KPU Tetap Larang Eks Koruptor Maju Pilkada | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
1 Comment
Pemilihan Umum

KPU Tetap Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

KPU Tetap Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Foto : ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY
LAPORKAN PEMILU I Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melaporkan penyelenggaraan Pemilu Serentak di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Ketua Komisi Pemi­lihan Umum ( KPU), Arief Budiman, menegaskan KPU akan tetap mela­rang mantan terpidana korupsi men­calonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

“Ada novum baru, ada fakta baru yang dulu menjadi argumentasi dan sekarang patah argumentasi itu,” kata Arief usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Ja­karta, Senin (11/11).

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelarangan mantan napi ka­sus korupsi mengikuti pencalonan anggota DPR dan DPRD. Namun, KPU sekarang beralasan menemukan novum baru yang bisa mematahkan putusan MA itu.

Fakta baru yang ditemukan KPU adalah adanya calon kepala daerah yang sudah ditangkap, ditahan, na­mun tetap terpilih. Kasus itu terjadi di Pilkada Tulungagung dan Maluku Utara. “Jadi, sebetulnya apa yang di­pilih oleh pemilih menjadi sia-sia ka­rena yang memerintah bukan yang dipilih, tapi orang lain,” kata Arief.

Selain itu, lanjut Arief, ada juga ar­gumentasi jika mantan napi korupsi sudah ditahan dan menjalani pidana maka sudah bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahan. Nyatanya, kepala daerah di Kudus yang sudah pernah dipidana karena kasus ko­rupsi kembali terlibat jatuh ke lubang yang sama. “Nah, atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutkan sebagai novum. Maka kami mengusulkan ini tetap diatur di pemilihan kepala dae­rah,” kata Arief.

Arief memastikan aturan menge­nai larangan eks koruptor maju Pilka­da 2020 ini akan diatur di PKPU. Arief juga meminta kepada Presiden Jokowi agar larangan ini bisa diatur dalam UU Pilkada maupun UU Pemilu. Namun, ia enggan mengungkapkan apa res­pons Jokowi atas permintaan itu.

Keterwakilan Perempuan

Sementara itu, usai menyerahkan hasil pelaksanaan umum (pemilu) serentak tahun 2019 yang terdiri dari pemilihan legislatif (pileg) dan pemi­lihan presiden (pilpres) kepada Presi­den Joko Widodo, Arief menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan sa­ngat meningkat.

“Kami laporkan di dalam buku la­poran yang sudah kami berikan, ada beberapa hal pokok yang akan kami sampaikan, pertama ada catatan yang cukup penting untuk disampaikan kepada publik terkait dengan jum­lah kandidasi perempuan. Jadi, sejak 2004 sampai 2019, jumlah kandidat perempuan meningkat sebagaimana amanah dalam UU tentang afirmasi keterwakilan perempuan,” jelasnya.

Kemudian, jumlah calon perempu­an yang terpilih juga mengalami pe­ningkatan di DPR dan DPD, pada 2014 terpilih 131 orang dan di 2019 terpilih 162 orang. “Partisipasi pemilih juga mengalami peningkatan. Pemilu 2014 kita naik, lalu Pemilu 2019 naik cukup signifikan dari 75 persen menjadi 82 persen,” tutur Arief. fdl/AR-2

Klik untuk print artikel

View Comments

jessi
Selasa 12/11/2019 | 08:16
Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Sport165 titik net sarana Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
untuk teman teman yang ingin bergabung bersama yang kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Sport165 titik net paling best ya guys...


Submit a Comment