Basoeki Hadimoeljono : Bangun Kawasan Produktif dan Ibu Kota Baru | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments
WAWANCARA

Basoeki Hadimoeljono : Bangun Kawasan Produktif dan Ibu Kota Baru

Basoeki Hadimoeljono : Bangun Kawasan Produktif dan Ibu Kota Baru

Foto : ANTARA/Puspa Perwitasari
A   A   A   Pengaturan Font
Pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat dibutuhkan karena akan membuka lapangan kerja, membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan pembangunan. Menyadari hal itu, pemerintah dengan Kabinet Indonesia Maju terus menggenjot pembangunan infrastruktur.

Kabinet Indonesia Maju merupakan perjuangan nyata bagi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan keberlanjutan yang dapat dinikmati langsung masyarakat. Para menteri yang bersinggungan dengan pembangunan infrastruktur akan bekerja lebih keras untuk mewujudkan targetnya.

Untuk mengetahui pembangunan infrastruktur apa saja yang akan dilakukan pemerintah, dalam hal ini jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke depan, wartawan Koran Jakarta, Muhammad Umar Fadloli dan Suharto berkesempatan mewawancarai Menteri PUPR, Dr Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono M.Sc, dalam beberapa kesempatan terpisah, di Istana Negara dan Jakarta, beberapa waktu lalu. Berikut petikan selengkapnya.

Apa prioritas yang akan Anda lakukan setelah ditunjuk kembali menjadi Menteri PUPR?

Ya. Ibu Kota dulu. Tapi, bersamaan dengan itu yang diperintahkan Presiden Joko Widodo mengkonekkan yang sudah dibangun dengan kawasan-kawasan yang produktif, yang bisa cepat dirasakan banyak orang.

Jadi, perintah Presiden Joko Widodo yang utama itu?

Pas perkenalan saat foto bersama itu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan (Menhub) segera mengkonekkan hasil-hasil pembangunan tol, pelabuhan, bandara dengan kawasan ekonomi khusus dan pariwisata.

Apakah hal itu sudah dibicarakan dengan kementerian lain?

Ada, minimal lima kementerian. Kami sudah ngobrol yakni dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Kepala BKPM, dan Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan minggu depan, Sabtu kami ke lapangan kumpul brainstorming apa yang mau didahulukan.

Lalu, apa lagi yang akan dilakukan untuk pembangunan Ibu Kota?

Hasil sayembara desain Ibu Kota Negara masih ditunggu. Kan tiga bulan, jadi akhir Desember sudah kami selesaikan.

Bagaimana tanggapan Anda terkait kabinet baru yang diumumkan Presiden Joko Widodo, apakah bisa solid?

Oh iya. Saya kira, misalnya yang pariwisata pak Wishnutama, investasi pak Bahlil (Lahadalia), BUMN pak Erick Thohir, Perhubungan masih pak Budi Karya, terus saya. Saya kira lima orang ini solid untuk mendukung apa yang diperintahkan Presiden Joko Widodo.

Terkait dengan penunjukan wakil menteri (Wamen), apa tanggapannya?

Saya kira mudah-mudahan kami bisa menjadi lebih bisa fokus. Nanti kan ada pembagian tugas untuk kawasan timur Indonesia.

Pembagian tugasnya akan seperti apa?

Tugas dalam pengawasan. Mulai dari programming, pelaksanaan, dan pengawasan. Tagline kami itu survey investigation design (SID) and negotiation contraction operation and maintenance. Itu kita untuk Indonesia Timur belum tahu.

Anda segera berkomunikasi dengan Wamen?

Iya, saya mau diskusi sama beliau kira-kira kalau tadi melihat penjelasan Presiden Joko Widodo begitu.

Wamen ini kan dari kalangan partai politik, bagaimana?

Saya kira ini menteri dan Wamen itu political of pointy. Jadi, saya kira mudah-mudahan tidak masalah. Beliau juga birokrat kan, dari Bupati. Jadi saya kira sudah mengenal birokrasi.

Apakah ada penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo?

Waktu beliau di sini yang saya dengarkan begitu untuk fokus di Indonesia Timur.

Ada pembagian khusus bahwa Indonesia Timur bagaian Wamen, seperti itu?

Saya kira enggak terlalu tegas gitu yah. Kerja kan enggak perlu ‘eh kamu di sana, saya di sini’, enggak perlu begitu. Saya kira fleksibilitas juga. Kalau terlalu straight juga nanti tidak akan lancar. Jadi, fleksibilitas, kami punya good of conduct.

Ini sudah masuk periode kedua di kabinet, bagaimana kesan Anda bekerja dengan Presiden Joko Widodo?

Sip. He...he...he.... Kesannya buat saya alhamdulillah karena saya berkesempatan menjadi anggota tim dari kabinet Jokowi-JK, pengalaman yang tidak semua orang mendapatkan. Beliau berdua itu adalah pemimpin yang unusual, unpredictable, dan inovatif.
Tidak ingin terikat kepada protokoler, tidak ingin terikat rutinitas. Presiden Joko Widodo selalu ingin inovatif, mulai dari regulasi, segi tata laksana. Jadi, seperti yang disampaikan mau Sabtu, Minggu, atau malam atau pagi itu kalau ada kebutuhan untuk segera diselesaikan Presiden Joko Widodo akan action.

Sangat fokus maksudnya?

Presiden Joko Widodo sadar, terutama untuk kami, infrastruktur ini memang sangat ketinggalan.

Memang benar sering ditelepon tengah malam sama Presiden Joko Widodo?

Iya, kalau malem, kalau ada masalah misalnya ada bencana alam di sana. Itu malamnya telepon, besoknya baru ke sana (tempat bencana).

Jadi, sudah terbiasa ditelepon malam dan mendadak?

Iya. Tahu-tahu besok kita ke tol sana, misalnya tol Tanjung Priok, (ditelepon) jam 10 malam, besok kita resmikan. Nah, gitu.

Apa tantangan terbesar menjadi Menteri PUPR?

Iya kecepatan. Saya harus bisa mengimbangi kecepatan Presiden Joko Widodo. Makanya kalau beliau ke lapangan sekali, saya harus dua kali dan hati-hati dengan beliau. Presiden Joko Widodo kelihatannya iya-iya, tapi pasti dicek. Karenanya, kalau saya enggak bisa, saya bilang enggak bisa. Sebab Presiden Joko Widodo punya mata dan telinga yang jauh lebih banyak dibanding mata dan telinga saya.

Jadi, siap untuk bekerja lima tahun lagi bersama Presiden Joko Widodo?

Kalau itu perintah, ya saya laksanakan.

Untuk hingga akhir tahun ini, bagaimana pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR?

Kementerian PUPR menempati peringkat kedua dalam Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 2019. Data yang dirilis Kemenkeu per tanggal 23 Oktober 2019 kemarin, persentase NKA 2019 Kementerian PUPR sebesar 74,22 persen, sedangkan NKA nasional adalah 47,99 persen. Capaian Kementerian PUPR ini juga lebih tinggi dari tahun anggaran 2018 yakni 64,92 persen dan 59,43 persen pada 2017.

Menurut Anda, aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam pembelanjaan anggaran?

Ya, tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara, harus secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap kinerja perekonomian. Kita harus hati-hati dalam membelanjakan uang negara.

Dalam pelaksanaannya bagaimana Anda mengevaluasinya?

Jadi, evaluasi kinerja anggaran merupakan alat untuk membuktikan apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana. Sebagai umpan balik (feed-back) untuk perbaikan (improve) penganggaran pada periode berikut-berikutnya. Capaian ini merupakan indikator peningkatan kinerja dan pengelolaan kualitas belanja anggaran infrastruktur yang memberikan manfaat sebesar-besarnya (value for money) bagi pembangunan Indonesia.

Selama ini, Kementerian PUPR juga tidak luput dari isu korupsi, bagaimana pendapat Anda?

Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk mencegah terjadinya tindak korupsi dengan meningkatkan akuntabilitas belanja anggaran agar dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Ini semata agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan yang berkualitas juga ditentukan oleh koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Ini dibutuhkan agar anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien sesuai program.

Apakah ada tips khusus untuk pencegahan korupsi?

Tentu pasti. Ini sebagai bukti komitmen pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas belanja anggaran infrastruktur PUPR terlihat dari capaian nilai atas laporan semester I tahun 2019 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain Kementerian PUPR terdapat tiga Kementerian/Lembaga lainnya yang mendapatkan nilai 100 persen atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada semester I 2019. Stranas PK yang dimandatkan Presiden Joko Widodo melalui Perpres 54/2018 telah mewajibkan Kementerian/Lembaga untuk melaporkan aksi-aksi pencegahan korupsi melalui sistem aplikasi monitoring jaga.id/monitoring.

Kementerian PUPR kan tidak melulu infrastruktur, lalu bagaimana pengembangan SDM-nya?

Jadi, setelah fondasi infrastruktur yang besar kami bangun, selanjutnya akan diikuti untuk pembangunan SDM-nya. Presiden Joko Widodo berkeyakinan terdapat tiga kunci utama agar Indonesia maju yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, dan melakukan reformasi birokrasi.

Seperti mandat Presiden Joko Widodo untuk pengembangan kawasan strategis, apa sudah dikoordinasikan?

Ya betul, untuk itu kami memastikan segera tuntas pembangunan infrastruktur PUPR pada lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang selesai pada akhir 2020. Ini sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan dan rapat kabinet terbatas sebelumnya.

Lalu bagaimana dengan prioritas pembangunan Indonesia Timur?

Untuk Provinsi Papua Barat misalnya utamanya untuk membuka keterisolasian wilayah, mengurangi biaya kemahalan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan Jalan Trans Papua terus dilanjutkan dan ditargetkan untuk bisa dilanjutkan sisa pembangunan sekitar 32 km.
Sejak tahun 2018, Jalan Trans di Provinsi Papua Barat sepanjang 1.071 km telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya hingga tahun 2019 yang sudah beraspal sepanjang 743 km dan sisanya masih agregat atau perkerasan tanah.

Bagaimana dengan wilayah lain di Timur Indonesia, termasuk daerah bencana?

Wilayah lain seperti di Ambon. Kami sangat concern dengan air bersih, terutama di tempat-tempat pengungsian. Kami juga manfaatkan instalasi pengolahan air minum terdekat maupun instalasi pengolahan air minum mobile untuk mensuplai air bersih, khususnya ke posko pengungsian. Ini, pelaksanaan masa tanggap darurat, yang paling penting adalah ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi.

N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment