Koran Jakarta | July 22 2019
No Comments
Sengketa Pilpres

Pengunjuk Rasa di Depan Gedung MK Akan Ditindak Tegas

Pengunjuk Rasa di Depan Gedung MK Akan Ditindak Tegas

Foto : ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A
DIJAGA KETAT - Pengendara sepeda melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi yang dijaga aparat kepolisian di Jakarta, Senin (24/6).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Menteri Koordinator Bi­dang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, meng­ingatkan bahwa kepolisian telah mela­rang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat pem­bacaan putusan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) pada Kamis (27/6). Tujuan larangan itu untuk mengantisi­pasi potensi ricuh seperti yang terjadi pada 21-2 Mei 2019. Kepolisian juga akan bertindak tegas dan tidak akan tinggal diam jika hal itu terulang lagi.

“Demonstrasi itu kan ada yang mengajak, ada yang mendorong, menghasut, nanti kan kita tinggal tahu siapa tokoh yang bertanggung jawab itu. Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbul­kan kerusuhan,” ujar Wiranto di Kom­pleks Parlemen Senayan, Jakarta, Se­lasa (25/6).

Wiranto mengatakan, pihaknya ti­dak mau main-main dalam menjaga keamanan nasional. Dia merasa pe­merintah sudah berada di jalan yang benar dalam mengatasi potensi keri­cuhan tersebut.

Ia mengakui aksi unjuk rasa me­rupakan hak masyarakat. Namun, dia mengingatkan kebebasan masing-ma­sing individu tidak boleh sampai mengganggu kebebasan orang lain. “Kebebasan tidak boleh ganggu ke­amanan nasional, ada toleransi hu­kum. Jika toleransi hukum dilanggar, dilewati, ya kita tinggal menindak saja kok, siapa tokohnya itu,” kata dia.

Aksi unjuk rasa mengawal proses MK memutus sengketa Pilpres ren­cananya bakal dilakukan Persauda­raan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) serta ormas lainnya pada 28 Juni 2019. Tanggal tersebut semula sebagai waktu bagi MK untuk memutuskan hasil seng­keta Pilpres. Namun, MK melakukan perubahan n untuk mempercepat sidang pembacaan putusan menjadi tanggal 27 Juni 2019.

Membuat Kekacauan

Di tempat berbeda, Kapolri Jende­ral Polisi Tito Karnavian mengatakan pihaknya melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Kons­titusi jelang dan saat sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Massa yang mau melakukan aksi dialihkan ke area di depan Patung Kuda. “Saya juga sudah menegaskan kepada Ka­polda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK,” kata Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Selasa.

Keputusan itu berkaca dari kejadi­an kerusuhan 21-22 Mei 2019, yang diduga telah direncanakan oleh seke­lompok perusuh. Tito mengaku tidak ingin ada oknum yang memanfaat­kan diskresi Kepolisian untuk mem­buat kekacauan.

“Jadi peristiwa 21-22 Mei itu sudah direncanakan memang untuk rusuh. Saya tidak ingin itu terulang kembali, kebaikan yang kita lakukan, diskresi, saya tidak ingin lagi disalahgunakan,” ungkap dia. fdl/jon/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment