Koran Jakarta | October 16 2019
1 Comment
Regulasi Investasi l Triwulan II-2019, FDI Capai Rp104,9 Triliun atau Tumbuh 9,61% secara Tahunan

“Omnibus Law” Untungkan Daerah

“Omnibus Law” Untungkan Daerah

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Perbaikan proses perizinan investasi melalui penerbitan omnibus law diyakini dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal mereka ke Indonesia.

Omnibus Law adalah skema pembuatan beleid yang menyatukan sejumlah aturan, termasuk restribusi daerah menjadi satu undang-undang (UU) yang akan dijadikan payung hukum baru.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eduard Sigalingging, mengatakan melalui omnibus law, sebanyak 73 UU terkait izin investasi, termasuk retribusi daerah akan dijadikan satu UU. Langkah itu dimaksudkan untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia.

“Kita pada dasarnya mendukung sepanjang itu untuk memberikan pelayanan lebih cepat dan transparan,” ujar Eduard, di Jakarta, Selasa (17/9). Eduard optimistis omnibus law akan berdampak positif dan signifikan. Menurutnya, pemerintah pernah melakukan kebijakan terhadap Surat Izin Gangguan atau Hinderodonnantie (HO) terbukti mampu mempercepat investasi masuk.

“Contohnya, itu masalah izin HO sudah kita cabut sehingga pertumbuhan investasi menjadi cepat. Intinya, bagaimana mempermudah perizinan tanpa mengurangi persyaratan yang dibutuhkan. Kita cabut, jadi investasi lebih cepat tumbuh,” ujarnya.

Namun, Eduard meyakinkan revisi tersebut tidak akan mengganggu penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Dia menjelaskan daerah akan lebih diuntungkan dengan adanya omnibus law yang segera diterbitkan karena bisa meningkatkan investasi ke daerah.

 

Indentifikasi Hambatan

 

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah sedang fokus mengidentifikasi sejumlah hal yang menjadi penghalang dalam investasi untuk dimasukkan dalam rancangan omnibus law. “Ini dulu saja harus dimasukkan dalam sebuah peraturan untuk bisa mengurangi (hambatan) jadi ini saja masih membutuhkan proses,” katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut Menkeu, penghalang investasi itu di antaranya banyaknya perizinan di daerah termasuk proses menyeimbangkan perhatian terhadap lingkungan dan kecepatan investasi. Begitu juga lapisan peraturan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah yang banyak juga menjadi perhatian dalam kajian penyusunan omnibus law itu. “Bahkan di salah satu menteri dan dirjen bisa mengeluarkan (izin),” katanya.

Pemerintah saat ini sedang mengkaji rancangan satu perangkat undang-undang (UU) tersendiri atau omninus law. Seperti diketahui, investasi mulai membaik setelah memasuki triwulan II tahun ini. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, pada April–Juni 2019, realisasi penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) tercatat senilai 104,9 triliun rupiah, tumbuh 9,61 persen dibandingkan periode sama tahun lalu atau yearon- year (yoy).

Capaian itu menandai pertumbuhan pertama dalam lima triwulan sebelumnya. Dalam empat kuartal sebelumnya, realisasi PMA selalu jatuh secara tahunan. Selama ini, PMA berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap total penanaman modal di Tanah Air. 

 

uyo/E-10

View Comments

kodrat kurniawan
Rabu 18/9/2019 | 15:37
INGIN CARI DUIT DENGAN CEPAT, MUDAH, DAN PASTI MENGHASILKAN UANG DARI INTERNET? Lupakan cara lama anda, kini saatnya kerja Smart dengan dukungan sistem hebat, yang bekerja secara otomatis 24 jam Non-Stop. Segera Bergabung bersama kami di Bisnis Online yang luar biasa ini dan Upgrade Web Reflika Anda Hanya Rp.50.000,- sekali seumur hidup dan dapatkan Komisi Sponsor dengan Total Payout Rp.45rb Permember. Dan ditambah Komisi Level hingga Rp. 1 Milyar Lebih..http://www.permatainvest.com/?id=PIK1459

Submit a Comment