Nuril Harus Dibela, Yasonna Siapkan Pendapat Hukum | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 19 2020
No Comments
Pemberian Amnesti

Nuril Harus Dibela, Yasonna Siapkan Pendapat Hukum

Nuril Harus Dibela, Yasonna Siapkan Pendapat Hukum

Foto : ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMUI YASONNA - Menkumham Yasonna Laoly (kedua dari kanan) berjalan bersama terpidana kasus pelanggaran Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril (tengah) usai melakukan pertemuan bersama di Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/7).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, akan menyiapkan pendapat hukum yang akan digunakan Presiden Joko Widodo sebagai pertimbangan hukum dalam memberikan amnesti kepada guru honorer asal Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril.

“Kami akan menyusun pendapat hukum kepada Bapak Presiden tentang hal ini, bahwa kemungkinan yang paling tepat adalah amnesti,” kata Yasonna usai bertemu dengan Baiq Nuril, di Kantor Kemenkumham, Senin (8/7). Nuril berencana mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang ia ajukan.

Kasus Nuril bermula saat ia menerima telepon dari Kepala Sekolah berinisial M pada 2012. Dalam perbincangan itu, Kepsek M bercerita tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Baiq. Karena merasa dilecehkan, Nuril pun merekam perbincangan tersebut.

Pada tahun 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Kepsek M menyebut, aksi Nuril membuat malu keluarganya. Nuril pun menjalani proses hukum hingga persidangan.

Hakim Pengadilan Negeri Mataram, memvonis bebas Nuril. Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung kemudian memberi vonis hukuman enam bulan penjara dan denda 500 juta rupiah karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE. Nuril kemudian mengajukan PK.

Dalam sidang PK, MA memutuskan menolak permohonan PK Nuril dan memutus Nuril harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya. Yasonna mengatakan keputusan amnesti memang merupakan wewenang Presiden dengan pertimbangan DPR.

Namun, pendapat hukum tetap harus disusun supaya amnesti yang diajukan memiliki argumentasi yang kuat. Yassona mengingatkan, Nuril harus dibela dan amnesti mesti diberikan kepada Nuril supaya tidak terdapat Nuril- Nuril lainnya yang justru kena pidana saat melaporkan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan.

Di tempat yang sama, Nuril mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. “Saya ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, yang...,” kata Nuril sambil menahan air mata. Ia tampak tak kuasa melanjutkan kalimat ucapan terima kasihnya. Nuril berharap Presiden dapat memberikan amnesti kepadanya.

Nuril mengatakan amnesti dari Presiden Jokowi merupakan satu-satunya harapan baginya untuk bisa lepas dari jeratan pidana setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukannya. 

 

tri/Ant/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment