Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaidi, Terkait Pro-Kontra Oposisi Masuk Kabinet

Dukungan Parpol untuk Jokowi-Ma’ruf di DPR Sudah Cukup

Dukungan Parpol untuk Jokowi-Ma’ruf di DPR Sudah Cukup
A   A   A   Pengaturan Font
Pelantikan Presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin akan dilakukan pada 20 Oktober 2019. Setelah itu, Jokowi- KH Ma’ruf akan resmi memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan, 2019–2024. Agar pemerintahan lima tahun kedua berjalan lancar dan mencapai visi yang dituju, Jokowi diminta memilih para pembantunya di kabinet orang-orang yang tepat.

 

Namun, tidak semua harus diakomodasi untuk masuk menjadi menteri. Untuk mengupas hal ini, Koran Jakarta berhasil mewawancarai Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaidi. Berikut petikannya.

Tanggapan Anda terkait kabar Gerindra akan diberikan jatah menteri?

Sangat tidak etis dan tidak elok dalam fatsun politik berkoalisi jika yang kemarin “menghantam” semua kebijakan bahkan pri­badi Jokowi-Amin diajak serta dalam gerbong kabinet.

Tapi isunya sangat kuat bahwa oposisi akan diberikan kursi?

Kita belum tahu kepastian rumor itu. Hakikatnya, pemilih­an dan pengang­katan menteri itu kan hak prerogatif Presiden. Jika Presiden menginginkan, ya bisa saja. Be­gitu juga sebaliknya.

Jika Gerindra masuk kabinet, berarti dukungan parpol bertambah?

Ya pasti. Namun bagai­mana efektifnya, kita belum tahu.

Apakah dengan par­pol yang ada sudah cukup kekuatan Jokowi di parle­men?

Saya kira kekuatan partai-partai pendukung koalisi Jokowi sudah lebih dari cukup di parlemen sehingga tidak perlu merangkul Gerindra, PAN, Demokrat apalagi PKS. Ditariknya oposisi ke dalam koalisi pendukung Jokowi-Amin akan melemahkan kesolidan partai pendukung yang selama ini “berdarah” dan “berkeringat” di lapangan.

Apakah nanti menteri yang akan diambil Jokowi sesuai state­mennya, perbandingan 45–55?

Saya kira posisi menteri-menteri akan sebagian diisi oleh kader-kader partai atau yang di-endorse oleh partai. Taruhlah misalnya PKB mendapat jatah empat, untuk posisi menteri agama, menteri sosial, menteri urusan perempuan, menteri kesehatan. Maka PKB pasti punya kader-kader yang mumpuni untuk posisi itu. Demikian PDI-P, misal mendapat jatah delapan, maka saya kira wajar jika PDI-P akan menyodorkan kader-kader terbaiknya untuk posisi tersebut. Demikian juga untuk partai peraih kursi di parlemen yang menjadi anggota koalisi Jokowi-Amin.

Jadi, Presiden harus mende­ngarkan aspirasi parpol?

Jangan juga alergi dengan kader atau orang yang di-endorse oleh partai.

Lalu, untuk profesional bagai­mana?

Untuk profesional, saya kira sangat tepat untuk posisi menteri keuangan atau jaksa agung diambil dari pejabat karier. muhammad umar fadloli/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment