Presiden: Dalam UU KPK Tidak Ada Kembalikan Mandat

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penyerahan mandat pimpinan Komisi Pemberantasan Korup­si (KPK) tidak pernah terjadi.

“Sejak awal saya tidak per­nah meragukan pimpinan KPK yang sekarang. Saya katakan berkali-kali bahwa kinerja KPK itu baik. Dan, di dalam Undang- Undang KPK tidak mengenal yang namanya mengembalikan mandat, enggak ada. Yang ada itu mengundurkan diri, me­ninggal dunia (itu) ada, terkena tindak pidana korupsi iya, tapi yang namanya mengembali­kan mandat itu enggak ada,” kata Presiden usai memberikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Na­sional XVI Himpunan Peng­usaha Muda Indonesia (Hipmi), di Jakarta, Senin (16/9).

Hal tersebut disampaikan Presiden menanggapi per­nyataan Ketua KPK, Agus Ra­hardjo, bersama Komisioner Laode Muhammad Syarif, dan Komisioner Saut Situmorang yang ingin menyerahkan man­dat KPK kepada Presiden Joko Widodo. Sikap ini diambil, ka­rena para komisioner merasa KPK diperlemah dan tidak di­ikutsertakan dalam pemba­hasan kebijakan tentang KPK yang diambil pemerintah, ter­masuk revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Bahkan, para pimpinan KPK, mengaku tidak mengetahui isi dari RUU KPK Inisiatif DPR tersebut.

Presiden menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi revisi yang diinisiasi oleh DPR. “Jadi, saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi, bijaklah kita dalam bernegara,” tegas Presiden.

Mengenai revisi UU KPK di DPR, Presiden mengajak se­mua pihak untuk ikut menga­wasinya. Sebab, ke depan, KPK akan terus diperkuat. “KPK tetap pada posisi kuat dalam pemberantasan korupsi tugas kita bersama,” jelas Presiden.

Di tempat terpisah, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengaku masih menjalankan tugas dan wewenangnya di KPK. Agus me­negaskan masih menungggu arahan Presiden Jokowi.

“Ya, kita menunggu saja. Kita tetap bekerja seperti biasa, kita menunggu arahan Presiden,” ujar Agus di Gedung KPK, Senin.

Pimpinan Terpilih KPK

Sementara itu, Dewan Per­wakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan lima orang Pim­pinan KPK periode 2019–2023. Pengesahan tersebut dilakukan setelah menyetujui laporan Komisi III tentang FPT Capim KPK, pada sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Sena­yan, Jakarta, Senin.

Diketahui, lima Pimpinan terpilih KPK terdiri dari satu orang Ketua, yakni Firli Bahuri, serta empat orang Wakil Ke­tua, yakni Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Lili Pintau­li Siregar, dan Nurul Ghufron. fdl/ola/tri/AR-2