Menahan Dana Repatriasi | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments

Menahan Dana Repatriasi

Menahan Dana Repatriasi

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

oleh Ade Wiharso

Amnesti pajak (tax manesty) 1 Juli 2016–31 Maret 2017 lalu, diikuti wajib pajak (WP) pribadi dan badan mencatat dana yang dideklarasikan sebesar 4.866 triliun rupiah dan yang berhasil direpatriasi sebesar 146,7 triliun rupiah. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 414 A Tahun 2016 tentang pelaksanaan pengampunan pajak, WP yang menempatkan dana repatriasi dalam negeri harus menempatkannya paling singkat tiga tahun, atau berakhir pada 31 Desember 2019. Setelah itu, mereka pemilik dana boleh merelokasi aset.

Di dalam negeri, dana repatriasi telah ditanamkan dalam berbagai bentuk seperti investasi di perusahaan. Namun, ada juga yang ditanamkan dalam bentuk portofolio seperti saham dan obligasi. Penempatan dana repatriasi berupa portofolio bisa dibilang rawan untuk terbang kembali ke luar negeri, karena pertimbangan persepsi WP dalam memandang prospek ekonomi Indonesia.

Prospek perekonomian Indonesia memang harus berhadapan dengan tantangan tidak ringan seperti risiko gagal bayar korporasi dan pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target. Risiko gagal bayar utang korporasi harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat dalam laporan 30 Spetember 2019, lembaga pemeringkat investasi internasional Moody’s memaparkan, perbankan Asia Pasifik menghadapi naiknya risiko utang korporasi karena melemahnya kondisi makro.

Bahkan India dan Indonesia memiliki risiko gagal bayar utang tertiggi. Lantaran sekitar 53 persen utang korporasi di Indonesia memiliki rasio terhadap pendapatan perusahaan di atas 4 karena pendapatan makin berkurang, sedangkan beban bunga lebih tinggi. Peningkatan risiko utang tidak bisa dianggap remeh. Sebab berpotensi menurunkan peringkat kredit korporasi dan peringkat layak investasi di Indonesia.

Dengan demikian, keyakinan investor termasuk pemilik dana repatriasi untuk terus menanamkan modalnya di sekotor riil makin tergerus. Arus modal ke luar (capital outflow) pun berpotensi besar terjadi, termasuk dana repatriasi. Pertumbuhan ekonomi yang meleset dari target juga bisa menjadi pemicu larinya dana repatriasi ke luar negeri.
Pertumbuhan ekonomi yang melapaui target dan lebih tinggi bisa menjadi daya tarik penanaman modal. Sebab hal itu, menunjukkan kondisi perekonomian nasional dinamis dan pertumbuhan relatif tinggi. Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 berada 5,3 persen.

Angka ini lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,2 persen. Setidaknya pemerintah harus bekerja keras mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Mengingat selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun mencapai target pertumbuhan ekonomi. Menurut data Bappenas, rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi hanya seputaran 5 persen. Walaupun kita harus memahami pertumbuhan ekonomi stagnan selama lima tahun ini tidak terlepas dari pengaruh ketidakstabilan ekonomi global.


Antisipasi
Kita tidak menutup mata terkait perkembangan positif tren masuknya dana asing ke pasar keuangan domestik (capital inflow) sejak kuartal terakhir 2018. Ini tidak terlepas dari pasar keuangan Indonesia yang masih kompetitif dibanding global. Ditambah kondisi makro ekonomi yang menarik investor untuk menanamkan modal, yakni pertumbuhan dan tingkat inflasi yang terjaga, serta situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Beberapa indikasi itulah yang melahirkan optimisme dana repatriasi program amnesti pajak bakal tidak serta merta keluar dan memilih tetap di dalam negeri.

Namun tidak salah juga jika pemerintah mulai mengantisipasi kemungkinan keluarnya dana repatriasi. Apalagi adanya dampak serius yang akan dialami ekonomi Indonesia jika dana repatriasi secara besar-besaran meninggalkan seperti stabilitas nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi makro yang akan terganggu seiring menurunnya cadangan devisa yang makin besar.

Setidaknya terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah dana repatriasi keluar. Di antaranya, dalam jangka pendek pemerintah bisa memperkecil potensi dana repatriasi keluar dengan memberi insentif fiskal. Prospek keuntungan berinvestasi di Indonesia harus ditingkatkan, sehingga mampu mencegah potensi dana mengalir ke luar negari. Kita memahami uang tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga mudah mengalir ke tempat yang menjanjikan imbal hasil lebih tinggi.

Kemudian, menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Insentif fiskal perlu dibarengi dengan pembenahan iklim investasi. Tanpa dukungan iklim investasi memadai, risiko outflow dana repatriasi makin besar. Potensi kaburnya dana repatriasi tax amnesty karena iklim investasi sejatinya terbuka lebar. Sebab, seperti dana lainnya, uang repatriasi juga rentan terpengaruh iklim investasi yang tidak kondusif dan berisiko.

Iklim investasi Indonesia belakangan memang masih menyisakan banyak persoalan. Menurut laporan Bank Dunia September 2019, banyak permasalahan menghambat investasi di Indonesia. Persoalan inilah yang menyebabkan Tiongkok lebih tertarik merelokasi pabriknya ke Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Ini untuk menyiasati perang dagangnya dengan AS, ketimbang merelokasi usahanya ke Indonesia.

Negeri ini dinilai masih berisiko, rumit, dan tidak kompetitif dari segi iklim investasi untuk bebera hal. Seperti proses perizinan cukup lama, sekitar satu tahun atau lebih. Sedangkan di Vietnam dan Tahiland ternyata cukup 2 bulan. Dalam pengurusan SNI, di sini perlu 4,5 bulan dengan banyak tahapan. Proses impor untuk produksi ekspor di Indonesia pun masih mahal dan perlu waktu lama. Investor terkadang juga menghadapai regulasi yang tidak terprediksi dan saling bertentangan.

Terkait dengan daya dukung investasi, sebenarnya kunci utama terletak pada konsistensi pemerintah untuk terus mereformasi birokrasi agar lebih efisien dan menciptakan kelembagaan yang memadai bagi investasi berupa penyederhanaan perizinan secara progresif. Maka, kementerian dan lembaga terkait investasi perlu konsolidasi, ditambah dengan implementasi regulasi mempermudah perizinan. Setidaknya, itu bisa dijadikan terobosan awal kabinet baru. Penulis Peneliti Media Survei Nasional

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment