Penetapan Imam Nahrawi sebagai Tersangka Sah dan Sesuai Prosedur | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments
Putusan Praperadilan

Penetapan Imam Nahrawi sebagai Tersangka Sah dan Sesuai Prosedur

Penetapan Imam Nahrawi sebagai Tersangka Sah dan Sesuai Prosedur

Foto : ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
BACAKAN PUTUSAN I Hakim Tunggal Elfian (tengah) membacakan putusan sidang praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jakarta, Selasa (12/11). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon Imam Nahrawi terhadap termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gugatan praperadilan dalam kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Hakim tung­gal Elfian tolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda Olah­raga, Imam Nahrawi, terhadap Komisi Pemberantasan Korup­si (KPK). Elfian menegaskan penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi yang dilakukan KPK sah secara hukum.

“Menyatakan, menolak per­mohonan praperadilan untuk seluruhnya,” ujar hakim tung­gal Elfian saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11).

Elfian menjelaskan peneta­pan Imam sebagai tersangka sah dan dilakukan menurut prosedur yang berlaku. Hakim Elfian juga memutuskan kepu­tusan KPK menahan Imam telah sesuai dengan prosedur.

Imam sebelumnya mengajukan delapan petitum dalam gugatan praperadilannya. Tiga di antaranya, yakni menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon un­tuk seluruhnya. Kemudian, menyatakan surat perintah pe­nyidikan nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang menetap­kan pemohon sebagai tersang­ka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu, memerintah­kan termohon untuk menge­luarkan pemohon seketika sebagai tahanan Rutan KPK cabang Pomdam Guntur Ja­karta Timur sejak putusan di­bacakan.

Penyidik KPK sendiri mene­tapkan Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Mifta­hul Ulum, sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Na­sional Indonesia melalui Ke­menpora tahun anggaran 2018. Imam diduga telah menerima suap sebanyak 14.700.000.000 rupiah melalui Miftahul sela­ma rentang waktu 2014–2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016–2018 Imam juga diduga meminta uang senilai 11.800.000.000 rupiah. Total penerimaan 26,5 miliar rupiah tersebut diduga merupakan commitment fee atas penguru­san proposal hibah yang diaju­kan KONI.

Sementara itu, kuasa hu­kum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Saleh, mempertanyakan putu­san hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan Imam. Saleh menyayangkan langkah hakim yang menjadikan bukti kuitansi yang diserahkan KPK selaku termohon sebagai per­timbangan. Menurut Saleh, terdapat kejanggalan dalam bukti tersebut.

“Bukti T43 hanya ditan­datangani oleh Johnny F Awuy. Sementara di sebelah kirinya itu ada nama Ending Fuad Amidi dan itu belum tanda tangan selaku Sekjen KONI. Jadi, kita masih meragukan bukti itu,” kata Saleh selepas sidang putusan, Selasa.

Saleh menilai kuitansi terse­but belum sempurna untuk dijadikan bukti. Saleh melan­jutkan, bukti-bukti yang mesti dipertimbangkan adalah bukti acara pemeriksaan. Selanjut­nya, Saleh juga mempersoal­kan status sekretaris pribadi Imam, Miftahul Ulum, yang disebut sebagai representasi Imam. ola/Ant/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment