50 RUU Akan Jadi Prolegnas Prioritas 2020 | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 27 2020
1 Comment
Produk Legislasi

50 RUU Akan Jadi Prolegnas Prioritas 2020

50 RUU Akan Jadi Prolegnas Prioritas 2020

Foto : KORAN JAKARTA/M FACHRI
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setuju dengan 50 Rancangan Undang- Undang (RUU) yang menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. RUU tersebut akan dibahas dan disahkan di rapat paripurna DPR, Selasa (21/1).

“Kami akan ajukan hari ini, supaya Senin atau Selasa sudah bisa sampai di Badan Musyawarah (Bamus),” kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Atgas dalam pertemuan dengan Menkumham dan DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).

Dalam pertemuan tersebut, Supratman menjelaskan dari sembilan fraksi, sebanyak lima fraksi menyetujui dan empat fraksi setuju dengan memberi catatan yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, dan Demokrat. Nasdem memberi catatan soal carry over RUU mineral dan batu bara, Golkar memberi catatan tentang RUU penyadapan serta Demokrat dan PDIP memberi beberapa catatan. Semua fraksi menyetujui dengan pengesahan RUU di Prolegnas Prioritas 2020.

Menurut Supratman, dalam penyusunan RUU Prolegnas prioritas pun terdapat empat perubahan yang ditetapkan sebelumnya. Pertama, pemerintah mengusulkan RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla) masuk ke Prolegnas prioritas 2020. Kedua, RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) semula menjadi usulan Komisi X DPR, sekarang menjadi usulan pemerintah.

Sudah Ideal

Ketiga, RUU Komisi Yudisial (KY) yang merupakan usulan DPR dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020. Keempat, RUU tentang TNI, semula usulan pemerintah, sekarang menjadi usulan Baleg. Supratman menilai jumlah 50 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2020 sudah ideal. Ia meyakini jika DPR bisa menuntaskan pembahasan 50 RUU tersebut selama satu tahun.

Selain itu, adapun RUU Prolegnas prioritas 2020 yang ditetapkan DPR, DPD, dan pemerintah untuk dilanjutkan pembahasannya pada DPR periode 2019-2024 (carry over) yaitu RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Permasyarakatan, RUU tentang Mineral dan Batu Bara, dan RUU tentang Bea Materai.

Dalam kesempatan itu, Yasonna Laoly menegaskan pemerintah segera memasukkan dua RUU Omnibus Law yaitu RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Perpajakan.

“Kami akan berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Kami harap dapat diselesaikan dengan cepat melalui pertimbangan kebijakan fraksi-fraksi. Saya percaya ini demi kepentingan bersama,” tandas Yasonna. dis/N-3

Klik untuk print artikel

View Comments

ratih
Jumat 17/1/2020 | 15:14
Hanya diDupa88,net website judi online terpercaya yang berani memberi anda kemenangan dan terpercaya!!
Daftarkan dirimu segera dan langsung bermain  dan dapatkan macam bonus promo.
Ingin membuktikannya ??? Langsung gabung bersama kami, di https://bit.ly/2seQ1PE

Submit a Comment