Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments
Pemberantasan Korupsi - Reklamasi Dibangun di Area 10,2 Hektare

Gubernur Kepri Tersangka Suap Izin Reklamasi

Gubernur Kepri Tersangka Suap Izin Reklamasi

Foto : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
TIBA DI KPK - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (kiri) berjalan menuju ruang pemeriksaan saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7).
A   A   A   Pengaturan Font
Gubernur Nurdin Basirun diduga menerima uang dalam beberapa kali kesempatan.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) periode 2016–2021, Nurdin Basirun, sebagai tersangka kasus dugaan suap izin reklamasi dan penerimaan gratifikasi.

Bersama Gubernur Nurdin, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Edy Sofyan (EDS), dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Kepri, Budi Hartono (BUH), menjadi tersangka penerima suap. Sedangkan satu orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap, yaitu pihak swasta, Abu Bakar (ABK).

“Penyidik menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau tahun 2018/2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, di Jakarta, Kamis (11/7).

Bermula dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri. Keberadaan Perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri.

Terkait dengan rencana zonasi itu, terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodir. Salah satu yang mengajukan permohonan izin tersebut adalah Abu Bakar untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare.

“Padahal, Tanjung Piayu diperuntukkan sebagai kawasan budi daya dan hutan lindung. NBA, Gubernur Kepulauan Riau, kemudian memerintahkan BUH dan EDS untuk membantu ABK supaya izin yang dilakukan ABK segera disetujui,” kata Basaria.

 

“Copy Paste” Dokumen

 

Untuk mengakalinya, Budi memberitahu Abu Bakar harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budi daya ikan di bagian bawahnya. Tujuannya, agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budi daya.

“BUH memerintahkan EDS untuk melengkapi dokumen dan data dukung agar izin ABK segera disetujui. Dokumen dan data dukung yang dibuat EDS tidak berdasarkan analisis apa pun, EDS hanya melakukan copy paste dari daerah lain agar cepat selesai persyaratannya,” kata Basaria.

Basaria mengatakan Nurdin diduga menerima uang dari Abu Bakar baik secara langsung maupun dari Edy dalam beberapa kali kesempatan, dengan rincian, pada tanggal 30 Mei 2019 sebesar lima ribu dollar Singapura dan 45 juta rupiah.

Kemudian besoknya, 31 Mei 2019, terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar untuk luas area sebesar 10,2 hektar. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2019, diberikan tambahan uang sebesar enam ribu dollar Singapura melalui Budi. 

 

ola/AR-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment