Koran Jakarta | August 19 2019
No Comments
Peradilan Pemilu

Bawaslu Dorong Peradilan Khusus Pemilu

Bawaslu Dorong Peradilan Khusus Pemilu

Foto : ANTARA/RENO ESNIR
DISKUSI PEMILU | Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja (kanan) didampingi Ketua KODE Inisiatif Veri Junaidi menjadi pembicara dalam diskusi Politik Pemilu di Kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Senin (12/8).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong pemerintah untuk segera membentuk lembaga peradilan khusus Pemilu. Hal tersebut merupakan sebuah rekomendasi berdasarkan evaluasi dari proses-proses peradilan yang ada selama penyelenggaraan Pemilu 2019, mulai dari peradilan administrasi yang ditangani Bawaslu maupun perselisihan hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“UU Nomor 7 Tahun 2017 jelas bahwa ke depan harus ada peradilan Pemilu. Nah, itu harus jadi pemikiran kita bersama pada Pemilu itu menghentikan semua proses yang ada,” ujar Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, usai diskusi media di Kawasan Tebet, Jakarta, Senin (12/8).

Bagja mengatakan, proses peradilan Pemilu ke depannya tidak ditangani oleh MK maupun Mahkamah Agung (MA). Ia menambahkan, nantinya Bawaslu akan menjadi cikal bakal untuk menjadi peradilan khusus Pemilu tersebut.

“Karena Bawaslu sudah diberikan ajudikasi baik dalam pelanggaran administrasi, maupun dalam pelanggaran dalam sengketa proses pelanggaran administrasi, sengketa proses. Hasil yang belum nih, kenapa tidak sekalian jadi peradilan Pemilu,” jelasnya.

Dijelaskan Bagja, nantinya Bawaslu akan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki peradilan tindak pidana korupsi (tipikor). Artinya, lanjut dia, nantinya Bawaslu akan menjadi penuntut dan penyidik dalam kasus pelanggaran Pemilu dan peradilan Pemilu akan mengadili tuntuntan tersebut. “Jadi, yang mengadilinya adalah peradilan Pemilu, yang menuntut pelanggaran administrasi, pidana, itu ada pada Bawaslu,” ujarnya.

Untuk tindak lanjutnya, Bagja mengatakan bahwa selanjutnya akan berkomunikasi untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah, DPR RI, dan juga KPU terkait dengan payung hukum dan regulasinya. Sedangkan terkait komposisi peradilan, dia menyebut bahwa hakimnya campuran dari ahli hukum dan ahli Pemilu.

“Idealnya menurut saya, komposisinya lebih besarnya sarjana hukum, tapi ditambah dengan ahli-ahli Pemilu. Ahli Pemilu belum tentu dia juga sarjana hukum, misalnya teman- teman yang mantan aktivis atau pemantau Pemilu, yang punya kapabilitas untuk perkara,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Konsitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Very Junaidi, pesimistis lembaga peradilan khusus Pemilu akan dapat diterapkan pada Pilkada 2020 karena keterbatasan waktu pembahasannya di DPR RI. Kendati demikian, ia mengatakan perlu ada pembahasan dari sekarang terkait kerangka desain agar persiapan lembaga peradilan khusus ini dapat optimal.

“Menurut saya, memang harus sudah didesain dari sekarang peradilan khusus itu. Sampai sekarang belum ada loh peradilan khusus itu. Oleh karena itu, menurut saya pemerintah harus bisa menyiapkan soal peradilan khusus Pemilu itu,” ucapnya.

Pembahasan tersebut, kata Very, untuk membicarakan bagaimana desain besar peradilan khusus tersebut, seperti tugas dan wewenang serta tingkatan peradilannya. Misalnya, peradilan khusus hanya akan menyelesaikan sengketa Pilkada saja atau sekaligus menangani pelanggaran administrasi serta di level mana peradilan tersebut berada. tri/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment