat ini.

Kemudian menge­nai imple­mentasi pemulihan kualitas air Citarum?

Implementasi dilakukan dengan pemantauan kualitas air sungai di DAS Citarum secara manual maupun secara otomatis, kontinu dan online. Selain itu penerapan DTBP dan ABP melalui Revitalisasi Program Kali Bersih (PROKASIH) yang, meliputi (a) Pembinaan, (b) Monitoring dan (c) Evaluasi serta (d) Pemberian insentif dan disin­sentif. Aspek yang dievaluasi: (a) Indeks State menggunakan pe­nilaian Indeks Kualitas Air di level kabupaten/kota dan provinsi) (b) Indeks Pressure (Besarnya beban pencemaran yang menunjukkan tingkat kesulitan dalam pengen­dalian pencemaran air) (3) Indeks Respons (Penilaian program dan ke­giatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta kualitas kelembagaan/manajemen untuk level provinsi dan kab/kota).

Nah, kaitannya dengan pemer­intah daerah?

Yang terkait dengan pembinaan provinsi dan kabupaten/kota terkait pelaku usaha menengah dan besar dilakukan melalui mekanisme prop­er dan non-proper di daerah untuk peningkatan kinerja industri, hotel, rumah sakit, gedung perniagaan, real estat. Juga pembinaan terkait domestik rumah tangga, usaha skala kecil (USK) dan non point source dilakukan dengan mekanisme penyediaan fasilitas publik, bantuan teknis dan fasilitasi kemitraan.

Konsep Ditjen PPKL sendiri dalam mempercepat pemulihan kualitas air Citarum?

Dalam rangka percepatan pemulihan kualitas air di DAS Cita­rum, Direktorat Jenderal Pengen­dalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) telah melakukan resorasi sungai melalui Konsep Ekoriparian di Kabupaten Karawang yang bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya sungai. Sehingga yang tadinya menganggap sungai hanya menjadi sarana pembuangan sam­pah dan limbah akan berubah menjadi penjaga dan pengaman sungai yang baik karena menyadari bahwa sungai juga memiliki fungsi ekonomis dan sosial budaya selain fungsi lingkungan. Konsep ini akan terus diterapkan di lokasi lain di DAS Citarum dan DAS lainnya di seluruh Indonesia. suradi/AR-3

Tampilkan Semua

TNI Angkatan Darat Kerahkan Seluruh Prajurit

Senin 14/10/2019 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilih umum (pemilu) serentak 2019, Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin akan digelar pada 20 Oktober 2019. Agar seluruh rangkaian acara pelantikan tersebut berjalan lancar dibutuhkan...
Selengkapnya

Dukungan Parpol untuk Jokowi-Ma’ruf di DPR Sudah Cukup

Rabu 9/10/2019 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Pelantikan Presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin akan dilakukan pada 20 Oktober 2019. Setelah itu, Jokowi- KH Ma’ruf akan resmi memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan, 2019–2024. Agar pemerintahan lima tahun kedua berjalan...
Selengkapnya

Perbatasan Harus Mampu Menjadi Pusat Pertumbuhan di Daerah

Selasa 8/10/2019 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Sejak mulai menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo (Jokowi) langsung mencanangkan program membangun Indonesia dari pinggiran. Wilayah tapal batas negara atau perbatasan jadi salah satu prioritas Jokowi untuk dibangun.   Mantan Wali...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita kupas lainnya
beriklan di koran jakarta
Edisi Weekend

La Nyalla Mahmud Mattalitti : DPD Akan Buat Aneka Terobosan Kr

Sabtu 12/10/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
La Nyalla Mahmud Mattalitti resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019–2024. Mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) ini menang dalam pemilihan lewat voting dengan perolehan 47 suara.

La Nyalla mengungguli Nono Sampono dengan 40 suara, Mahyudin 28 suara, dan Sultan Baktiar Najamudin 18 suara. Sementara satu suara abstain. Catatan dari Sekretariat Jenderal DPD sendiri, anggota DPD yang menggunakan hak suara sebanyak 134 orang.

Setelah terpilih menjadi ketua, La Nyalla Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD, Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B Najamuddin, memimpin pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD periode 2019–2020. Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan tersebut berlangsung melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh jajaran pimpinan DPD ke depan, wartawan Koran Jakarta, Muhammad Umar Fadloli, berhasil mewawancarai Ketua DPD, La Nyalla Mahmud Mattalitti, di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Jakarta, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Apa yang akan Anda lakukan dalam memimpin DPD ke depan?

Saya ingin memastikan DPD dapat menjalin hubungan yang harmonis dan komunikatif, dengan semua lembaga negara, termasuk dengan Presiden dan semua kepala daerah di Indonesia. Ini penting bagi DPD, karena untuk memastikan pembangunan di daerah atau kepentingan daerah dapat terakomodasi dengan optimal.

Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan konsep pembangunan Indonesia sentris. Artinya, dari Sabang sampai Merauke menjadi prioritas, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Dengan hubungan yang harmonis dan komunikatif, percepatan pembangunan harus bisa terlaksana.

Fokus apa yang akan dilakukan di awal kepemimpinan Anda?

Begini, DPD dari sisi konstitusi memang masih memiliki kekurangan. Artinya, ruang peran dan fungsinya masih terbatas. Tetapi Mahkamah Konstitusi telah memberi ruang dengan memberi tafsir yang lebih kuat dari kalimat yang tertulis di dalam UUD kita.

Nah, fokus awal kepemimpinan saya adalah melakukan terobosan-terobosan kreatif dan positif. Untuk memperbanyak ruang aksi bagi seluruh anggota DPD untuk bekerja demi daerah yang mereka wakili. Sehingga kembali ke spirit lahirnya DPD yaitu untuk memastikan keputusan di tingkat nasional, memberi manfaat sebesar-besarnya untuk daerah. Karena wajah Indonesia secara utuh itu bukan Jakarta atau Jawa, tetapi 34 provinsi itulah wajah Indonesia.

Bagaimana cara Anda menyolidkan seluruh anggota agar tugas di DPD berjalan lancar?

Pertama, pola kepemimpinan sangat penting. Saya menawarkan konsep kepemimpinan kolektif kolegial. Saya ingin semua anggota DPD adalah pemimpin karena sejatinya para anggota DPD ini adalah tokoh di daerah masing-masing.

Tidak ada siapa dipimpin siapa, tapi kita pimpin bersama. Kita bawa DPD ini secara bersama, menjadi DPD yang lebih kuat dan bermartabat, yang benar-benar berperan dalam memberi manfaat bagi daerah kita masing-masing.

Kedua, saya dan unsur pimpinan hanya pemandu arah dan penjaga marwah lembaga saja. Saya memilih mendelegasikan sebanyak mungkin tugas-tugas senator kepada anggota. Dengan begitu, otomatis anggota dituntut aktif. Tidak bisa santai-santai lagi.

Bagaimana upaya Anda meningkatkan kedisiplinan anggota untuk hadir dalam rapat-rapat?

Itu ada di domain Badan Kehormatan (BK) DPD. Ada sanksi dan mekanisme di dalam BK terkait dengan keaktifan anggota. Pimpinan tidak akan intervensi.

Lalu, apa yang akan Anda lakukan agar Anggota DPD lebih giat lagi dalam bertugas?

Saya memiliki skala prioritas program jangka pendek menyangkut kepentingan anggota DPD yang akan saya perjuangkan.

Apa saja skala prioritas tersebut?

Sejak DPD berdiri hingga saat ini, hanya ada empat kantor DPD di daerah, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Karenanya, kita akan menambah kantor DPD di daerah lain. Hal ini harus kita teruskan. Saya sudah berkoordinasi dengan para gubernur. Itu sudah disiapkan tanahnya. Kalau saya dipercaya, kita harus lanjutkan lagi. Itu prioritas pertama.

Kedua, banyak anggota DPD dari daerah yang tidak memiliki rumah di Jakarta. Hal ini berbeda dengan anggota DPR yang selama ini disediakan rumah dinas. Untuk itu, saya akan bicara dengan Menteri Keuangan agar ada skema bantuan bagi anggota DPD.

Prioritas selanjutnya apa?

Ketiga, akan menghidupkan kembali kaukus perempuan yang pernah ada. Keempat, kunjungan kerja anggota DPD ke luar negeri harus dibiayai secara lumpsum atau pembayaran langsung sekaligus, bukan at cost atau dibayar sesuai dengan kebutuhan. Anggota DPD yang bertugas harus mendapat fasilitas untuk bisa membawa staf seperti anggota DPR.

Kelima, dukungan tenaga ahli bagi setiap anggota DPD. Saat ini hanya tiga orang staf, padahal dapil DPD adalah provinsi. Untuk itu, ke depan, tujuh atau minimal lima orang staf.

Terkait mekanisme pemilihan Alat Kelengkapan Dewan yang sudah digelar kemarin seperti apa?

Semua pimpinan dipilih terlebih dahulu dari subwilayah masing-masing, yaitu Barat I, Barat 2, Timur 1, dan Timur 2. Setelah itu, baru kemudian akan dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua di masing-masing alat kelengkapan utama Komite dan non-Komite. Sebagian besar pimpinan alat kelengkapan yang dipilih melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Apa yang Anda harapkan dari para pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang terpilih?

Saya harap yang terpilih terus bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD dan mengawal untuk kepentingan daerah. Saat ini banyak pimpinan alat kelengkapan yang terpilih dari kalangan muda.

Saya harap mudah-mudahan ini bisa jadi penerus kami-kami yang senior. Alat Kelengkapan yang ada dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas konstitusional sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menjalankan amanah yang diemban.

Lebih khusus untuk seluruh anggota DPD, apa harapan Anda?

Kami berharap keanggotaan DPD periode 2019–2024 ini dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Hal itu mengingat kehadiran DPD merupakan wujud keberpihakan kepada daerah.

Apa yang akan dilakukan DPD ke depan dalam rangka untuk kemajuan wilayah atau desa?

Begini, provinsi yang baik karena didukung kabupaten/kota yang baik. Kabupaten/kota yang baik karena kecamatannya bekerja dengan baik. Kecamatan yang baik karena desa atau kelurahan yang baik. Nah, Indonesia bisa lebih baik, salah satunya, apabila 34 provinsi itu berkinerja baik.
Di sini peran penting DPD untuk memastikan daerah mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Anggota DPD menyerap informasi, menyampaikan, memperjuangkan, dan mengawal ke daerah sekaligus mengawasi implementasinya.

Apa yang akan Anda lakukan dalam rangka terus menjalin komunikasi dengan para pemimpin tinggi negara, seperti DPR, MPR, dan Presiden?

Bisa formal, bisa informal. Yang penting komunikatif. Karena tidak jarang persoalan itu ada karena kebuntuan komunikasi saja. Kalau perlu, saya yang memulai komunikasi. Tidak harus menunggu atau saling tunggu.

Apakah dalam waktu dekat akan ada rapat dengan pimpinan terpilih DPR dan MPR?


Seharusnya ada. Mungkin setelah semua selesai menyusun alat kelengkapan masing-masing. Kalau perlu inisiasi pertemuan diusulkan DPD. Bisa saja.

DPD memiliki fungsi untuk ikut pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, apa nanti yang akan diusulkan DPD?

Untuk domain membahas RUU, tentu semua yang berkaitan dengan daerah, sedangkan untuk domain memberi pertimbangan, terkait dengan RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Di UU MD3, dikatakan, pertimbangan DPD wajib ditindaklanjuti dalam pembahasan antara DPR dan Presiden.

Legislasi apa saja yang nanti disusulkan DPD?

Nanti dibahas dulu di DPD sebelum kami sampaikan dalam daftar Prolegnas.

Bagaimana tanggapan keluarga atas terpilihnya Anda sebagai ketua DPD?

Tentu berharap bisa konsisten dengan apa yang sudah saya sampaikan dalam ikhtiar ketika maju sebagai calon ketua DPD.

Apakah ada pesan khusus dari keluarga atas amanah yang telah diberikan ini?

Tentu agar saya amanah terhadap sumpah dan janji saat dilantik.

Bagaimana cara Anda untuk mengatur waktu dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan keluarga?

Alhamdulillah tidak ada masalah. Selama ini saya sudah terbiasa aktif di beberapa organisasi dan tidak ada masalah membagi waktu.

Nama Anda muncul kembali untuk bursa ketua umum PSSI, bagaimana tanggapannya?
Ada banyak anggota yang meminta saya kembali membenahi PSSI.

Apa hobi yang paling Anda senangi?

Silaturahmi dan kumpul bersama sahabat, makan bersama. Itu sudah nikmat.

N-3

Tampilkan Semua

Produk Kertas Penyerap Noda Lemak

Sabtu 12/10/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
Banyak tebaran kertas di muka bumi. Ada yang digunakan untuk keperluan sekolah dan pekerjaan, ada juga untuk keperluan bungkus. Kertas juga difungsikan sebagai pembersih atau tisu. Khusus kertas tisu, ternyata ada beberapa kelebihan...
Selengkapnya

Material Lilin untuk Baju Tahan Air

Sabtu 12/10/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
Lapisan partikel lilin anti air juga cocok untuk memperoleh nuansa alami tekstil. Ada kekhawatiran yang berkembang atas dampak lingkungan dari produksi tekstil dan banyak produk tahan air di pasaran yang umumnya dibuat dengan bahan kimia...
Selengkapnya

Menikmati Keindahan Pantai Pandawa

Sabtu 12/10/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Potensi wisata bahari Indonesia telah dikenal di kalangan wisatawan dalam dan luar negeri. Dengan garis pantai 99.093 kilometer, terpanjang nomor dua di dunia, dan jumlah pulau mencapai 17.504 buah, memberi pilihan destinasi wisata tanpa...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita edisi weekend lainnya
beriklan di koran jakarta