Presiden: Tak Ada Utang untuk Ibu Kota Baru | Koran Jakarta
Koran Jakarta | April 5 2020
No Comments
Pemerataan Pembangunan

Presiden: Tak Ada Utang untuk Ibu Kota Baru

Presiden: Tak Ada Utang untuk Ibu Kota Baru

Foto : DOK SETKAB
BERSAMA WARTAWAN I Presiden Joko Widodo saat diskusi bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memas­tikan pemerintah tidak berutang dalam ben­tuk apa pun untuk membangun ibu kota baru.

“Yang kita tawarkan tidak ada pinjaman, tidak ada government guarantee (penjamin­an pemerintah). Enggak ada, jadi semua kerja sama,” kata Presiden dalam acara dis­kusi dengan wartawan, di Istana Merdeka Ja­karta, Jumat (17/1).

Presiden Jokowi sebelumnya memper­kirakan butuh dana 466 triliun rupiah untuk membangun ibu kota baru.

Untuk membangun ibu kota baru yang ter­letak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kar­tanegara, Kalimantan Timur, pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional un­tuk duduk sebagai Dewan Pengarah. Ketiga­nya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Soft­bank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. “Ada nama besar lain yang ingin juga ikut masuk, tapi sampai saat ini belum kita beri lampu hijau. Keba­nyakan, tiga itu dulu,” ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku meminta sen­diri kepada ketiganya untuk dapat ikut mem­bantu di Dewan Pengarah. “Ini penghargaan yang tinggi. Kita ini negara besar loh, bangsa besar loh. Jangan pesimis begitu (dengan) diberikan penghargaan untuk duduk di da­lam Dewan Pengarah perpindahan ibu kota ini kerja besar loh dan akan jadi sejarah,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan Dewan Pengarah perpindahan ibu kota tidak men­dapatkan gaji. “Sudah saya sebutkan angka kekayaannya (Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan) 1,4 triliun dollar AS. Enggak kuat lah kita gaji beliau,” katanya.

Presiden pun membantah pemerintah melego Pulau Mori di Sulawesi Tengah ke­pada Syekh Mohammed Zayed bin Al Na­hyan. “Enggak, Enggak. Kita ini bukan me­nawarkan pulau. Kita menawarkan investasi. Misalnya di Labuan Bajo yang ini sedang kita dorong,” katanya.

Sedangkan untuk melaksanakan teknis pemindahan ibu kota seluruhnya dilakukan Badan Otorita Ibu Kota (BOI). “Kita ini dari penanggung jawab dan di BOI itu orang In­donesia semua. Organisasinya kan di BOI, 100 persen kita semua di situ,” tegas Presiden. Ant/AR-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment