Koran Jakarta | November 13 2019
No Comments
Kasus BLBI

KPK Masih Berpeluang Ajukan Peninjauan Kembali

KPK Masih Berpeluang Ajukan Peninjauan Kembali

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Putusan lepas Mahkamah Agung (MA) atas terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dinilai inkonsisten dengan putusan dua tingkat pengadilan sebelumnya. Atas dasar hal itu, KPK mesti memiliki bukti baru dan kuat yang membuat lembaga itu memungkinkan untuk mengajukan langkah Peninjauan Kembali (PK).

Pakar Hukum Pidana, Sigit Riyanto, mengatakan ada tiga hal asas hukum, yakni kepastian, keadilan, dan manfaat. Putusan lepas MA atas Syafruddin mengandung inkonsistensi atau ketidakpastian karena putusannya sangat berbeda dengan keputusan dua tingkat pengadilan sebelumnya, yakni putusan 13 tahun di tingkat pertama dan putusan 15 tahun penjara di tingkat banding.

“Inkonsistensi ini tentu memunculkan kontroversi atau keraguan pada hukum. Memang di hukum itu kita bisa banding, bisa kasasi. Tapi itu bukan berarti hukum bisa inkonsisten karena kepastian selalu menjadi asas utama hukum,” jelas Sigit, yang juga Dekan Fakultas Hukum UGM itu, ketika dihubungi, Kamis (11/7).

Dia menjelaskan kasasi sebagai upaya hukum terakhir mengisyaratkan bahwa di tingkat kasasilah secara teknis hukum masyarakat bisa mendapat kepastian, final, mengenai status hukum seorang terdakwa. Namun, lanjut dia, ada asas keadilan dan manfaat. Inkonsistensi dengan dua tingkat pengadilan sebelumnya mengundang pertanyaan tentang keadilan dan manfaat.

Keputusan sangat berbeda dengan dua tingkat pengadilan sebelumnya, layak untuk dipertanyakan. “Maka secara filosofis, KPK mesti memiliki bukti baru sehingga hakim mau memeriksa perkara yang sama melalui PK,” kata Sigit.

Secara normatif kasasi adalah peradilan di tingkat akhir semua jenjang pengadilan dan PK dalam ketentuan hukumnya adalah hak terpidana. Sigit menjelaskan hukum pidana memiliki tujuan utama, lebih baik melepas orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.

Dengan demikian, secara normatif hanya terpidana atau ahli waris yang berhak mengajukan PK dan KPK tidak memiliki hak untuk mengajukannya.

 

Sangat Mungkin

 

Namun dalam hal tertentu, kata Sigit, ada penafsiran dan interpretasi yakni argument acontratio, bahwa dalam hukum perdata ada tergugat dan penggugat yang keduanya berhak mengajukan PK. Dalam perkara pidana, negara lawan terpidana, kalau memang salah satu pihak merasa belum mendapat keadilan maka saluran PK sangat mungkin untuk dibuka.

“Meski secara hukum tertulis yang ditetapkan dalam UU, hanya terpidana yang bisa mengajukan PK. Dalam praktik hukum, kalau saya tidak salah, ada beberapa kali jaksa mengajukan PK,” ungkap Sigit. Sebagaimana dikabarkan, MA dalam putusan kasasi, Selasa (9/7), melepaskan Syafruddin, terdakwa kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada mantan pemilik BDNI.

Sementara itu, hingga kemarin, KPK menyatakan belum menerima salinan Putusan Kasasi secara lengkap dari MA. Oleh sebab itu, KPK belum dapat memutuskan upaya apa yang akan ditempuh dalam menghadapi putusan lepas terhadap Syafruddin itu.

“Kita belum tahu apa sebenarnya pertimbangan hakim sehingga menyimpulkan kasusnya perdata atau administratif. Dan KPK juga perlu melihat bagaimana sikap hakim di putusan itu terkait dengan kerugian negara 4,58 triliun rupiah. Apakah MA menganulir hal itu, atau memperkuat atau tidak mempertimbangkan sama sekali?” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis. 

 

YK/eko/ola/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment