Pembatasan Hak Prerogatif Presiden

Pembaca Senin (12/8) menggelitik. Hal ini ter­utama terlihat dari judulnya yang berbunyi, Masih Adakah Hak Prerogatif Itu.” Isi surat pembaca ter­sebut secara garis besar mempertanyakan tentang hak prerogatif presiden dalam sistem presidensial karena para ketua umum partai mulai menyodorkan nama-nama yang menurut mereka layak menjadi menteri.

Malahan Ketua Umum PDI-P, Megawati, menuntut par­tainya harus diberi jatah menteri terbanyak. Alasannya, partai banteng moncong putih itu telah memenangkan pemilu. Masuk akal? Permintaan Megawati itu disampai­kan di depan peserta Kongres V dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.

Uniknya, Presiden Jokowi pun langsung menjawab per­mintaan Megawati. Intinya, Jokowi menyanggupi untuk memberi jatah menteri terbanyak kepada PDI-P. “Yang jelas, PDI-P pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya,” kata Presiden. Jadi, Jokowi telah memberi jaminan PDI-P akan memperoleh jatah kursi menteri terbanyak. Berapa jumlah kursi menteri yang akan diberikan kepada PDI-P oleh Pre­siden Jokowi?

Meski menjamin akan memberi yang terbanyak, Jokowi tidak menyebut angka. Secara berkelakar, dia menyebut kalau partai lain mendapat dua, sedang PDI-P mendapat empat, ya sudah dua kali. Tapi tidak selalu dua kali seperti itu karena ketika dia melontarkan kalau partai lain tiga, lalu peserta kongres berteriak, enam, Jokowi bilang, “Ya, belum tentu juga.”

Dari isu yang muncul dalam Kongres V PDI-P tersebut, menggelitik pertanyaan surat pembaca: masih adakah hak prerogatif itu. Baik juga untuk direnungkan bersama, te­patkah ungkapan-ungkapan, langkah-langkah, dan tinda­kan-tindakan para ketua umum partai. Mereka tidak saja sekadar minta jatah menteri, tetapi membatasi Presiden agar memilih nama yang disodorkan. Padahal yang diso­dorkan ketua umum partai, belum tentu sesuai dengan keinginan Presiden.

Malahan, Megawati tidak mau hanya empat jatah. Dia minta yang lebih banyak, dan terbanyak! Jadi ada dua pembatasan hak prerogatif. Pertama, fait accompli nama (Presiden hanya bisa memi­lih dari nama-nama yang di­sodorkan ketua umum partai. Tidak tahu, apakah praktik sebelum ini seperti itu atau Presiden bisa memilih di luar nama yang disodorkan).

Pembatasan prerogatif kedua adalah jumlah kursi menteri. Secara logika per­mintaan PDI-P mungkin bisa diterima karena telah meme­nangkan Jokowi dalam Pil­pres 2019, khususnya minta jatah menteri terbanyak. Tapi menyebut angka (jangan empat)?

Saat ini, PDI-P mendapat jatah lima menteri. Mereka Mendagri Tjahjo, Menko PMK Puan, Menteri Hukum dan HAM, Yassono, Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung, serta Seskab Pramono. Koalisi lain, PKB (3), NasDem (3), Golkar (3), Hanura dan PPP (1). Sekarang partai pendu­kung Jokowi lebih banyak lagi. Kalau setiap partai akan diberi jatah menteri, lalu masihkah “kabinet ahli?” Jangan sampai yang terjadi adalah “kabinet partai”.

Memang banyak partai pendukung, baik untuk me­raih kemenangan. Tetapi, ketika sampai pada penyusunan kabinet, mereka menjadi beban tersendiri bagi Presiden. Semua itu karena “tak ada makan siang gratis.” Dukungan partai tentu harus “dibayar”. Salah satunya dengan mem­beri jatah menteri. Semoga ketua umum partai mengerem diri, jangan bersifat mendikte Presiden agar Kepala Negara masih memiliki “sedikit” hak prerogatif.

Memang Presiden Jokowi sebagai orang Jawa tentu ada rasa sungkan. Maka dari itu, para ketua umum partailah yang mesti tahu diri. Jangan memaksakan kehendak, se­hingga mempersulit posisi presiden. Boleh saja mendu­kung, tetapi mestinya diikuti ketulusan. Jangan ada mau­nya kalau mendukung. Hanya, bukan politik namanya kalau ada ketulusan.