Koran Jakarta | September 19 2019
No Comments
Kelahiran Pancasila

PDIP: Juni, Bulannya Bung Karno

PDIP: Juni, Bulannya Bung Karno

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyelenggarakan Lingkar Dialog Pancasila bersama dengan organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan lembaga sosial masyarakat (LSM) dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang akan jatuh pada 1 Juni nanti. Dalam sambutannya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan bahwa pihaknya juga menganggap bulan Juni sebagai bulannya Proklamator Republik Indonesia, Bung Karno, selain bulan lahirnya Pancasila. “PDIP selalu menganggap bahwa bulan Juni sebagai bulannya Bung Karno. Tanggal 1 Juni Bung Karno menggagas Pancasila. Tanggal 6 Juni hari lahir beliau. Tanggal 21 Juni hari wafatnya beliau,” ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (27/5). Lebih jauh lagi, Wakil Ketua MPR RI tersebut mengatakan bahwa bulan Juni identik dengan tokoh bangsa. Selain hari lahir Pancasila dan hari Bung Karno, beberapa tokoh nasional lahir di bulan Juni, seperti Presiden Soeharto yang lahir pada 8 Juni, Presiden Habibie yang lahir pada 25 Juni, hingga Presiden Jokowi yang lahir pada 21 Juni. “Bukan hanya bulannya Bung Karno, tapi bulan Juni, bulannya pemimpin bangsa,” tegas Basarah.

Dijunjung Tinggi

Oleh karena itu, Basarah menuturkan Pancasila harus dijunjung tinggi sebagai ideologi negara. Sebab, Pancasila tidak akan bisa diganti oleh ideologi apa pun karena statusnya sebagai Kaidah Fundamental Negara. Meskipun keberadaannya melampaui konstitusi, namun teksnya berada di dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak bisa diubah melalui amendemen. “Pancasila juga akan tetap menaungi persatuan bangsa karena ia menjadi titik temu yang menyatukan. Ia akan terus dibela oleh mayoritas moderat dan kaum minoritas ideologi dan agama,” terangnya. Basarah pun khawatir, jika ideologi Pancasia tidak dijaga, ideologi bangsa Indonesia akan dirasuki paham-paham radikal. Sebab, berdasarkan survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dukungan terhadap NKRI Bersyariah menaik 9 persen dari 4,6 persen pada tahun 2015, menjadi 13,2 persen pada tahun 2018.

“Ancaman terhadap Pancasila juga tidak hanya dikembangkan oleh ideologi islamisme yang ingin mengganti dasar negara Islam, tapi digunakan sebagai politik identitas yang sarat akan SARA,” ucapnya. Sementara itu, Ketua PBNU, KH Marsudi Syuhud, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung Pancasila. Sebab, Pancasila merupakan hasil kesepakatan dan musyawarah pendiri bangsa, yang juga merupakan kesepakatan dari ulama-ulama terdahulu bersama tokoh politik bangsa. “NU akan selalu menjaga PBNU. P untuk Pancasila, B untuk Bhinneka Tunggal Ika, N untuk NKRI, dan U untuk UUD 1945,” pungkasnya.

tri/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment