Koran Jakarta | October 16 2019
No Comments
Integritas KPK

Ketua DPR Yakin Pimpinan KPK Bertugas hingga Akhir Masa Jabatan

Ketua DPR Yakin Pimpinan KPK Bertugas hingga Akhir Masa Jabatan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo, meyakini pimpinan Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK) akan tetap bertugas hingga akhir masa jabatan pada Desember 2019.

Bamsoet juga tidak melihat sikap Komisioner KPK seba­gai perlawanan kepada pemerintah. “Saya hanya melihat ini hanya suatu sebuah protes. Buat saya pribadi, ya wajar saja. Tinggal belum ketemu titik temu saja, saya kira semua ben­tuk kekecewaan. Ketidaksetujuan ditampilkan dalam bentuk macam-macam,” kata Bamsoet, di Jakarta, Minggu (15/9).

Menurutnya, semua pihak mempunyai tanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi. “Intinya, kita semua me­miliki tanggung jawab yang sama dalam hal pemberantas­an korupsi, tidak hanya kepolisian, kejaksaan, KPK, tapi juga DPR dan masyarakat juga harus terlibat dalam pem­berantasan korupsi,” katanya.

Diketahui, pada Jumat (13/9), Agus Rahardjo, bersama dua pimpinan KPK lainnya, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang sepakat untuk menyerahkan mandat ter­tinggi KPK kepada Presiden Joko Widodo. Sikap ini diambil karena para komisioner merasa KPK diperlemah dan tidak diikutsertakan dalam pembahasan ke­bijakan tentang KPK yang diambil pemerintah, ter­masuk revisi Undang-un­dang (UU) Nomor 30 Ta­hun 2002 tentang KPK. Bahkan, para pimpinan KPK mengaku tidak men­getahui isi dari RUU KPK Inisiatif DPR tersebut.

Tak Bisa Dikembalikan

Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konsti­tusi, Mahfud MD, menga­takan pimpinan KPK tidak bisa mengembalikan man­dat kepada Presiden ka­rena mereka bukan man­dataris Presiden. “Secara hukum, KPK itu bukan mandataris Presiden. Ti­dak bisa dia lalu mengem­balikan mandat karena Presiden tak pernah mem­berikan mandat ke KPK,” kata Mahfud, di Yogyakarta, Minggu.

Mahfud menjelaskan di dalam ilmu hukum, mandataris adalah orang yang diberikan mandat oleh pejabat tertentu, tetapi yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat, se­hingga yang diberi tugas disebut mandataris.

“Sebelum 2002, Presiden adalah mandataris MPR. Presi­den diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR. Nah, KPK itu bukan mandataris Presiden sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan,” kata dia.

Mahfud melanjutkan, di dalam Pasal 32 Undang-Un­dang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, orang yang mengembali­kan mandat karena pensiun, meninggal dunia, atau karena mengundurkan diri. Adapun KPK bukan mandataris siapa pun. Lembaga itu independen, kendati berada di lingkaran kepengurusan eksekutif, namun bukan di bawah Presiden.

Dengan demikian, secara yuridis pengembalian mandat yang dilakukan pimpinan KPK tidak berarti KPK kosong ka­rena lembaga antirasuah itu bukan mandataris Presiden.

Meski demikian, menurut Mahfud, secara arif Presiden Joko Widodo perlu memanggil para pimpinan KPK untuk bertukar pendapat, konsultasi, serta berdiskusi mengenai nasib KPK.  Ant/ola/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment