Presiden Minta Pembenahan Pendidikan untuk Respons Perubahan Global

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pembe­nahan menyeluruh di bidang pendidikan segera dilakukan. Menurut Presiden, pembenah­an tersebut dimaksudkan agar pendidikan nasional mampu beradaptasi dengan perubah­an global yang berjalan dengan cepat.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengantar rapat terbatas (ra­tas) soal Program Pendidikan dan Beasiswa di Kantor Presi­den, Jakarta, Selasa (12/11).

“Saya beberapa kali telah menekankan betapa pen­tingnya pembenahan sistem pendidikan kita agar mampu merespons perubahan yang berjalan begitu cepat, agar le­bih fleksibel, agar lebih adaptif dengan perubahan dunia yang kita alami,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, agar se­mua bisa terealisasi diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat di sektor pendidikan ter­sebut. Caranya, dengan peman­faatan infrastruktur dan kema­juan teknologi untuk mengatasi rentang geografis Indonesia yang luas dan terbentang di 17 ribu pulau.

“Sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kua­litas pendidikan yang bisa menjangkau rentang geografis negara kita yang sangat luas betul-betul bisa kita laksana­kan karena mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang ada,” tutur Presiden.

Fasilitas Pendidikan

Dalam kesempatan itu, Pre­siden juga memberi perhatian bagi kualitas infrastruktur fisik pendidikan seperti gedung-ge­dung sekolah utamanya yang berada di daerah-daerah ter­pencil di Indonesia. Hal itu di­lakukan karena banyak gedung sekolah yang dianggap mem­bahayakan keselamatan siswa dan guru.

“Walaupun ini adalah wila­yah ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Namun, saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan,” ucap Presiden.

Selanjutnya, kata Presiden, pemerintah saat ini juga mem­persiapkan program beasiswa yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Presiden pun meminta agar pro­gram tersebut benar-benar di­persiapkan dengan baik.

“Jangan sampai mereka ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan,” tu­tup Presiden.

Rapat diikuti sejumlah pe­jabat dan menteri Kabinet In­donesia Maju, di antaranya Menristek Bambang Brodjone­goro, Menpan-RB Tjahjo Kumo­lo, Menhub Budi Karya Sumadi, Menag Fachrul Razi, Menkop dan UKM Teten Masduki, Men­teri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo, Menkominfo Johny G Plate, Menkes Terawan, Men­dikbud Nadiem Makarim.

Selanjutnya, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Menko Kemaritim­an dan Investasi Luhut Pan­jaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Men­sesneg Pratikno, Seskab Pramo­no Anung, KSP Moeldoko, Men­keu Sri Mulyani, dan Menaker Ida Fauziyah. fdl/AR-2