PDIP Terbuka dengan Partai di Luar Koalisi | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 6 2019
No Comments
Pimpinan MPR

PDIP Terbuka dengan Partai di Luar Koalisi

PDIP Terbuka dengan Partai di Luar Koalisi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka peluang bergabungnya partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk masuk ke dalam paket pimpinan MPR RI periode 2019-2024. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan bahwa opsi tersebut terbuka karena MPR adalah rumah kebangsaan bagi bangsa Indonesia sehingga harus merepresentasikan kekuatan partai politik yang ada di parlemen. “Tidak ada lagi blok KIK atau blok KIAM (Koalisi Indonesia Adil Makmur). Semua diharapkan melebut dalam komposisi itu sehingga Pimpinan MPR dapat mewarnai spektrum politik nasional dan mereka bisa menjadi representasi persatuan Indonesia,” ujar Basarah usai rapat Pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7).

Kemudian, Wakil Ketua MPR tersebut mengharapkan, proses penentuan paket Pimpinan MPR dapat dilakukan melalui jalur musyawarah mufakat. Menurut dia, jalur voting merupakan tradisi khas demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia. Diharapkan, lanjut Basarah, hasil dari musyawarah tersebut muncul lima Pimpinan MPR yang merepresentasikan partai politik di parlemen dan juga di DPD. “Harapan saya secara pribadi, lima orang kepemimpinan MPR mendatang harus mewakili spektrum kekuatan politik di MPR termasuk dari unsur DPR RI,” harapnya.

Terkait posisi Ketua MPR, Basarah menganggap wajar apabila ada anggapan bahwa seyogyanya PDIP tidak mengambil jatah kursi MPR karena sudah dipastikan mendapatkan pucuk pimpinan DPR. Ia menerangkan, partainya menjunjung tinggi nilai semangat gotong royong dan kebersamaan sehingga akan memegang etika politik dengan menghargai pendapat partai politik lain. “Kita lihat saja dinamikanya seperti apa. Nama yang sudah muncul Calon Ketua MPR dari Golkar dan PKB, atau nanti akan muncul nama-nama lain. Karena MPR iru lembaga permusyawaratan, maka saya harapkan pimpinan MPR dilakukan dengan musyawarah mufakat, bukan voting,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa peluang bergabung partainya ke dalam paket pimpinan MPR yang diusung KIK tersebut memang terbuka. Sebab, dalam penentuan pimpinan MPR memang diperlukan lobi dan musyawarah lintas parpol dan juga DPD. Ia mengakui, partainya sudah membuka pembicaraan dengan partai lain terkait paket pimpinan MPR. “Semua di gedung ini kan selalu akhirnya lobi-lobi yang menentukan, lobi-lobi itu sekarang masih dalam proses awal pembicaraan,” ujar Muzani.

Sementara itu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa partainya tidak akan menutup kemungkinan jika pada akhirnya partai politik eks pendukung Prabowo-Sandi dengan KIK melebut dalam satu paket pimpinan MPR. Namun, ia berharap dalam prosesnya dapa dilakukan secara musyawarah mufakat. “Kalau pimpinan, sekali lagi MPR sebagai majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang lalu, kita harap betul-betul bisa sejuk. bisa bagus, kalau bisa musyawarah mufakat,” pungkas Ketua MPR tersebut.

tri/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment