Koran Jakarta | September 18 2019
No Comments

Membangun Ibu Kota Baru

Membangun Ibu Kota Baru

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta di Pulau Jawa ke daerah yang belum diumumkan di Pulau Kalimantan telah resmi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8), dalam rangkaian Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Saat itu, Presiden Jokowi menyatakan Ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Untuk itu, pemindahan ibu kota dilaku­kan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup sela­ma-lamanya.

Tak lupa pula Presiden Jokowi meminta izin kepada Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, untuk me­mindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan

Rencana pemindahan ibu kota negara sebenarnya su­dah sampai tahap studi yang cukup matang. Bahkan, ada­lah jauh dari tambang dan lahan gambut. Jadi, jenis tanah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi ibu kota baru. itu sebab, dipastikan wilayah hutan lindung, seperti Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, tidak akan di­sentuh oleh pemerintah.

Selain itu, untuk pembangunan tahap pertama, ke­butuhan investasi akan mencapai 485 triliun rupiah un­tuk pembangunan di lahan seluas 40 ribu hektare, dengan target pemindahan 1,5 juta penduduk. Rencananya, tahun depan mulai dianggarkan untuk persiapan pemindahan ibu kota. Bappenas mengajukan anggaran belasan miliar untuk merancang master plan pembangunan ibu kota baru sedangkan Kementerian PUPR juga mengajukan ang­garan untuk pengerasan tanah. Meski begitu, pemindahan ibu kota tidak akan menjadi beban bagi anggaran nega­ra. Sebab, pemerintah akan fokus pada investasi yang da­pat diperoleh dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Rencana memindah­kan ibu kota itu adalah sebuah upaya luar biasa dari Presiden Jokowi agar pembangunan di Indone­sia ini bisa merata, pem­bangunannya tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Pemindahan ibu kota ne­gara merupakan keputus­an strategis atas kesadaran geopolitik dan geostrategis jangka panjang. Ini arti­nya, mesti mendapat du­kungn penuh dari semua kalangan, tanpa kecuali.

Untuk itu, pembahasan rancangan undang-un­dang pemindahan ibu kota mesti detail sehingga tidak menimbulkan multi­tafsir. Selain itu, landasan hukumnya juga harus kuat agar pemindahan ibu kota terealisasi, tidak menjadi proyek mangkrak yang menghabiskan anggaran negara.

Dibandingkan dengan pengalaman negara lain, pemin­dahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan boleh dibilang berbeda. Pertama, lokasinya jauh dari ibu kota sebelum­nya sehingga diperlukan pengadaan besar-besaran, ter­masuk pemindahan aparat negara. Bandingkan dengan Malaysia atau beberapa negara lain yang memindahkan ibu kota negaranya tidak jauh dari sebelumnya. Perbedaan kedua, terkait dengan kontur dan jenis tanahnya. Terkait ini, semoga tidak tidak menimbulkan masalah, sebab kon­disi Kalimantan jauh berbeda dengan Jakarta.

Soal lain, pemindahan ibu kota negara dengan alasan pemerataan dan keadilan ekonomi mengesankan peme­rintah memboyong harta benda orang-orang Jakarta ke Kalimantan. Padahal, yang dipindahkan hanyalah pusat pemerintahan.

Sebenarnya, pemindahan ibu kota hanyalah ingin men­ciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jadi, jangan kecewa jika ibu kota baru nantinya tidak mirip dengan Ja­karta. Pasalnya calon ibu kota baru kemungkinan besar wi­layah di Kalimantan yang harus dibangun dari awal meng­ingat di lokasi itu infrastruktur masih sangat sederhana jadi butuh waktu cukup lama dan juga biaya yang sangat besar.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment