Program BPNT Belum Efektif | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 19 2020
No Comments
Pengelolaan APBN l Peningkatan Anggaran Sosial Harus Perhitungkan Angka Kemiskinan

Program BPNT Belum Efektif

Program BPNT Belum Efektif
A   A   A   Pengaturan Font
Kalau jumlah program pengentasan kemiskinan semakin bertambah, sudah semestinya tren penurunan dari penduduk miskin harus semakin besar.

 

JAKARTA – Kenaikan ang­garan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai tak efektif mengurangi angka kemiskinan. Sebab, dengan program BPNT yang telah berjalan selama be­berapa tahun terakhir ini, pen­gurangan tingkat kemiskinan cenderung berjalan lamban.

Pengamat Ekonomi Insti­tute of Development for Eco­nomics and Finance (Indef), Eny Sri Hartati, meragukan klaim pemerintah mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mampu mengurangi angka kemis­kinan. Menurutnya, diban­dingkan antara peningkatan dana bantuan dari pemerintah terhadap penanggulangan ke­miskinan tidak terlalu berdam­pak signifikan.

“Kemiskinan di Indonesia yang absolut saja pengurangannya lambat sekali. Sehingga yang harus dievaluasi itu ada­lah apakah betul berbagai pro­gram-program kemiskinan ini sudah tepat sasaran? Termasuk untuk berbagai macam bantu­an,” paparnya ketika dihubungi Koran Jakarta, Minggu (29/9).

Menurutnya, kalau jumlah program pengentasan kemis­kinan semakin bertambah, se­mestinya tren penurunan dari penduduk miskin harus sema­kin besar.

Dia menambahkan hasil beberapa studi menunjuk­kan bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran. Menu­rutnya, sekitar 25 persen ma­syarakat miskin yang terdaftar oleh pemerintah belum tentu mendapatkan BPNT.

Karena itu, lanjutnya, ha­rus ada perhitungan antara peningkatan anggaran dengan angka kemiskinan, dengan to­tal bantuan yang mencangkup 15,6 juta keluarga miskin.

Seperti diketahui, pemer­intah mengalokasikan 2.528,8 triliun rupiah untuk APBN 2020. Untuk program jaring pengaman sosial, pemerintah mengalolasikan anggaran se­besar 372,5 triliun rupiah. Dari jumah tersebut, sekitar 28,1 tri­liun rupiah diperuntukan bagi program BPNT.

“Ini perbaikan yang dilaku­kan oleh pemerintah pada 2020 dengan menaikkan jumlah yang akan diterima oleh ma­syarakat tidak mampu menjadi 150 ribu rupiah dibandingkan sebelumnya yang hanya 110 ribu rupiah,” papar Dirjen Ang­garan Kementerian Keuangan, Askolani, Kamis pekan lalu.

Pelatihan Kerja

Selain menambah alokasi untuk program BPNT, mulai tahun depan, pemerintah me­nyiapkan dana sebesar 10 tri­liun rupiah bagi dua juta orang yang berhak menerima Kartu Pra Kerja. Bantuan tersebut dalam rangka mempersiapkan generasi muda melalui pelati­han kerja.

“Dana untuk Kartu Pra Kerja dicadangkan dalam pos ang­garan Bendahara Umum Nega­ra (BUN),” kata Askolani.

Di sisi lain, Askolani men­gatakan, hingga sekarang, pemerintah masih mengkaji tentang kementerian atau lembaga yang berhak untuk mengakomodasi program itu. Sebab, rencananya akan ditetapkan satu kementerian atau lembaga yang akan me­ngelola Kartu Pra Kerja itu.

“Kemungkinan nanti akan dibentuk management office-nya untuk mengelola Kartu Pra Kerja, misalnya di Kemenaker, maka kita akan putuskan dan pindahkan dana itu ke Ke­menaker,” ujarnya.

Kartu Pra Kerja adalah kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja un­tuk mendapatkan pelayanan pelatihan vokasi dan serifikasi kompetensi kerja. uyo/E-10

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment