KPK Sita Uang dari Rumah Dinas Bupati Lampung Utara

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang 54 juta rupiah dan 2.600 dollar Amerika Serikat (AS) di rumah dinas tersangka Bupati Lampung Utara periode 2014–2019, Agung Ilmu Mangkune­gara (AIM). Sejumlah uang tersebut disita dalam peng­geledahan terkait kasus duga­an suap kepada Bupati Agung terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabu­paten (Kab) Lampung Utara.

“Setelah OTT (operasi tang­kap tangan) dan meningkatkan proses perkara ke penyidik­an, KPK lakukan serangkaian penggeledahan di Kabupaten Lampung Utara sejak 9 hing­ga 11 Oktober 2019,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Minggu (13/10).

Febri merincikan, selama tiga hari tersebut, KPK melaku­kan penggeledahan di 13 lokasi, yaitu di rumah dinas dan Kan­tor Bupati pada Rabu (9/10); Kantor Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Rumah tersang­ka Kepala Dinas Perdagang­an Kab. Lampung Utara, Wah Hendri (WHN), rumah ter­sangka pihak swasta Hendra Wijaya Saleh (HWS) dan rumah dua saksi pada Kamis (10/10). Kemudian, rumah tersangka Bupati Agung, rumah tersang­ka orang kepercayaan Bupati Agung, Raden Syahril (RSY), rumah tersangka pihak swasta, Chandra Safari (CHS) dan dua kedua rumah tersangka Kepa­la Dinas PUPR Kab. Lampung Utara, Syahbuddin (SYH) pada Jumat (11/10).

Selain uang dalam mata uang rupiah dan asing yang ditemukan di rumah dinas Bupati, KPK juga menyita se­jumlah dokumen-dokumen proyek dan anggaran di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan dari sejumlah lokasi penggeledahan tersebut.

“Berikutnya, kami akan mempelajari lebih lanjut do­kumen-dokumen dan menda­lami indikasi keterkaitan uang yang ditemukan di kamar di rumah dinas Bupati tersebut dengan fee proyek di Lampung Utara,” pungkasnya.

Bupati telah ditetapkan se­bagai tersangka dalam kasus ini pada Senin (7/10) lalu sete­lah pengembangan gelar per­kara dari Operasi Tangkap Ta­ngan (OTT) di Lampung Utara. Dari OTT tersebut diamankan delapan orang dan uang total 728 juta rupiah.

Tiga Proyek

Dalam kasus ini, Bupati Agung dijanjikan akan mene­rima suap 1,24 miliar rupiah dari sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Pe­rumahan Rakyat (PPUR) dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Namun baru terealisasi 800 juta rupiah.

Sebagai rincian; terkait de­ngan Dinas Perdagangan, Hen­dra memberikan uang untuk Bupati Agung sebesar 300 juta rupiah melalui Wah Hendri, kemudian diserahkan kepada orang kepercayaan Bupati, Raden. Namun, uang yang di­terima Bupati hanya 240 juta karena uang 60 juta rupiah ma­sih di tangan Wah Hendri.

Uang tersebut diduga ter­kait dengan tiga proyek di Di­nas Perdagangan, yaitu pemba­ngunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai 1,073 miliar ru­piah; pembangunan pasar tra­disional Desa Karangsari Keca­matan Muara Sungkai 1,3 miliar rupiah; dan konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat tata karya (DAK) 3,6 miliar rupiah.

Selanjutnya, terkait proyek di Dinas PUPR, Bupati Agung diduga telah menerima uang beberapa kali, yaitu sekitar bu­lan Juli 2019 telah menerima 600 juta rupiah; sekitar akhir September 50 juta rupiah dan pada 6 Oktober diduga mene­rima 350 juta rupiah. Raden sejumlah 440 juta rupiah. Di­ketahui sebelumnya, sejak ta­hun 2014 sebelum Syahbuddin menjadi Kepala Dinas (Kadis) PUPR Lampung Utara, Agung yang baru menjabat sebagai Bupati memberi syarat jika Syahbuddin ingin menjadi Kadis, maka ia harus menyiap­kan setoran fee sebesar 20–25 persen dari proyek yang di­kerjakan oleh Dinas PUPR.

Sedangkan pihak rekanan dalam perkara ini, yakni Chan­dra, sejak tahun 2017 sam­pai 2019 telah mengerjakan setidaknya 10 proyek di Kab. Lampung Utara. Sebagai im­balan atau fee, Chandra diwa­jibkan menyetor uang kepada Bupati melalui Syahbuddin dan Raden. ola/P-4