Potensi Zakat untuk APBN | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments

Potensi Zakat untuk APBN

Potensi Zakat untuk APBN

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

oleh Dr Tika Widiastuti

Keterbatasan anggaran pemerintah dan kebutuhan pembangunan yang besar mengharuskan adanya penggalian sumber-sumber pembiayaan pembangunan baru. Salah satu yang memiliki potensi besar adalah dana sosial seperti zakat dan wakaf. Dalam sejarah Islam, zakat merupakan instrumen fiskal yang sangat penting, dan masih tetap relevan dalam konteks saat ini.

Studi Beik (2012) menunjukkan bahwa potensi zakat Indonesia mencapai 3,4 persen dari PDB sehingga mencapai 217 triliun rupiah pada tahun 2012. Dengan PDB tahun 2018 sebesar 14.837 triliun (BPS, 2019), potensi zakat setahun mencapai 504 triliun. Ini tentunya mencapai 25,96 persen pendapatan pemerintah tahun 2018 yang mencapai 1.942,3 triliun.

Dengan potensi yang begitu besar, zakat, infak, sedekah (ZIS) yang berhasil dikumpulkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) baru mencapai 8,2 triliun pada 2018. Ini hanya sekitar 1,6 persen dari potensi zakat tahun 2018.

Sebenarnya, ZIS yang dibayarkan umat Islam selama tahun 2018 jauh dari angka tersebut. Sebab, berbagai studi seperti Saidi (2003) dan Pirac (2007) menyebut bahwa hanya 6 persen muzakki Indonesia membayar zakat kepada BAZ/LAZ. Sebanyak 94 persen membayar tidak melalui lembaga zakat resmi.

Sebanyak 66 persen membayar melalui amil dekat rumah seperti masjid, pesantren, atau yayasan anak yatim, dan 28 persen membayar langsung kepada penerima zakat (mustahiq), terutama fakis miskin. Dengan asumsi tersebut, kemungkinan besar ZIS setahun mencapai 16,67 kali perolehan LAZ/BAS atau 133 triliun rupiah pada tahun 2018.

Apa penyebabnya? Banyak faktor perolehan zakat jauh dari potensinya, di antaranya saat ini, literasi zakat pada kaum muslimin masih cukup rendah. Utamanya berkaitan dengan objek zakat. Teks tentang objek zakat dalam Al Quran dan hadits memang terbatas, sehingga sangat mengandalkan ijtihad para ulama. Secara umum, setiap muslim harus memahami bahwa esensi objek zakat adalah pendapatan dan simpanan.

Pendapatan merupakan objek zakat utama, namun bentuknya saat ini sangat berbeda dibanding zaman dulu, sehingga diperlukan ijtihad. Salah satu yang penting munculnya objek lain berupa zakat profesi. Dalam konteks ini, pendapatan apa saja menjadi objek zakat (QS 2:267). Maka pendapatan pengacara, dokter, polisi, PNS, atau profesi lain juga merupakan objek zakat.

Sementara itu, objek zakat simpanan mengandung pengertian bahwa simpanan apa saja merupakan objek yang harus dizakati. Karena itu, surat berharga, saham, obligasi, deposito, atau simpanan barang bernilai lainnya merupakan objek zakat. Semuanya disamakan dengan simpanan emas yang harus dikeluarkan zakat setelah mencapai haul (setahun) dan nishab, yaitu batas simpanan terendah yang terkena wajib zakat.

Kemudian, lembaga zakat. Meningkatkan profesionalisme menjadi suatu keharusan untuk memaksimalkan pengumpulan zakat. Saat ini, kinerja BAZ/LAZ sudah cukup baik. Namun, membuat ukuran kinerja mereka sangat penting agar kepercayaan terhadap lembaga zakat meningkat. Di sinilah, Baznas sebagai regulator zakat harus segera menyusun ukuran kinerja yang baik, layaknya pengukuran kinerja lembaga keuangan seperti bank atau asuransi.

Selama ini, pemerintah sudah menjadikan zakat sebagai pengurang pajak tidak langsung (deductible taxable income). Ke depan, pemerintah perlu menjadikan zakat sebagai pengurang pajak langsung (tax deductible) seperti Malaysia. Zakat menjadi pengurang pajak langsung tidak perlu dikhawatirkan mengurangi perolehan pajak.


Digitalisasi
Semua itu menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam World Zakat Forum di Bandung, pekan lalu. Forum juga membahas isu digitalisasi zakat yang diyakini dapat meningkatkan perolehan. Kemudahan teknologi menjadikan orang muslim lebih mudah mengetahui kewajiban zakat dan melaksanakan pembayaran. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital sudah selayaknya diterapkan LAZ/BAZ.

Perlu menyinergikan zakat dan APBN. Sejarah mencatat, zakat merupakan salah satu instrumen penting pembangunan pemerintahan Islam. Meski penggunaan zakat bersifat spesifik, delapan golongan sebagaimana ditegaskan dalam At-Taubah ayat 60, namun banyak program pemerintah bisa menggunakan dana zakat, di antaranya program-program pemberdayaan umat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masjid.

Dengan demikian, bisa dilakukan integrasi dana zakat dan APBN dalam membiayai pembangunan. Sinergi pemerintah-lembaga zakat akan menguntungkan kedua pihak. Sinergi akan membuat penyaluran zakat lebih efektif. Lembaga zakat akan berbagi dengan pemerintah dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, mereka bisa fokus pada objek atau daerah tertentu. Begitu juga pemerintah bisa memfokuskan dana pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan pada daerah yang tidak ditangani lembaga zakat.

Hal ini bisa terwujud jika pemerintah sungguh-sungguh memposisikan zakat sebagai bagian dari pemerintah dengan cara meningkatkan literasi, mendorong muslim untuk membayar zakat, dan memberi insentif pembayar zakat. Jika potensi zakat besar itu bisa dimaksimalkan, pemerintah akan sangat terbantu membiayai pembangunan. Ini utamanya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pendidikaan, dan kesehatan. Penulis Dosen Ekonomi Syariah FEB Universitas Airlangga

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment