Membedah Anatomi Demokrasi Prosedural | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 19 2020
No Comments

Membedah Anatomi Demokrasi Prosedural

Membedah Anatomi Demokrasi Prosedural

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Banyak kalangan melihat bahwa demokrasi Indonesia sampai kini masih berjalan sebatas prosedural semata, belum beroperasi secara substansial.

Hal tersebut tentu masih bisa diperdebatkan. Namun dalam keadaan demikian, politik negeri ini terus berkembang secara dinamis. Beragam fenomena politik di level global juga turut mewarnai dinamika politik internal. Dua di antaranya adalah populisme dan politik identitas.

Dalam beberapa tahun terakhir, populisme politik dan politik identitas menjadi tren global. Hal tersebut setidaknya bisa dilihat dari kemunculan para tokoh politik populis dan isu identitas yang sering kali mencuat bersamaan dengan menguatnya politik sayap kanan ultranasionalis di berbagai belahan dunia. Ini biasanya juga disertai penolakan segala yang berbau asing.

Tidak terkecuali Indonesia. Populisme serta politik identitas juga turut hadir mewarnai politik negeri ini. Dalam momentum itulah, buku Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural ini hadir tepat waktu.

Dalam buku ini, fenomena populisme dibahas dari berbagai perspektif secara berimbang serta didukung referensi. Buku juga melayangkan sebuah kritik bahwa jika terus dibiarkan, populisme justru dapat menjadi benalu demokrasi karena menyeret publik ke dalam perdebatan yang tidak produktif dan tendensius (hlm 9).

Adapun pembahasan mengenai politik identitas, buku menyajikan paparan teoritis yang didukung data hasil survei, sehingga mampu memberikan pembaca gambaran yang lebih realistis dalam memahami isu tersebut. Salah satu temuan menarik, penjelasan bahwa elemen identitas, terutama agama dan etnik faktor penting serta berpengaruh dalam dinamika politik negeri ini (hlm 11–34).

Selain dua isu ini, terdapat juga pembahasan mengenai materi lain yang juga banyak didiskusikan di tengah era demokrasi, di antaranya persoalan korupsi, partai politik, politik elektoral, tele-politics, perdebatan tentang survei elektabilitas, dan hitung cepat dalam pergelaran pemilu.

Dalam pembahasan tentang korupsi, penjelasannya mengulik seluk-beluk kejahatan kerah putih ini bekerja di tengah sistem demokrasi. Argumen buku berusaha menepis anggapan bahwa rezim demokrasi turut berpengaruh terhadap tumbuh suburnya praktik korupsi.

Sebaliknya, demokrasi justru bisa meningkatkan pengawasan terhadap praktik jahat tersebut karena memungkinkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi (hlm 253–255).

Satu isu yang juga sangat menarik adalah pembahasan mengenai survei elektabilitas dan hitung cepat yang sempat dituduh sebagai salah satu cara curang dalam kontestasi politik.

Buku ini menjelaskan yang terpenting dalam pelaksanaan survei atau hitung cepat adalah penggunaan metodologi penelitian tepat dan akurat. Karena bagaimanapun, keduanya pada dasarnya aktivitas akademik yang perlu dipertanggungjawabkan serta harus berpijak pada kebenaran.

Sebab jika menengok sejarah kemunculan hitung cepat, sebenarnya dilakukan dengan tujuan mengontrol kecurangan dalam pemilu (hlm 181–187).

Pemahaman mengenai demokrasi beserta berbagai anatominya tentu dibutuhkan berbagai kalangan. Hal ini penting untuk menghindarkan ruang publik dari perdebatan tidak bermutu dan hanya menimbulkan sentimen yang tak perlu serta malah bisa merusak demokrasi itu sendiri. n

Diresensi Gifari Juniatama, Alumnus UIN Jakarta

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment