Ambang Batas Parlemen Cukup Dinaikkan 1 Persen | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 27 2020
No Comments
Penyederhanaan Parlemen | Kaderisasi Partai Harus Berjalan dengan Baik

Ambang Batas Parlemen Cukup Dinaikkan 1 Persen

Ambang Batas Parlemen Cukup Dinaikkan 1 Persen

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Dalam upaya menyederhanakan parlemen dan sekaligus menguji kualitas partai maka kenaikan parliamentary threshold jangan dinaikkan terlalu tinggi.

 

JAKARTA - Kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) akan menguji kualitas partai. Upaya itu dapat mengukur seberapa besar dan tangguh partai politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mendapatkan simpati publik. Untuk itu, ambang batas parlemen sebaiknya lima persen, naiknya cukup satu persen saja.

“Saya secara akademisi setuju saja. Tapi dengan ambang batas lima persen, naiknya satu persen dari ambang batas kemarin. Usulan itu saya anggap rasional dan masih cukup adil bagi kontestasi partai yang akan bersaing di 2024,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin kepada Koran Jakarta, di Jakarta, Kamis (16/1).

Hal itu, tambah Ujang, untuk menyeleksi partai yang siap. Untuk melebihi ambang batas parlemen, partai harus mampu bertahan dan berjuang untuk rakyat sehingga hasil pemilu menjadi bagus. Di situ sesungguhnya ujian partai ketika ambang batas dinaikkan.

Ujang menuturkan kenaikan itu akan menjadi proses penyederhanaan partai politik di parlemen. Dengan partai yang sederhana maka proses pengambilan kebijakan akan lebih mudah. Semua itu tetap tergantung keinginan partaipartai yang memiliki kursi di DPR karena mereka yang akan merevisi undang-undang.

Ia menilai partai-partai yang setuju dengan usulan kenaikan ambang batas parlemen adalah partai yang siap berkontestasi di Pemilu 2024. “Kita tahu bahwa partai-partai yang siap itu yang bisa eksis atau tidak terkubur di Pemilu 2024. Jika partai yang lolos sedikit maka perolehan kursi mereka akan lebih tinggi,” katanya.

Kemudian, tambah Ujang, PPP, PAN, dan partai baru yang hasil perolehan suaranya tidak memuaskan tidak ingin menaikan itu. Itu akan menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil. Tapi ini risiko yang harus diambil sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia.

Kaderisasi yang Baik

Kendati demikian, dengan kenaikan ambang batas parlemen pun perlu dibarengi dengan penataan lembaga partai politik yang saat ini Ujang rasa sudah rusak. Oleh karena itu, ke depan perlu dibangun demokratisasi internal di partai. Kemudian, perlu dilakukan rekrutmen kaderisasi yang baik.

“Benahi partainya untuk membangun demokrasi. Selama partai tidak dibenahi, rekrutmen partai asal-asalan, distribusi kadernya tidak baik, komunikasi politik tidak bagus, dan demokratisasinya tidak ada, maka pembangunan bangsa Indonesia tidak akan berjalan,” tukas Ujang.

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Agustyati menuturkan upaya penyederhanaan partai politik di parlemen dapat memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Upaya itu pun sebagai tujuan membuat undang-undang pemilu dan tujuan Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan pemilu serentak.

“Penyederhanaan partai politik di parlemen dapat memudahkan eksekutif untuk mengambil kebijakan. Kalau sekarang ada sembilan partai, artinya Presiden harus mendekati sembilan partai itu dalam mengambil kebijakan. Itu akan mengefektifkan eksekutif untuk bekerja,” tutur Khairunnisa.

Untuk menerapkan penyederhanaan partai dengan cara ambang batas parlemen, Perludem memiliki pandangan lain. Khairunnisa menuturkan jika penyederhanaan dengan ambang batas parlemen dirasa tidak efektif.

“Dari beberapa kali pemilu, ada upaya peningkatan angka ambang batas, tapi tujuan itu tidak tercapai. Misalnya, Pemilu 2019 kemarin ada kenaikan dari 3,5 persen jadi 4 persen. Itu tidak signifikan mengurangi sistem kepartaian di parlemen, hanya berkurang satu partai saja,” katanya.

Menurutnya, justru penyederhanaan itu semakin meningkatkan suara yang terbuang. “Di 2019, suara tidak sah itu 17 juta suara, itu kan tinggi sekali. Apalagi kalau angka ambang batas parlemen semakin dinaikkan. 17 juta itu kalau dikonversi ke DPR setara sekitar 70 sampai 80 kursi. Artinya banyak sekali yang terbuang karena penerapan kenaikan ambang batas parlemen itu,” tukasnya. dis/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment