Koran Jakarta | October 16 2019
No Comments
Politik Inggris

Mahkamah Agung Akan Tuntut PM Johnson

Mahkamah Agung Akan Tuntut PM Johnson

Foto : AFP/Tolga AKMEN
Aksi Protes l Seorang perempuan melakukan aksi protes di luar gedung Mahkamah Agung (MA) di London, Inggris, pada Selasa (17/9). Aksi protes itu dilakukan pada hari pertama MA memulai sidang tuntutan atas kasus putusan pemerintah yang menangguhkan parlemen pada 17 September lalu.
A   A   A   Pengaturan Font

LONDON – Mahkamah Agung (MA) Inggris mulai me­libatkan diri dalam krisis Brexit (keluarnya Inggris dari keang­gotaan Uni Eropa) setelah pada Selasa (17/9) mempertimbang­kan untuk menuntut Perdana Menteri Boris Johnson atas ke­putusan kontroversialnya un­tuk menangguhkan parlemen selama lebih dari satu bulan.

“MA akan mendengarkan argumen pembelaan atas lang­kah PM Johnson untuk me­nangguhkan parlemen mulai pekan lalu hingga 14 Oktober atau dua pekan sebelum Ing­gris dijadwalkan melaksana­kan Brexit,” demikian pernya­taan MA Inggris.

Pertimbangan MA itu bisa menyebabkan parlemen dipu­lihkan kembali dan memperle­mah pengaruh politik Johnson jelang batas waktu Brexit pada 31 Oktober.

“Tuntutan banding akan mempersoalkan apakah sah seorang perdana menteri un­tuk memberi nasihat Yang Mu­lia Ratu untuk melaksanakan menangguhkan parlemen,” ka­ta ketua MA Inggris, Brenda Hale, saat ia membuka persi­dangan. “Ini adalah masalah hukum yang serius dan sulit. Kami tidak peduli dengan ma­salah politik yang lebih luas dan penentuan masalah hu­kum ini tidak akan menentu­kan kapan dan bagaimana Ing­gris meninggalkan Uni Eropa (UE),” imbuh Hale.

Sejauh ini tidak diketahui kapan MA Inggris akan men­capai keputusan atas tuntutan hukum ini. Sementara itu PM Johnson yang merespons dia­jukannya tuntutan di MA ke­pada stasiun televisi BBC de­ngan mengatakan bahwa ia a­kan menunggu dan melihat apa yang dikatakan hakim.

Sebelumnya Johnson me­nangguhkan parlemen selama lima pekan yang disebut pa­ra pengkritiknya sebagai upa­ya terang-terangan untuk men­cegah lawan-lawan politiknya yang pro-Eropa untuk mencoba menunda pelaksanaan Brexit.

Konsekuensi Besar

David Pannick, yang me­wakili kampanye yang menen­tang keputusan MA, membuka kasusnya dengan mengatakan bahwa Johnson telah memin­ta Ratu Elizabeth II untuk me­nagguhkan parlemen karena alasan untuk menghindari apa yang dilihat Johnson sebagai risiko bahwa parlemen, selama periode itu, akan mengambil tindakan untuk membuat frus­trasi atau untuk merusak kebi­jakan pemerintahnya.

Sementara itu seorang pro­fesor hukum dari Universitas Queen Mary di London, Sion­aidh Douglas-Scott mengata­kan putusan itu dapat memiliki konsekuensi besar tidak hanya untuk Brexit, tetapi juga bagai­mana fungsi demokrasi parle­menter tertua di dunia di masa depan.

“Jika parlemen dipriori­taskan (ditangguhkan) tan­pa ada cara pertolongan yang tersedia, maka keseimbangan kekuasaan akan timpang ka­rena menjadi terlalu besar bagi eksekutif,” kata Douglas-Scott.

Jika Johnson kalah dalam tuntutan di MA, maka otomatis ia dinyatakan telah berbohong kepada Ratu Inggris dan pa­da akhirnya akan muncul ke­mungkinan seruan bagi John­son untuk mengundurkan diri. ang/AFP/I-1

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment