Fraksi Partai Golkar MPR Bahas Perlu Tidaknya Amandemen UUD dan GBHN | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments

Fraksi Partai Golkar MPR Bahas Perlu Tidaknya Amandemen UUD dan GBHN

Fraksi Partai Golkar MPR Bahas Perlu Tidaknya Amandemen UUD dan GBHN

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Menyikapi dinamika pemerintahan saat ini, Fraksi Partai Golkar di MPR-RI secara serius memba-has terkait wacana amande-men UUD NRI Tahun 1945 dan perlu tidaknya kehadiran Garis Besar Haluan Negara (GBHN).Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan pim-pinan Fraksi Golkar di MPR menggelar rapat pimpinan dalam rangka menyatukan sikap dan langkah merespon berbagai perkembangan dan juga wacana yang bergulir di masyarakat.

“Saat ini kami, Fraksi Partai Golkar, berupaya menyatukan sikap terkait dengan amande-men UUD NRI Tahun 1945, se-lain itu juga membahas perlu tidaknya kehadiran GBHN,” ujar Bamsoet sapaan Bam-bang Soesatyo yang dicegat wartawan usai rapim yang di-gelar di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR/DPD RI, itu, Senin (11/11).Dalam pandangan Partai Golkar, katanya, GBHN di-anggap perlu untuk kembali hadir.

“Dalam rapat tadi yang menjadi tujuan adalah tercip-tanya negara yang aman, ten-teram, dan damai,” katanya. Ia menambahkan bahwa pandangan tersebut be-rangkat dari rekomendasi yang telah diputuskan Fraksi Golkar di MPR periode lalu. Oleh sebab itu pembahasan mendalam terkait GBHN dan amandemen UUD NRI Tahun 1945 bukan malah memun-culkan wacana TAP MPR.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Gol-kar di MPR RI, Muhammad Id-ris Laena mengatakan rapim tersebut membahas sejumlah masalah dan memutuskan tiga hal. Pertama, Fraksi Golkar telah menentukan susunan pimpinannya di MPR. Di mana sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR adalah Zainuddin Amali yang kini men-jadi Menteri Pemuda dan Olah-raga. “Sekarang posisi tersebut diserahkan ke saya,” jelas Mu-hammad Idris Laena.

Kedua, katanya, yakni ter-kait arah kebijakan Fraksi Golkar di MPR untuk lima ta-hun ke depan. “Untuk ini kami akan mengikuti arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Salah satunya terkait pokok-pokok haluan negara.” Menurut dia, Fraksi Partai Golkar di MPR tidak menolak atau tidak mempermasala-hakan hal tersebut, karena haluan negara diperlukan dalam menentukan arah Indo-nesia dalam waktu yang lama.

Sikap Fraksi Golkar yang demikian, ia menambahkan, bukan sikap satu fraksi saja. Karena menurut Idris Laena ada beberapa fraksi yang ber-sikap sama dengan fraksinya.Meski demikian dia me-ngakui bahwa dunia politik itu dinamis dan berkembang se-hingga fraksinya akan mengi-kuti apa yang terjadi. “Tinggal melihat komunikasi politik yang terbangun sehingga nanti semua bisa mempunyai sikap yang sama,” tambahnya. Bagi Idris Laena, MPR adalah lembaga permusya-warahan rakyat. “Kita harap semua diselesaikan dengan musyawarah,” tegasnya.

Idris menekankan bahwa dalam rapat pimpinan terse-but, Fraksi Partai Golkar di MPR telah menghasilkan tata cara dan program untuk lima tahun ke depan. Demi mewu-judkan hal tersebut, mereka akan menyelenggarakan fo-rum diskusi terkait perkem-bangan negara setiap bulan.“Kami merencanakan Frak-si Golkar menggelar FGD (Fo-cus Group Discussion) setiap bulan menyangkut masalah Empat Pilar Kebanggsaan,” tutupnya.

Selain personalia Fraksi Partai Golkar di MPR, rapim ini dihadiri anggota Partai Gol-kar yang menjadi pimpinan di MPR, DPR, Badan Anggaran, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Tak heran bila dalam ru-angan itu ada Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sesjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, para ang-gota Komisi Kajian Ketatane-garaan yakni Andi Mattalata, Rambe Kamarulzaman, dan Rully Chairul Azwar. mza

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment