Menunggu Putusan MK Merupakan Bentuk Penghargaan Atas Lembaga Hukum | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, Tentang Pengajuan Uji Materi Undang-Undang KPK

Menunggu Putusan MK Merupakan Bentuk Penghargaan Atas Lembaga Hukum

Menunggu Putusan MK Merupakan Bentuk Penghargaan Atas Lembaga Hukum

Foto : ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA
A   A   A   Pengaturan Font
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Sebab, saat ini masih ada pihak yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU No 19 Tahun 2019. Presiden pun mengatakan bahwa dirinya meng­hargai proses-proses yang sedang berjalan di MK itu.

Lalu, bagaimana menyikapi hal tersebut, Koran Jakarta mewawan­carai mantan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda terkait penjelasan Presiden soal Perppu KPK?

Memang pilihan yang konsti­tusional dan memiliki legitimasi hukum hanya melalui uji materiel di MK. Karenanya, jauh lebih baik semua komponen berkepentingan menunggu hasil pemeriksaan yang masih berlangsung dan keputusan MK yang sifatnya final and bind­ing (mengikat).

Keputusan Presiden menunggu hasil uji materi di MK sudah benar?

Ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan Presiden kepada MK sebagai kekuasaan lembaga yudikatif yang memiliki legitimasi konstitusional. Meskipun Perppu merupakan hak prerogatif subyektif Presiden, tapi pener­bitan Perppu Revisi UU KPK menjadi tidak konstitu­sional karena Perppu ini tidak memenuhi syarat kondisi “kegentingan yang memaksa” sebagimana parameter yang disyaratkan Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK No 138/PUU-VII/2009. Tidak ada “kegentingan yang memaksa” yang mengharuskan Presiden menerbitkan Perppu.

Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa?

Secara substansial, dengan ada atau tidak adanya UU KPK baru, penegakan hukum masih tetap berjalan, misalnya proses penyelidikan dengan operasi tangkap tangan (OTT)-nya, penyidikan, tuntutan, bahkan proses di pengadilan tetap memiliki legitimasi pro justitia. Dijamin tidak benar rumor bahwa UU KPK adalah bentuk pelemahan. Ini bentuk mislead­ing opinion bagi publik.

Jika terpaksa dikeluarkan, apa dampaknya?

Dampak pembuatan Perppu memilik korelasi antara Presiden sebagai kekuasaan (Eksekutif) dengan MK sebagai cabang kekuasaan Yudikatif. Pada tataran facet interdi­sipliner akademik, khususnya facet Hukum Tata Negara (HTN) dengan disiplin ilmu hukum lainnya, sudah tidak dikenal lagi Absolute Separa­tion of Powers yang diidentikan sebagai kekuasaan tirani dan otoriter yang tidak mengenal kompromi.

Jadi, tidak ada masalah?

Cabang Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif berbeda, tapi dam­pak hubungan (relation impact) kedua lembaga (Presiden dan MK) memiliki korelasi yang kuat sekali. Karena itu, bila Presiden mener­bitkan Perppu pembatalan revisi UU KPK (artinya UU KPK baru menjadi tidak sah), dikuatirkan terjadi overlapping dengan putusan MK yang misalnya menolak permohonan uji materiel revisi UU KPK (artinya UU KPK baru tetap sah), sehingga tidak ada kepastian hukum (tumpang tindih dan saling bertentangan antara keputusan Presiden dengan putusan MK) mengenai polemik objek yang sama, yaitu revisi UU KPK.

Kalau ada pertentangan, bagaimana menyelesaikannya?

Dalam hal ada pertentangan antara Perppu dengan putusan MK, maka Perppu harus menun­dukkan diri kepada putusan MK yang final and binding (mengikat), karenanya untuk menghindari adanya pertentangan tersebut, maka jalur utama dengan legitima­si konstitusional adalah menunggu putusan MK atas uji materil revisi UU KPK yang diajukan mahasiswa. muhammad umar fadloli/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment