Koran Jakarta | October 16 2019
No Comments
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Terkait Pembangunan Wilayah Perbatasan

Perbatasan Harus Mampu Menjadi Pusat Pertumbuhan di Daerah

Perbatasan Harus Mampu Menjadi Pusat Pertumbuhan di Daerah

Foto : ANTARAFOTO
A   A   A   Pengaturan Font
Sejak mulai menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo (Jokowi) langsung mencanangkan program membangun Indonesia dari pinggiran. Wilayah tapal batas negara atau perbatasan jadi salah satu prioritas Jokowi untuk dibangun.

 

Mantan Wali Kota Solo itu tidak ingin wilayah perbatasan jadi beranda belakang negara. Tapal batas negara harus jadi halaman depan negara yang penuh daya tarik.

Untuk mengelola program pem­bangunan di perbatasan, sudah dibentuk Badan Nasional Penge­lola Perbatasan atau BNPP. Badan ini dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri. Koran Jakarta berkesem­patan mewawancarai Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang juga Kepala BNPP. Berikut petikan wawancaranya.

BNPP yang Anda pimpinan telah berusia sembilan tahun, harapan Anda?

Harapan saya sederhana saja, mudah-mudahan BNPP selalu menjaga dengan baik hal-hal yang telah dikerjakan dan dibangun di perbatasan selama ini. Ya karena semuanya adalah untuk menjaga beranda terdepan wilayah ke­daultan NKRI.

BNPP sekarang genap berusia sembilan tahun. Saya ingat pada saat sidang kabinet pertama dipimpin langsung oleh Bapak Jokowi dan Bapak Wapres Jusuf Kalla, Pak Jokowi langsung memerintah­kan kepada seluruh kementerian terkait, khususnya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Kesehatan, khususnya dan secara terpadu dengan kementerian yang lain diperintahkan dalam waktu dua tahun harus selesai membangun perbatasan, baik yang be­sar maupun yang kecil.

Jadi, sekarang wajah perba­tasan telah berubah?

Ya, wajahnya juga 1.000 persen ibaratnya telah berubah selama dua tahun ini. Saya juga berterima kasih pada TNI dan Polri. Karena perubahan di perbatasan tidak lepas dari peran TNI dan Polri lewat Polsek dan pos pengamanan perbatasan yang secara selek­tif terus ditingkatkan. Kemu­dian pasukan-pasukan TNI di perbatasan yang ada di seluruh perbatasan yang ada bekerja tanpa lelah menjaga kedaulatan.

Dari sisi pertahanan bagaimana?

Perbatasan ini kan beranda wilayah kedaulatan NKRI, ya wajahnya harus bagus. Sekarang sudah bagus. Pertahanannya juga sudah bagus, dijaga TNI kita yang menjaga kedaulatan, dijaga kepoli­sian kita untuk menjaga kamtib­masnya, kemudian pemda-pemda setempat.

Perbatasan ini bukan hanya tempat lalu lalang, tapi juga harus mampu menjadi pusat-pusat per­ekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah bisa terwujud dengan baik, itu tekad Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla. Waktu awal memimpin, pokoknya dua tahun sudah selesai perbatasan yang ada di wilayah NKRI.

Jadi, kalau sekarang sudah berubah 1.000 persen Anda um­pamakan, pekerjaan rumah yang belum dirampungkan apa saja?

Tinggal menyelesaikan yang ke­cil-kecil, karena wilayah perbatasan kita ini kan begitu luas, ada yang di Kaltara, yang ada di Kalteng, pulau-pulau terluar, itu akan dibangun minimal simbol-simbol kedaulatan kita, batas wilayah kita dengan baik.

Tugas dan peran BNPP sendiri apa sebenarnya?

Jadi, tugas BNPP itu hanya mengoordinasikan 17 kementerian dan lembaga, di mana Bapak Men­ko Polhukam sebagai pengarahnya. Kami hanya mengoordinasikannya. Kayak Bappenas-nyalah yang kita persiap dengan baik. Itu saja.

Apakah BNPP ada kajian khusus untuk di Kalimantan, mengingat di Kalimantan itu akan dibangun ibu kota yang baru?

Oh enggak ada. Karena letak ibu kota baru yang sudah itu, sudah dipersiapkan oleh Bappenas itu bukan masuk wilayah perbatasan. Jadi yang berbatasan dengan negara, dengan negara Filipina, Papua Nugini, dengan Timor Leste, dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Singapura, itu saja domain BNPP. agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment