Perlu Antisipasi Lonjakan Pengangguran | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments
Target Pertumbuhan Meleset I Kebijakan Mesti Berbasis Corak Tiap Daerah

Perlu Antisipasi Lonjakan Pengangguran

Perlu Antisipasi Lonjakan Pengangguran

Foto : Sumber: BPS – Litbang KJ/and - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Saat ini, profil pengangguran makin hari terus didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan tinggi.

 

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meleset dari target rata-rata tujuh persen dalam lima tahun terakhir dinilai bakal memicu masalah pengangguran yang serius. Sebab, per­tumbuhan ekonomi yang hanya lima persen per tahun tidak cukup untuk menciptakan lapangan kerja baru yang dibutuhkan oleh tambahan po­pulasi dari usia kerja atau usia produktif.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Mudrajad Kuncoro, mengemukakan ke­gagalan pemerintah untuk melihat pengungkit ekonomi di masing-masing daerah, dalam men­dukung pertumbuhan nasional, akan membuat Indonesia menghadapi jebakan demografi.

Fenomena itu ditandai dengan angkat­an kerja yang jumlahnya melebihi penduduk nonproduktif, tidak terserap oleh lapangan kerja baru. Padahal, saat ini profil penganggur­an makin hari terus didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan tinggi.

Jobless growth ini makin gawat karena pengangguran didominasi tenaga terdidik dan terampil. Maka kebijakan ekonomi jangan bias Jakarta, tapi harus berbasis corak masing-ma­sing wilayah, biar bareng-bareng setiap wila­yah tumbuh tinggi dan menyerap tenaga kerja di daerah masing-masing,” papar Mudrajad, ketika dihubungi, Minggu (6/10).

Menurut dia, saat ini upaya mencetak satu juta lapangan kerja baru juga terkendala era industri 4.0 yang lebih banyak menggunakan mesin daripada tenaga kerja manusia. Kendala kedua adalah upah minimum yang terus naik. Di berbagai daerah, upah dalam 10 tahun ter­akhir naik rata-rata 8–24 persen.

“Situasi hard to hire, costly, dan hard to fired karena pesangon yang besar. Ini harus dica­ri solusi yang adil bagi pengusaha dan buruh. Tidak mudah, tapi kalau mencermati dinamika daerah, tidak Jakarta sentris, pasti ketemu jalan keluarnya,” tukas Mudrajad.

Analisis Bank Dunia

Sebenarnya, Bank Dunia dalam “Develop­ment Policy Review 2014, Indonesia: Avoiding The Trap” telah memaparkan potensi persoalan tenaga kerja itu. Menurut lembaga itu, Indonesia harus tumbuh di atas lima persen untuk meng­hindari persoalan pengangguran yang serius.

Sebab, populasi usia kerja diproyeksikan naik signifikan pada 10 tahun ke depan (mulai 2014), sebelum mencapai puncaknya, dalam porsi terhadap total populasi pada sekitar 2025.

Mayoritas dari tambahan 14,8 juta jiwa yang akan bergabung dalam populasi usia kerja pada 2020 akan mencari pekerjaan, dan untuk menyerapnya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Berdasarkan analisis sensitivitas antara tam­bahan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi periode 1990–2012, jika secara tahunan Indo­nesia tumbuh 6,5 persen, maka akan mencipta­kan 12,4 juta pekerjaan baru pada 2020. Apabila RI hanya tumbuh 5 persen per tahun maka ada tambahan 10,2 juta pekerjaan baru pada 2020.

“Jadi, perbedaan antara tumbuh 5 persen dan 6,5 persen adalah 2,2 juta pekerjaan dalam delapan tahun. Ini tentu saja sangat signifikan,” tulis laporan Bank Dunia itu.

Dalam jangka yang lebih panjang, pertum­buhan ekonomi yang pesat (di atas 5 persen) juga diperlukan bila Indonesia ingin naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, sebe­lum populasi mulai menua.

Bagi Indonesia, untuk mencapai status pen­dapatan tinggi pada 2030--misalnya dengan pendapatan per kapita 12 ribu dollar AS--maka akan butuh pertumbuhan tahunan 9 persen dalam 16 tahun ke depan, mulai 2014.

Pertumbuhan di bawah level tinggi tersebut, setidaknya di atas tren 5–6 persen, dibutuhkan agar Indonesia lolos dari jebakan negara ber­pendapatan menengah atau middle income trap.

Pendapatan per kapita Singapura, Korea Se­latan, Jepang, dan Hong Kong di atas 12 ribu dollar AS ketika populasi negara-negara ter­sebut mulai tua. Indonesia sangat membutuh­kan pertumbuhan yang benar-benar pesat un­tuk mencapai seperti itu.

Terkait target pertumbuhan, Menteri PPN/Ke­pala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, meng­ungkapkan pertumbuhan ekonomi yang dipatok di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Na­sional (RPJMN) 2014–2019 sebesar 7 persen.

Namun, realisasinya dalam beberapa tahun terakhir, tak pernah menyentuh angka target yang ditetapkan. “Bahkan, 2019 itu targetnya 8 persen. Itu mungkin terlalu tinggi,” kata Bambang. YK/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment