KPU Diminta Simulasikan Tiga Skema Penundaan Pilkada | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 28 2020
No Comments
Pesta Demokrasi | Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Sebaiknya dari APBN

KPU Diminta Simulasikan Tiga Skema Penundaan Pilkada

KPU Diminta Simulasikan Tiga Skema Penundaan Pilkada

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada serentah yang akan ditunda maka sebaiknya KPK melakukan tiga simulasi waktu pesta demokrasi tersebut.

 

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan me­nyiapkan simulasi tiga skema desain waktu untuk merespons rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) penundaan pemilihan kepala daerah (Pil­kada) serentak 2020. Ini mesti dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada menda­tang dapat berjalan lancar, ka­panpun Pilkada tersebut akan digelar.

“Jangan sampai pemerin­tah mengeluarkan Perppu dan keputusannya di luar skema penyelenggara pemilu,” kata pe­neliti dari Konstitusi dan Demo­krasi (Kode) Insiatif, Muham­mad Ihsan Maulana kepada Koran Jakarta, Kamis (2/4).

Selain itu, diharapkan Perppu yang diterbitkan hanya menje­laskan tahun waktu penundaan dan tidak sampai menjelaskan tanggal serta bulannya. Ihsan mendorong pemerintah me­ngeluarkan Perppu penundaan waktu cukup memasukkan ta­hunnya saja dari 2020 menjadi 2021 sebagaimana payung hu­kum undang-undang Pilkada saat ini.

Tak Perlu Teknis

Menurut Ihsan, untuk detail waktu agar dipersiapkan KPU melalui Peraturan KPU (PKPU). Nanti penyelenggara melaku­kan perubahan melalui PKPU. “Perppu tidak perlu melakukan secara teknis bulan dan tang­gal Pilkada lanjutan, tapi cukup mengakomodir penundaan sampai tahun 2021,” ucapnya.

Kode Insiatif berharap pe­laksanaan Pilkada ditunda satu tahun setelah jadwal yang telah ditentukan. Penundaan dilaku­kan karena merebaknya wabah pandemi Covid-19 yang meng­akibatkan empat tahapan Pilka­da ikut ditunda.

“Dengan waktu tersebut, penyelenggara Pilkada memi­liki waktu luas untuk menyiap­kan skema dan simulasi yang akan terjadi,” ungkap Ihsan.

Ihsan menilai dalam ku­run waktu tersebut cukup bagi penyelenggara untuk mem­persiapkan Pilkada di tengah ketidakpastian pemerintah mengumumkan kapan wabah virus korona ini akan selesai. Jadi, jalan amannya memilih ditunda 12 bulan.

Mengenai anggaran Pilka­da, Kode Insiatif, melalui Ihsan berharap Perppu dapat men­jangkau ketersediaan anggaran dapat tetap terjaga. Ini diperlu­kan agar penyelenggaraan Pil­kada nantinya tidak terhambat oleh ketersediaan anggaran. “Kemarin saja di Pilkada 2020, di awal sekali Naskah Perjan­jian Hibah Daerah (NPHD) di beberapa daerah tidak selesai dalam waktu yang ditentukan,” kata Ihsan.

Untuk itu, Kode Insiatif mengusulkan pembiayaan Pil­kada diambil alih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) supaya tidak ada ken­dala terkait pendanaan. “Kami khawatir ketika penyelenggara sudah melakukan simulasi yang baik dan Pilkada melakukan penundaan, kemudian ketika akan bergerak, mereka harus terbentrok pada ketersediaan anggaran,” ungkapnya.

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah Putra me­ngatakan Pilkada sebaiknya di­tunda selama enam bulan. Ini dilakukan karena pemerintah dalam menanggulangi wabah virus korona di Indonesia saat ini belum menunjukan hasil signifikan dan penyelenggara Pilkada belum memungkinkan untuk meninjau ulang.

Menurut Dedi, di tahun de­pan sebaiknya penyelenggara Pilkada bergegas mempersiap­kan penyelenggaraan agar pe­nundaan tidak berlangsung ter­lalu lama. Pilkada merupakan proses politik yang berpenga­ruh langsung pada siapa peme­gang kekuasaan di daerah sela­ma masa penundaan.

Jika penundaan berlangsung lama, sistem yang digunakan secara ideal adalah pelaksana tugas yang memiliki wewenang sama dengan kepala daerah definitif. Dedi menilai kewe­nangan ini dikhawatirkan pu­nya potensi politik. Dengan de­mikian, jika waktu penundaan sementara, pelaksana harian yang bertugas hanya menjalan­kan apa yang sudah direncana­kan, tidak memiliki kewenang­an yang luas. dis/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment