Anggaran Bappeda untuk TGUPP Dicoret | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments
Rancangan Anggaran 2020

Anggaran Bappeda untuk TGUPP Dicoret

Anggaran Bappeda untuk TGUPP Dicoret

Foto : ISTIMEWA
Gembong Warsono, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pengalokasian anggaran Tim Gubernur Un­tuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang melekat di Ba­dan Perencanaan Pemba­ngunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta ditolak oleh DPRD DKI Jakarta. Dewan mendorong agar anggaran TGUPP itu di­masukkan ke dalam anggaran operasional gubernur.

“Kita bukan menolkan ang­garan TGUPP, tapi kita memin­dahkan alokasi TGUPP ini ke dana operasional gubernur agar TGUPP ini langsung tanggung jawabnya ke gubernur. Jangan dilekatkan ke SKPD lain,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, di Jakarta, Senin (11/11).

Menurutnya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TGUPP bukan berada di Bappeda, me­lainkan sebagai tim Gubernur. Menurutnya, Bappeda sendiri tidak pernah melaporkan kin­erja TGUPP meski alokasi ang­garan selama ini ada di bawah Bappeda.

“(Bappeda) nggak pernah dilaporkan (kinerja TGUPP). Karena itu kan anggaran titi­pan. Kalau memakai dana operasional gubernur, ya ter­serah dia, yang penting peme­rintahan berjalan dengan baik. Nanti ini dibicarakan kembali pada Badan Anggaran,” kata Inggard.

Dia mengatakan alokasi anggaran TGUPP itu sebesar 19 miliar rupiah untuk tahun 2020. Dia memastikan, TGUPP ini diangkat melalui surat ke­putusan gubernur bukan per­ekrutan resmi seperti pegawai pemerintah lainnya. Sehingga, pertanggungjawaban TGUPP itu ada di tangan gubernur langsung.

Penggunaan Dana

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong War­sono, mengaku tidak mem­permasalahkan besarnya anggaran TGUPP itu. Bah­kan, dia mengaku akan me­nyetujui alokasi anggaran hingga 30 miliar rupiah jika dimasukkan ke dalam dana operasional gubernur.

Politisi PDIP ini me­ngaku mengusulkan untuk menolkan anggaran yang dibutuhkan untuk TGUPP. Pasalnya, saat ini terjadi defisit anggaran dari usulan KUAPPAS sebelumnya yang mencapai 95,9 triliun rupiah menjadi 89 triliun rupiah. Dia menilai, peran TGUPP hingga saat ini belum menunjuk­kan hasilnya untuk per­cepatan pemba­ngunan.

“Ka­lau dip e r kenankan, lebih baik sudahlah, kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan. Kenapa? Karena set­iap rupiah yang kita keluarkan, harus mendapatkan output un­tuk pembangunan DKI Jakarta ini. Pak Gubernur mendapat­kan informasi dari 70 sekian orang, bukan tambah cepat, tapi justru tambah lambat,” ka­tanya.

Diketahui, honor anggota TGUPP diatur dalam Kepu­tusan Gubernur Nomor 2359 Tahun 2017 tentang Hak Ke­uangan TGUPP. Kepgub tersebut mengatur gaji ketua TGUPP, ketua bidang dan ang­gota dengan beberapa grade yang didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. pin/P-5

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment