Perlu Komitmen Serius untuk Capai Target RUEN | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 6 2019
No Comments
Energi Surya

Perlu Komitmen Serius untuk Capai Target RUEN

Perlu Komitmen Serius untuk Capai Target RUEN

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Beberapa bulan lalu semarak diadakan kampanye Gerakan Nasional Sejuta Solar Atap untuk mendukung pemberdayaan solar atap yang digagas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ES DM), era Ignasius Jonan.

Kampanye ini bertujuan meningkatkan instalasi penggunaan solar atap di Indonesia dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menargetkan instalasi tenaga surya photovoltaic (PV) sebesar 6,5 gigawatt pada 2025 dan 45 gigawatt pada 2050.

Namun proyek yang memanfaatkan sinar matahari itu stagnan selama bertahun-tahun hanya dengan 0,1 gigawatt saja dari instalasi atap tenaga surya hingga saat ini. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kerja lebih keras lagi untuk menambah sekitar 6,4 gigawatt tenaga surya tambahan dalam waktu kurang dari enam tahun agar bisa mencapai target RUEN.

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia mengalami perkembangan yang paling lama mengenai instalasi tenaga surya ini. Berdasarkan data dari ASEAN Centre for Energy (ACE), pada Juni 2019, instalasi tenaga surya di seluruh ASEAN mencapai 9,1 gigawatt.

Ini merupakan perubahan yang sangat signifikan dari sebelumnya yang hanya 0,03 gigawatt pada 2010. Pertumbuhan ini dikontribusi dari instalasi tenaga surya di beberapa negara, seperti Thailand sebanyak 3 gigawatt, Malaysia 0,7 gigawatt, Filipina 0,8 gigawatt dan Vietnam yang secara mengejutkan menjadi kontributor paling besar sebanyak 4,5 gigawatt.

Pertumbuhan instalasi tenaga surya di lima negara ini merupakan hasil dari rancangan insentif untuk energi terbarukan, dari sistem Feed in Tariff (FiT). Karenanya, instalasi tenaga surya pun secara signifikan tumbuh setelah perkembangan dari FiT ini.

Vietnam menjadi negara paling berkembang untuk instalasi tenaga surya paling tinggi sejak dua kali sistem FiT diluncurkan. Ini menjadikan Vietnam negara paling besar penginstall tenaga surya PV di ASEAN, dengan Thailand diurutan kedua.

Sebenarnya Indonesia bisa mengikuti kesuksesan Vietnam dalam memanfaatkan energi matahari. Indonesia dan Vietnam sama-sama kaya akan batu bara dan masih dominan menggunakannya sebagai sumber dayanya untuk memenuhi permintaan energi yang cukup tinggi dipertumbuhan ekonomi mereka.

Sebagai tambahan, Indonesia dan Vietnam juga sama-sama memiliki struktur pasar listrik yang mirip, di bawah model pembeli tunggal dengan satu perusahaan milik negara. Di Indonesia, ada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sementara Vietnam memiliki Vietnam Electricity (EVN). Sehingga bukan hal yang mustahil untuk Indonesia meniru kesuksesan Vietnam dalam menggenerasi lebih dari 4 gigawatt dalam menginstalasi tenaga surya selama dua tahun. gma/R-1

Kepedulian Sektor Finansial

Menggunakan kesuksesan Vietnam sebagai referensi dalam memberdayakan matahari sebagai sumber dayanya. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari Indonesia dari Vietnam. Pertama, harga pengaturan insentif tenaga surya yang tepat. Vietnam meluncurkan tarif untuk tenaga surya 0,0935 dollar AS per kilowatt jam (kWh) pada 2017. Tarif tenaga surya FiT diatur lebih tinggi dibandingkan tarif listrik harga rata-rata retail, yaitu 0,0803 per kWh. Dengan begitu, biaya tersebut tidak terlalu menjadi beban bagi EVN di samping para pengembang energi terbarukan dan investor memberikan intesif pada tenaga surya.

Di Indonesia, mengacu pada Biaya Pokok Penyediaan listrik oleh PLN atau BPP, harga energi terbarukan negara termasuk, tenaga surya dibatasi hingga maksimum tarif eceran lokal, yaitu sekitar 0,07 dollar AS per kWh untuk wilayah permintaan listrik yang tinggi seperti di Jawa. Ini tentunya tidak memberikan insentif untuk pembangkit tenaga surya karena tarif listrik lokal mencerminkan biaya produksi dari batu bara atau fosil lainnya.

Apalagi sejak BPP menyusun biaya untuk pembangkit bahan bakar fosil, ini tentunya membuat para pengembang energi terbarukan tidak tertarik. Belajar dari pioner di negara ASEAN lainnya yang telah sukses secara signifikan menambahkan tenaga surya PV, pemerintah memerlukan investasi yang insentif sebelum mereka memperoleh penghargaan.
Setelahnya, pemerintah baru bisa secara lebih jauh membantu mengurangi harga energi terbarukan ketika pasar telah matang. Penyesuaian FiT atau ketidakintensifan tarif tentunya akan membuat pasar tenaga surya PV terus stagnan.

Sebagai tambahan, dukungan dari sektor finansial sangat penting. Di Vietnam, bank dan sektor finansial lainnya sangat peduli dengan proyek tenaga surya PV ini. Mereka sangat suportif dalam melakukan perjanjian pembelian dan bisa menyediakan pinjaman pada para pengembang. Dan kebanyakan bank yang meminjamkan untuk proyek ini adalah bank-bank lokal. Tetapi di Indonesia, kepedulian dari sektor finansial masih perlu memerlukan banyak perbaikan.

Selain itu, industri lokal yang matang mendukung permintaan tenaga surya juga sangat vital. Vietnam memiliki pabrik industri tenaga surya yang siap untuk menyalurkan permintaan yang tinggi ketika FiT baru diluncurkan. Di Asia, Vietnam merupakan produsen tenaga surya PV terbesar ketiga dengan kapasitas 5,2 gigawatt per tahun pada 2016, setelah India dan Tiongkok.

Sebelum FiT, produksi modul surya sebagian besar untuk ekspor, tetapi kapasitas produksi Vietnam telah menyiapkan pasar lokal untuk pendirian FiT. Dengan cara ini, para pengembang pun turut menggunakan modul surya lokal dibandingkan yang diimpor karena mereka bisa memberikan lebih banyak manfaat ekonomi lokal.

Di Indonesia, produksi tenaga surya PV sebanyak 416 megawatt per tahun pada 2017, sehingga membuat harga modul surya lokal jauh lebih mahal ketimbang yang diimpor. Sementara itu, Indonesia juga memiliki regulasi yang minimal 40 persen dari produk lokal yang harus digunakan untuk proyek energi terbarukan. Tentunya hal ini menambah beban para pengembang energi terbarukan.

Dari sini, pemerintah bisa belajar bahwa tidak hanya intensif pembelian listrik dari tenaga surya, melainkan juga mendukung kemampuan pabrik lokal tenaga surya untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Selanjutnya, mempermudah proses mendapatkan izin dan dukungan dari pemerintah lokal mengenai proyek tenaga surya ini juga tidak kalah pentingnya. Di Vietnam, beberapa pihak berwenang lokal di beberapa daerah di mana potensi tenaga surya tinggi dikembangkan menjadi roadmap pengembangan daerah tenaga surya. Sehingga para pengembang tidak lagi berurusan dengan proses yang panjang untuk mendapatkan izin, bahkan di beberapa daerah menyediakan insentif mereka seperti lahan untuk disewakan. Hal ini pun mempercepat jumlah waktu instalasi tenaga surya.

Indonesia bisa mendukung industri tenaga surya dengan mengubah skema mereka dari yang bangun-miliki-operasi-transfer, menjadi yang lebih mudah seperti bangun-miliki-operasi. Partisipasi pemerintah lokal dibutuhkan untuk meningkatkan alur kebijakan yang sejalan dengan target nasional dan roadmap. Dengan mencoba adaptasi kesuksesan Vietnam dalam membangun tenaga surya ini akan jauh lebih mudah Indonesia mencapai target pada 2025. gma/R-1

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment