Desa Fiktif | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments

Desa Fiktif

Desa Fiktif

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tentang desa fiktif saat membahas evaluasi kinerja 2019, di Komisi XI DPR, Senin (4/11), membuat publik terperangah. Bagaimana tidak, meski desa baru itu tidak berpenduduk, tapi tetap mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat.

Sejumlah desa fiktif itu diduga berada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tim Polda Sultra menemukan setidaknya sebanyak 56 desa yang diduga janggal. Kemudian, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, desa fiktif itu dikategorikan menjadi dua bagian. Ada 33 desa sudah terdata di provinsi maupun Kemendagri, dan dinyatakan tidak bermasalah.

Sementara itu, 23 desa lainnya belum terdata, baik di provinsi maupun Kemendagri. Lalu, dari 23 desa bermasalah itu, ditemukan dua desa yaitu Wiau dan Napoha yang sama sekali tidak berpenduduk. Hanya ada papan nama desa dan kantor desa yang terbuat dari rumah kayu.

Sebanyak 21 desa lainnya memang berpenduduk, tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah desa. Sebab, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di daerah Sultra, sebuah desa bisa dibentuk jika penduduk yang menetap di daerah tersebut sebanyak 2.000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga. Maka, 21 desa itu tidak memenuhi syarat sebagai desa definitif.

Munculnya desa fiktif seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa yang terus meningkat. Angkanya, dari 20,67 triliun rupiah pada 2015 menjadi 46,98 triliun pada 2016 dan 60 triliun pada 2017. Kemudian, naik jadi 60 triliun pada 2018 dan 70 triliun tahun 2019. Tahun depan menjadi 72 triliun untuk sekitar 74.900 desa.

Bukan itu saja, desa juga mendapat alokasi dana desa. Dana desa adalah transfer pemerintah pusat ke desa. Sementara itu, alokasi dana desa adalah transfer pemerintah pusat ke pemda dalam bentuk DAU atau dana bagi hasil. Nilainya, sekurang-kurangnya 10 persen harus diserahkan pemda ke desa. Total sampai Desember 2019 akan tersalur 433 triliun uang ke desa. Jumlah itu tentu saja sangat mengiurkan bagi pemerintah daerah.

Publik berharap Kemendagri dan aparat kepolisian segera menindalanjuti kasus desa fiktif. Jika selama ini ada transfer dana desa ke desa siluman itu dan terpakai, maka pasti ada yang menyalahgunakan dana tersebut. Untuk menyelidiki kasus ini pun tidak terlalu sulit. Tinggal dipanggil dan diperiksa bupatinya.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga harus aktif melakukan penyisiran anggaran. Jangan langsung percaya pada data-data yang diserahkan oleh Kemendagri. Hasil penyisiran anggaran dana desa itulah yang harus dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran ke desa-desa.

Desa fiktif ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keuangan negara. Kalau sudah terjadi rekayasa atau bukan fakta sebenarnya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi melanggar hukum, sehingga harus diusut.

Temuan desa fiktif itu adalah bukti lemahnya pengawasan pengelolaan dana desa untuk 75.000 desa. Munculnya desa-desa baru tak berpenghuni yang menerima transferan dana desa juga disebabkan tak efektifnya sistem evaluasi pengelolaan dana desa dan buruknya koordinasi antarkementerian/lembaga terkait.

Praktik desa fiktif tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan negara. Selain meningkatkan pengawasan internal, ke depan pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan sehingga terjadi transparansi dalam pengucuran dan pengelolaan dana desa itu.

Pemerintah harus membuka ruang untuk peran serta masyarakat. Jalur distribusi dana desa tersebut dikontrol dengan ketat, mulai saat dianggarkan sampai dengan disalurkan. Upaya akuntabilitas dan transparansi itu menjadi salah satu modal dasar pengelolaan dana desa.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment