Jerat Hukum untuk “Mark Up” | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments

Jerat Hukum untuk “Mark Up”

Jerat Hukum untuk “Mark Up”

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Sepekan ini masyarakat dihebohkan dengan penyusunan APBD DKI Jakarta karena banyak item dinilai kelewat mahal, tidak masuk akal, sehingga dilihat telah disengaja dilakukan mark up (penggelembungan) anggaran untuk tahun 2020. Heboh ini mencuat setelah anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, membongkar praktik penggelembungan tersebut.


Sekadar contoh dalam rancangan APBD 2020 item lem aibon dianggarkan 82,2 miliar rupiah. Untuk buzzer pariwisata lima miliar rupiah dan bolpoin mencapai fantastis, 123 miliar rupiah. Angka-angka item anggaran yang dinilai kelewat tinggi terus bermunculan. Misalnya, untuk memperbaiki trotoar saja dianggarkan 888 miliar rupiah atau sekitar delapan juta rupiah untuk tiap kilometer sepanjang 103 kilometer.


Banyak yang melihat satu meter delapan juta rupiah sangat fantastis mahalnya. Kemudian, ada lagi angggaran konsultan penataan rukun warga (RW) kumuh. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan dalam rancangan APBD 2020, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran konsultan penataan 556 juta per RW. Anggaran dengan nama kegiatan Community Action Plan itu dinilai terlalu besar. Kalau ada 200 RW di Jakarta, perlu dana berapa besar?


Ada apa ini? Mengapa dua pejabat DKI mundur? Di tengah kegaduhan angka anggaran tidak masuk akal ini, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Edy Junaedi, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sri Mahendra, mundur. Mereka mundur diduga terkait dengan terungkapnya sejumlah anggaran dengan nilai fantastis saat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.


Seperti biasa, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, langsung merespons komentar miring dari publik dan pemberitaan media yang menyudutkannya. Menurut Anies, sistem e-budgeting itu memang tak lagi cerdas (smart), sehingga harus dibenahi. Ia menuding pembicaraan publik itu karena problem warisan sistim gubernur sebelumnya. Gaya menyalahkan pemimpin sebelumnya, masih saja digunakan Anies untuk ngeles. Padahal dia sudah dua tahun memimpin DKI.


Harusnya kalau tahu sistem e-budgeting bermasalah, tidak dipakai karena sudah pengalaman dua tahun. Mestinya, ngeles dengan menyalahkan gubernur sebelumnya tak lagi dipakai karena tidak elegan. Harusnya, dari tahun pertama kepemimpinan langsung diperbaiki sistem e-budgeting-nya. Jangan setelah terbongkar upaya mark up, lalu menyalahkan sistem warisan.


Apalagi di antara pejabat level bawah tidak kompak. Misalnya, pernyataan bahwa anggaran lem aibon 82 miliar rupiah karena salah ketik, seperti diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan, Susi Nurhati. Kemudian ini diralat Kadisdik, Syaefuloh. Katanya, mark up itu bukan salah ketik, tetapi memang ada dalam komponen e-budgeting.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu meneliti kemungkinan jerat hukum yang bisa diterapkan kepada penyusun rancangan APBD DKI, tidak cukup dengan mundur atau memperbaiki angka-angka dalam rancangan APBD. Sebab dari awal sudah nyata-nyata ada rencara jahat dengan menaikkan plafon anggaran yang jauh melebihi harga warjar di pasar.


Jadi, kalau dari awal sudah direncanakan dengan sadar dan tersistem, maka ini adalah sebuah kejahatan terencana. Kejahatan terencana ini gagal terwujud karena ketahuan publik. Maka, KPK mesti mencoba mencari jalan yuridis untuk menjerat praktik seperti ini. Sebab diduga mark up anggaran di awal perencanaan bukan hanya di DKI.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment