KPK Ungkap Dua Kasus Besar yang Disoroti Kepala Negara | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments
Pemberantasan Korupsi

KPK Ungkap Dua Kasus Besar yang Disoroti Kepala Negara

KPK Ungkap Dua Kasus Besar yang Disoroti Kepala Negara

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), La­ode Muhammad Syarif, menyatakan kasus besar yang dimaksud Presiden Joko Widodo belum terungkap, yaitu perkara pembelian Helikopter Au­gusta-Westland (AW) 101 dan kasus Petral atau Pertamina Energy Service Ltd (PES).

“Sejauh ini memang ada dua ka­sus yang menjadi concern (perhatian khusus) Presiden dan sejumlah pihak sudah kami tangani. Meskipun butuh waktu karena kompleksitas perkara dan perolehan buktinya,” kata Laode, di Jakarta, Selasa (12/11).

Hal ini disampaikan Laode me­nanggapi pernyataan Menteri Ko­ordinator Politik, Hukum, dan Ke­amanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, tentang Presiden Joko Widodo pernah melaporkan kasus besar ke KPK, tetapi tidak pernah diungkap. Pernyataan Mahfud itu disampaikan­nya saat mengundang para pakar dan tokoh masyarakat ke kantornya pada Senin (11/11) malam. Mahfud me­nyebut Jokowi memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi. Hal itu disampaikan Jokowi kepada­nya saat menunjuknya sebagai Men­ko Polhukam.

Laode menjelaskan, kasus pem­belian Heli AW-101 memerlukan kerja sama yang kuat antara KPK dan Pusat Polisi Militer (POM) Tenta­ra Nasional Indonesia (TNI). Sejauh ini, KPK telah menangani satu orang pihak swasta, sedangkan POM TNI menangani tersangka dengan latar belakang militer.

Laode menambahkan, saat ini, KPK sedang menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang se­dang dihitung Badan Pemeriksa Ke­uangan (BPK). “Jadi, kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan ke­sungguhan TNI. Pihak swastanya su­dah atau tengah ditangani oleh KPK,” katanya.

Lintas Negara

Laode menambahkan, pihaknya juga mengharapkan dukungan pe­nuh dari Presiden dan Menko Pol­hukam karena kasus tersebut tidak susah untuk dipecahkan kalau ada kemauan dari TNI dan BPK.

Laode menambahkan, terkait ka­sus PES atau Petral, saat ini sedang dalam proses penyidikan. Satu orang yakni mantan Dirut Pertamina Ener­gy Trading Ltd (Petral), Bambang Iri­anto (BTO) telah ditetapkan sebagai tersangka.

Laode menjelaskan, dalam kasus ini, KPK membutuhkan penelusur­an bukti lintas negara sehingga perlu kerja sama internasional yang kuat. Kasus yang melibatkan beberapa negara, seperti Indonesia-Thailand- United Arab Emirate-Singapore-Brit­ish Virgin Island tersebut, namun ha­nya dua negara yang mau membantu, kemudian dua negara lain tidak ko­operatif. “Kesulitan lain karena kasus ini melibatkan sejumlah perusahaan cangkang di beberapa negara save heaven seperti BVI,” jelasnya.

Untuk itu, KPK berharap semua pihak dapat mendukung penanganan perkara tersebut. Apalagi, dalam pe­nanganan perkara dibutuhkan juga alat bukti yang kuat.

“Lebih dari itu, perlu dipahami, penanganan perkara korupsi tentu harus didasarkan pada alat bukti, dan kemampuan memperoleh alat bukti sangat dipengaruhi oleh kewenangan yang diberikan undang-undang, serta sikap kooperatif pihak-pihak yang di­panggil KPK,” imbuhnya. ola/AR-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment