Koran Jakarta | September 18 2019
No Comments
Perencanaan Nasional

Mendagri: GBHN Diperlukan agar Pembangunan Berkesinambungan

Mendagri: GBHN Diperlukan agar Pembangunan Berkesinambungan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dibutuh­kan agar rencana pembangunan tetap berkesinambungan.

“Jangan sampai terputus, kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN,” kata Tjahjo ditemui di Istana Negara Jakarta, pada Senin (12/8).

Tjahjo menerangkan negara harus mempunyai perencanaan jangka pan­jang. Selama ini, rencana pembangunan hanya lima hingga 10 tahun mengikuti masa jabatan presiden. Rencana pem­bangunan itu didasarkan pada janji kampanye.

Tjahjo menjelaskan perencanaan jangka panjang sudah dibuat sejak pemerintahan Presiden ke-1 RI, Soek­arno, hingga Presiden ke-2 RI, Soeharto. Saat era Soeharto, kata Tjahjo, perenca­naan jangka panjang itu lalu dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita).

Tjahjo menegaskan GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurut­nya, rencana pembangunan secara umum nanti bakal dijabarkan dalam GBHN.

“Pemerintah memiliki skala prioritas dalam memilih program yang dijabarkan di GBHN tersebut. Setiap GBHN dijabar­kan, apa pun. Sekarang, saya aja menyetujui perencanaan anggaran program pemda. Pasti ada skala prioritas. Seperti DKI, masalah kemacetan, masalah banjir, kaki lima. Ada skala prioritas,” tutur politi­kus PDI Perjuangan itu.

Tjahjo melanjutkan masalah peng­hidupan kembali GBHN masih sebatas usulan. Namun, dia meyakini usulan tersebut akan disepakati dengan melaku­kan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. GBHN versi baru itu tak akan menghalangi program kerja Presiden ter­pilih. Bahkan, keduanya bisa berjalan se­cara bersama-sama.

Amendemen terbatas UUD 1945 itu merupakan agenda utama Fraksi PDI Perjuangan di MPR periode 2019–2024. Melalui amendemen, PDI-P ingin MPR diberikan kewenangan membuat dan menetapkan GBHN untuk mewujudkan Pola Pembangunan Semesta Berencana. Fungsi dan kewenangan MPR pun harus diubah. MPR akan dijadikan sebagai lem­baga tertinggi negara.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, heran dengan maksud PDI-P menga­mendemen UUD 1945 dan mengaktifkan kembali GBHN. Feri menilai agenda tersebut berpotensi menjadi liar hingga mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara seperti di era sebelum reformasi.

“Agak janggal ya sebenarnya, karena di masa Orde Baru, PDI-P termasuk partai yang dianaktirikan, dikerdilkan. Semes­tinya PDI-P memperjuangkan semangat reformasi itu dengan menolak kembalinya MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan menjadikan kedaulatan tetap ada di tangan rakyat, bukan di tangan MPR,” kata Feri. fdl/Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment