Berisiko, Upaya Jaga Pertumbuhan melalui Pelonggaran Kredit Properti

>> Pelonggaran likuiditas membuat bank menahan untuk ekspansi penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) maupun kredit kendaraan.

>> Kebijakan BI sebagai antisipasi pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan mengalami resesi.

JAKARTA – Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menurunkan ketentuan uang muka (down payment) melalui pelonggaran kebijakan rasio loan to value (LTV), baik un­tuk pembiayaan properti maupun kendara­an bermotor, dinilai bakal berisiko. Sebab, kemudahan untuk mendapatkan pinjaman konsumtif itu akan menambah jumlah kre­dit bermasalah di perbankan. Selain itu, pe­longgaran kebijakan kredit konsumsi juga akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, me­ngatakan tantangan pelonggaran LTV tanpa disertai operasi pelonggaran likuiditas yang signifikan akan membuat bank menahan untuk ekspansi penyaluran kredit kepemi­likan rumah (KPR) maupun kredit kendara­an. Dari sisi permintaan juga melambat ka­rena tekanan daya beli, khususnya dari kelas menengah. “Jadi meski uang muka KPR-nya turun, tapi kemampuan mencicil pokok dan membayar bunga masih jadi hambatan uta­ma,” katanya saat dihubungi, Minggu (22/9).

Menurut Bhima, BI pada tahun 2018 su­dah coba melonggarkan LTV, tapi pertum­buhan kredit properti malah melambat. Jadi, harus dikaji ulang apakah stimulus dengan longgarkan LTV ini sudah tepat di tengah tekanan dari sisi likuiditas bank dan permintaan kredit yang lesu. “Artinya, pe­longgaran LTV belum tentu efektif,” ujarnya.

Selain itu, tantangan krusialnya jus­tru terletak pada koordinasi fiskal moneter yang timpang. Sebab, yang terjadi selama ini terkesan tidak padu, ibaratnya kebijakan moneter ke barat sementara fiskal ke timur.

Menurut Bhima, sekarang ini insentif fiskal untuk mendorong industri menjadi kurang menarik, terlalu umum, dan orien­tasinya jangka panjang. Sementara kebijak­an moneter justru berorientasi jangka pen­dek. “Jadi, antara fiksal dan moneter belum nyambung, sehingga meskipun moneter su­dah jor-joran. Kalau fiskal belum efektif jadi percuma. Inilah sebabnya, pertumbuhan ekonomi sulit bertahan di 5 persen, bahkan akan turun di 4,9 persen,” tandas Bhima.

Seperti diketahui, Rapat Dewan Guber­nur BI pada pekan lalu memutuskan untuk menurunkan ketentuan uang muka melalui pelonggaran kebijakan rasio LTV. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan penurunan uang muka tersebut masing-masing sebe­sar 5 persen untuk pembiayaan perumahan dan 5 hingga 10 persen untuk kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut berlaku efek­tif sejak 2 Desember 2019 mendatang.

Perry menjelaskan, pelonggaran rasio LTV properti serta penurunan uang muka pem­biayaan kendaraan bermotor dilakukan me­rupakan bagian dari bauran kebijakan selain penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps). Dengan pelonggaran ter­sebut, diharapkan momentum pertumbuhan ekonomi bisa terjaga.

“Dengan penurunan suku bunga dan pe­longgaran LTV maka bisa mendorong baik dari sisi dan demand untuk penyaluran kredit dan pembiayaan, sehingga bisa men­dukung permintaan domestik, karenanya menjaga momentum pertumbuhan eko­nomi,” jelas Perry.

Selain penurunan suku bunga dan pelonggarn LTV, bauran kebijakan lain yang diterapkan oleh BI adalah relaksasi kebijak­an makroprudensial untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit perbankan dan mendorong permintaan kredit pelaku usaha.

Kredit Properti Melambat

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis BI, pertumbuhan kredit properti melambat per Juli 2019 hanya tumbuh 15,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) se­mentara bulan Juni tumbuh 16,2 persen (yoy). Pertumbuhan kredit properti diperlambat oleh rendahnya pertumbuhan KPR dan KPA. Per Juli 2019, KPR dan KPA tumbuh 12,3 per­sen (yoy) melambat dibandingkan bulan se­belumnya yang mencapai 12,8 persen (yoy).

Dihubungi terpisah, Ekonomi Univer­sitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, me­ngatakan kebijakan BI tersebut merupakan skema preventif ahead of the curve guna mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Hal ini disebabkan down­side risk dari pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan mengalami resesi.

“Untuk mengantisipasi sebelum terjadi, Bank Indonesia melakukan kebijakan coun­tercyclical. Jadi, konsep kebijakan moneter itu biasanya di awal sehingga BI sudah pu­nya ekspektasi ke depan kalau pertumbuh­an ekonomi akan melambat. Dengan begi­tu, BI harus forward looking untuk melawan resesi itu dengan menurunkan suku bunga atau merelaksasi kebijakan makro pruden­sial,” jelasnya. YK/ers/AR-2