Koran Jakarta | October 16 2019
No Comments
Pendapatan Asli Daerah l Penggunaan Hasil Pajak Tidak Transparan

Keringanan Pajak, Kebijakan Diskriminatif

Keringanan Pajak, Kebijakan Diskriminatif

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Beberapa wajib pajak yang kategori menengah ke bawah yang dikejar, sedangkan orang menengah ke atas dibiarkan. Faktanya, banyak sekali mobil mewah punya tunggakan.

JAKARTA – Kebijakan Gu­bernur DKI Jakarta, Anies Bas­wedan, dengan memberikan keringanan pajak dan diskon terhadap penunggak pajak ada­lah kebijakan yang diskriminatif. Program keringanan pajak sering kali diluncurkan mendekati akhir tahun dengan dalih tunggakan pajak masih tinggi menandakan bahwa petugas pajak tidak kreatif dan tidak tegas.

“Faktor utama kebijakannya tidak jelas. Karena kebijakan penghapusan pajak setiap tahun diberlakukan keringanan pajak, tapi tunggakan pajaknya tetap saja tinggi,” kata Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Uni­versitas Trisakti, Trubus Rahad­iansyah, di Jakarta, Rabu (18/9).

Dia juga menilai bahwa pe­tugas pajak yang telah men­dapat gaji besar tidak proaktif membuat program yang bisa meminimalisir tunggakan pa­jak itu. Bahkan, katanya, Gu­bernur DKI Jakarta dan pet­inggi lainnya mendapat upah pungut pajak yang cukup besar, namun perolehan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan upah pungut tersebut.

“Kedua, faktor petugas pajak yang tidak gesit, tidak proaktif. Ketiganya pengawasan ng­gak ada di lapangan. Ketika petugas pajak melakukan pe­mungutan, tidak ada peman­tauan,” ucapnya.

Menurutnya, keringanan pajak dan penghapusan sanksi itu tidak akan berjalan efektif. Sebab, ucapnya, penunggak pajak yang seharusnya disanksi malah diberikan diskon atau keringanan pajak. Sementara wajib pajak yang taat tidak di­apresiasi.

“Penegakkan hukumnya lemah. Tidak jalan. Jadi, orang kena sanksi itu tidak jelas arah­nya. Termasuk petugas pajak ketika di lapangan, apakah me­laksanakan dengan baik tugas­nya, itu sehingga masalah tung­gakan pajak itu berulang-ulang. Di penghujung tahun selalu ada keringanan pajak,” jelasnya.

Sosialisasi Pajak

Dia berharap, BPRD DKI Jakarta berkoordinasi dengan RT/RW secara terus menerus untuk menyosialisasikan pro­gram taat pajak. Dia juga me­minta petugas pajak tidak tebang pilih dalam memungut pajak. Saat ini, katanya, masih ada wajib pajak besar yang di­duga kongkalikong dengan oknum petugas pajak agar ke­wajiban membayar pajaknya tidak tertunaikan.

“Ada beberapa wajib pajak yang kategori menengah ke ba­wah yang dikejar. Sedangkan orang menengah ke atas dibi­arkan. Kita buktikan banyak se­kali banyak mobil mewah, pu­nya tunggakan juga. Sehingga terlihat ada diskriminasi, ketidakadilan, sehingga ma­syarakat enggan berpartisipasi membayar pajak,” ungkapnya.

Menurut Trubus, Pemprov DKI Jakarta harus membuat sistem yang transparan untuk memudahkan masyarakat meli­hat hasil penggunaan pajak yang dibayarkannya. Hal ini diyakini bisa mendorong masyarakat un­tuk taat membayar pajak.

“Menurut saya, sumber per­soalannya adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat agar ada kesadaran taat pajak. Lalu pemanfaatan pajak itu kurang transparan. Selama ini pajak mereka itu digunakan untuk apa saja, kan mereka tidak tahu dan tidak merasakan ha­sil pajak, sehingga mereka le­bih memilih tidak bayar pajak,” ujarTrubus.  pin/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment