Koran Jakarta | October 16 2019
No Comments
Pemberantasan Korupsi

DPR Sahkan UU KPK Hasil Revisi

DPR Sahkan UU KPK Hasil Revisi

Foto : KORAN JAKARTA/M FACHRI
SERAHKAN PANDANGAN I Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly (kanan) menyerahkan pandangan Presiden kepada Pimpinan Rapat Paripurna DPR, Fahri Hamzah disaksikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua dari kiri), Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dan Fadli Zon (kanan) pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).
A   A   A   Pengaturan Font

 

JAKARTA – Rapat Paripurna ke-9 DPR RI Masa Persidangan I periode 2019–2020 menyetu­jui hasil revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas­an Korupsi (KPK) untuk disah­kan menjadi undang-undang.

“Apakah pembahasan ting­kat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang perubahan UU Nomor 30 Ta­hun 2002 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-un­dang,” ujar pimpinan Rapat Paripurna, Fahri Hamzah, di Ja­karta, Selasa (17/9).

Pertanyaan Wakil Ketua DPR itu dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir. Ber­dasarkan laporan terdapat 289 anggota DPR RI yang menan­datangani daftar hadir dari to­tal 560 anggota DPR. Namun berdasarkan penghitungan manual, anggota dewan yang hadir di ruangan hingga pu­kul 12.18 WIB berjumlah 102 orang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengutus Men­teri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, dan Menteri Pendaya­gunaan Aparatur Sipil dan Re­formasi Birokrasi, Syafruddin, hadir dalam repat itu.

Dalam rapat paripurna ter­sebut, Presiden Joko Widodo melalui Menkumham, Yasonna Laoly, menyampaikan pan­dangan pemerintah bahwa di­perlukan pembaruan hukum tindak pidana korupsi dapat ber­jalan efektif dan dapat mence­gah kerugian negara lebih besar.

“Kita semua mengharap­kan agar Rancangan Undang- Undang atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui ber­sama agar pencegahan dan pe­nindakan tindak pidana korup­si bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia,” kata Yasonna.

Dia menyampaikan tin­dak pidana korupsi semakin sistematis serta makin tidak terkendali. Dalam upaya pen­cegahan tindak pidana korup­si, pemerintah berpandangan perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan lebih efektif.

Pokok Materi Revisi

Diketahui, di dalam UU KPK yang telah direvisi disebutkan kelembagaan KPK merupakan rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaannya bebas dari pe­ngaruh kekuasaan mana pun. Kemudian, dalam penghentian penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apa­bila tidak selesai dalam dua ta­hun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

Selain itu, dalam hal pe­nyadapan, dilaksanakan sete­lah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK yang paling lambat diberikan 1 x 24 jam. Penyadapan paling lama dilakukan enam bulan dan da­pat diperpanjang yang dimak­sudkan untuk lebih menjun­jung hak asasi manusia.

Terkait status kepegawaian, pegawai KPK merupakan ang­gota Korpri sesuai dengan un­dang-undang. Pengangkatan dilakukan sesuai undang-un­dang. Rapat paripurna penge­sahan revisi UU KPK menjadi undang-undang berlangsung selama 30 menit. tri/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment