Markus Nari Divonis Enam Tahun Penjara | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments
Kasus E-KTP

Markus Nari Divonis Enam Tahun Penjara

Markus Nari Divonis Enam Tahun Penjara

Foto : ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
USAI VONIS I Terpidana kasus dugaan korupsi KTP elektronik Markus Nari bergegas usai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan vonis yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/11). Majelis hakim memutuskan Markus Nari divonis enam tahun penjara dalam kasus proyek pengadaan KTP elektronik.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Markus Nari divonis enam tahun penjara serta denda sebesar 300.000.000 rupiah subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hakim menilai Markus menerima suap sebesar 400.000 dollar AS dalam pusaran kasus proyek pengadaan KTP elektronik.

“Menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakink­an bersama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,” kata Hakim Ketua, Frangki Tambu­wun, dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/11)

Vonis ini lebih rendah dari tuntu­tan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu sembilan tahun penjara serta denda 500.000.000 rupiah subsider enam bulan kurungan penjara.

Hakim menyatakan Markus terbukti menguntungkan diri sendiri, orang lain hingga koorporasi dalam kasus ini. Nega­ra mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah dari perbuatan Markus Nari terkait proyek e-KTP tersebut.

Sebagai rincian, Markus menerima 400 ribu dollar AS atau setara dengan empat miliar rupiah dari Direktur Umum PT Quadra Solution, Sugiana Sudihardjo, dan terbukti mencegah atau merintangi secara tidak langsung pemeriksaan di si­dang pengadilan terhadap saksi Miryam S Haryani dan terdakwa Sugiharto dalam perkara proyek e-KTP. Atas perbuatan itu, Markus terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memerin­tahkan Markus membayar uang penggan­ti senilai 400.000 dollar AS. Uang 400.000 dollar AS merupakan nilai uang yang di­dapat Markus dari korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

“Menghukum terdakwa untuk mem­bayar uang pengganti sebesar 400.000 dollar AS dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu satu bulan sesu­dah putusan pengadilan berkekuatan hu­kum tetap, harta bendanya terdakwa akan disita dan dilelang,” kata Hakim Ketua Frangki.

Frangki melanjutkan, apabila harta yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Markus dipidana penjara selama dua tahun.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Markus berupa pencabutan hak politik dalam ja­batan publik selama lima tahun terhitung sejak Markus menyelesaikan masa pidananya.

Markus Membantah

Markus membantah putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Ko­rupsi yang menyatakan Markus menerima uang 400.000 dollar AS dari proyek pengadaan KTP elektronik. Markus me­nyebut ada fakta persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Markus.

“Ini sesuatu yang tanda tanya bagi kami, sementara kami tidak pernah menerima. Fakta persidangan itu jelas-jelas dan kelihatan hal ini merupakan yang tidak banyak dipertimbangkan,” kata Markus usai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Markus mengatakan salah satu yang ia anggap janggal yakni putusan hakim yang menyatakan Markus menerima uang 400.000 dollar AS. Padahal, menurut Markus, fakta persidangan menunjukkan bahwa uang yang disebut-sebut itu ber­bentuk pecahan mata uang dollar Singa­pura, bukan dollar AS.

“Dijawab berkali-kali Singapore dol­lar, bentuk pecahan seratus. Itu saya pertanyakan, dan jawabnya begitu. Nyatanya dalam putusan yang disampaikan, kok jadi US dollar Amerika,” ujar Markus. ola/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment