Anies: Jumlah TGUPP Diputuskan lewat Pergub | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 19 2020
1 Comment
Pembantu Gubernur

Anies: Jumlah TGUPP Diputuskan lewat Pergub

Anies: Jumlah TGUPP Diputuskan lewat Pergub

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan bahwa jumlah anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) diputuskan lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP. Hal itu disampaikan Anies saat ditanya mengenai pemotongan anggaran TGUPP yang diusulkan untuk operasional 67 orang anggotanya, menjadi hanya untuk 50 orang, meski nilainya tidak disebut apakah berubah atau tidak dari 19,8 miliar rupiah.

“Saya gak mau berdebat soal itu (berhak tidaknya DPRD mengubah jumlah TGUPP). Kan itu (TGUPP), keputusannya lewat Pergub. Anda simpulkan sendiri dah,” kata Anies, di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/12). Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hanya menyetujui anggaran untuk 50 orang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur dari yang diajukan 67 orang pada anggaran 2020.

Pada mulanya, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran dalam dokumen KUA-PPAS 2020 dan disepakati 19,8 miliar rupiah untuk masuk dalam RAPBD 2020 dan anggaran itu paling banyak digunakan untuk menggaji 67 anggota TGUPP.

“Dengan mengucapkan bismillah, (anggaran) TGUPP saya putuskan (untuk) 50 orang,” kata Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, yang diikuti ketukan palu dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12) malam. Akan tetapi, meski disetujui anggaran hanya untuk gaji 50 anggota TGUPP, Prasetio tidak menyebutkan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk gaji 50 anggota khusus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut.

Dengan dikabulkannya anggaran untuk 50 anggota TGUPP itu, Prasetio meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menyesuaikannya dengan cara memberhentikan anggota TGUPP yang rangkap jabatan (jadi dewan pengawas RSUD) dan yang tidak bekerja dengan benar. “Tolong diganti yang double job. Yang tidak aktif juga bisa dikurangi lagi, mungkin bisa jadi berkurang (dari 50 orang),” kata anggota fraksi PDI-P itu. Keputusan Prasetio ditolak oleh anggota Badan Anggaran yang juga Ketua Fraksi PDI-P, Gembong Warsono.

Gembong menilai anggaran untuk 50 orang anggota TGUPP masih terlalu besar. Fraksi PDI-P meminta anggaran yang disetujui paling banyak untuk gaji 17 orang, sesuai dengan jumlah anggota TGUPP era pemerintahan sebelumnya. “Pimpinan, kalau 50 orang itu kebanyakan. Makin banyak orang, makin sulit, maka sifatnya bukan percepatan, tapi menghambat.

Tolong dicatat, Fraksi PDI-P tetap menolak dengan jumlah 50 orang, Fraksi PDI-P merekomendasikan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 17 orang,” kata Gembong. Berbagai pertimbangan Menanggapi itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI, Mohamad Taufik, menyatakan anggaran itu diputuskan dengan berbagai pertimbangan.

“Ini disetujui bersama dan pimpinan sudah menetapkan dengan berbagai pertimbangan yang arif,” kata Taufik. Pandangan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini berbeda dengan Fraksi Gerindra, PKS dan PAN yang menyatakan sepakat dengan keputusan dari Ketua Banggar, Prasetio Edi Marsudi. Ant/P-5

Klik untuk print artikel

View Comments

jessi
Rabu 11/12/2019 | 07:50
Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Bola165 titik co sarana Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
untuk teman teman yang ingin bergabung bersama yang kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Bola165 titik co paling best ya guys...

Submit a Comment