BPK Perlu Audit Investigasi soal Dana Desa | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 27 2020
No Comments
Penyelewengan Anggaran I Menko Perekonomian Akan Panggil BPK

BPK Perlu Audit Investigasi soal Dana Desa

BPK Perlu Audit Investigasi soal Dana Desa

Foto : Sumber: Dari berbagai sumber
A   A   A   Pengaturan Font
Pola sabotase anggaran, seperti kasus penyelewengan dana desa, diduga kuat sudah dipraktikkan sejak dulu.

 

JAKARTA – Sejumlah kalangan menilai Ba­dan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melaku­kan audit tambahan, seperti audit investigasi, untuk menindaklanjuti temuan dugaan penye­lewengan penyaluran program Dana Desa.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan akan memanggil BPK guna mengecek kembali penggunaan dana desa dan jumlah desa yang ada di Indonesia. Ini dilakukan terkait ditemu­kannya aliran dana desa ke desa fiktif.

Ekonom Indef, Enny Sri Hartati, mengemu­kakan BPK perlu melakukan audit investigasi untuk menindaklanjuti temuan dugaan pe­nyelewengan dana desa dan membantu aparat penegak hukum dalam memperkuat bukti. Me­nurut dia, saat ini auditor negara itu hanya me­lakukan audit secara general.

“Audit BPK kan agak general dan belum ada audit investigasi. Jadi, BPK hanya bisa menen­tukan rencana pemerintah itu berapa dan re­alisasinya berapa,” papar dia, ketika dihubungi, Minggu (10/11).

Enny menambahkan, perlu audit yang benar untuk mencari kesalahan yang terjadi dalam penyaluran dana desa, dengan mencocokkan dari sumber dana sampai dengan dana diteri­ma oleh desa. “Apa saja yang harus ditindak­lanjuti, di mana sebenarnya mismatch antara data riil dari desa dan data desa yang selama ini diberikan alokasi dana desa oleh pemerin­tah,” jelas dia. Menurut Enny, pemerintah tidak boleh menoleransi adanya penyelewengan da­lam penyaluran dana desa ke lebih dari 74 ribu desa tersebut.

Menindaklanjuti kasus dana desa, Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akan memanggil BPK guna menelusuri desa tak berpenghuni atau “desa setan” yang men­dapatkan dana desa. Menurut dia, perihal dana desa yang masuk ke “desa setan” harus diaudit. Oleh karena itu, pihaknya akan melihat hasil audit oleh BPK terlebih dahulu.

“Itu kita perlu audit. Kita lihat laporan audit BPK-nya,” ujar Airlangga, Jumat (8/11).

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mul­yani, mengungkapkan adanya sejumlah desa fiktif yang aktif menerima program Dana Desa. Diduga, “desa siluman” itu berada di Kabupa­ten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Komi­si Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta bantuannya oleh Polda Sultra dalam mengusut kasus itu. Diduga, ada setidaknya 34 desa yang bermasalah di Konawe.

“Dalam perkara ini, diduga ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, se­dangkan 31 desa lainnya ada, akan tetapi SK pembentukannya dibuat dengan tanggal mun­dur,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, pe­kan lalu.

Merespons Positif

Pengamat keuangan, Ahmad Iskandar, me­ngatakan BPK harus merespons positif pe­manggilan Menko dan menerangkan secara rinci temuannya serta langkah ke depannya. “Jika perlu dilakukan audit tambahan, bisa au­dit kinerja, bisa juga audit investigasi. Ini pen­ting agar penggunaan dana desa dapat diper­tanggungjawabkan,” jelas dia.

Menurut Iskandar, transparansi dana desa sangat penting sebab fungsi dana desa untuk memutus rantai kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antara orang miskin dan kaya. “Kalau terjadi sabotase dana desa di saat nega­ra mengalami kesulitan anggaran, berarti kon­disinya tidak jauh berbeda dengan Orde Baru, yaitu kekayaan negara termasuk anggaran di­sabotase elite,” papar dia.

Iskandar menegaskan kasus manipulasi dana desa diharapkan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK.

“Jadi, bukan hanya audit dari BPK saja. Pola sabotase anggaran ini diduga kuat sudah di­praktikkan sejak dahulu, hanya sekarang saja terbuka. Padahal anggaran untuk dana desa ini untuk bantuan kebutuhan riil rakyat,” tukas dia.

Terkait audit BPK, sejumlah kalangan me­nilai audit terhadap penggunaan anggaran ne­gara itu semestinya tidak hanya administratif atau di atas kertas, tapi diperluas ke audit in­vestigasi atau hingga pemeriksaan fisik barang atau jasa.

Misalnya, untuk audit pembelian barang se­mestinya juga dipastikan keberadaan fisik ba­rangnya. Audit biaya jasa juga memeriksa hasil pekerjaan atau jasanya. Demikian pula audit pembangunan dan fasilitas sosial rakyat, se­harusnya ada hasil produktif pada masyarakat yang menerima.

Jika hal itu telah dijalankan, kasus desa fik­tif dalam penyaluran dana desa kecil kemung­kinan bisa terjadi. ers/uyo/ola/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment