Koran Jakarta | September 18 2019
No Comments
Antisipasi Krisis - RI Tak Boleh Lengah, Tantangan Makin Kompleks

RAPBN Belum Mampu Tangkal Ancaman Resesi

RAPBN Belum Mampu Tangkal Ancaman Resesi

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
>> Target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 diprediksi sulit tercapai

>> Penerimaan pajak bakal meleset, pemerintah mesti tambah utang baru.

 

 

JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai pengelolaan anggaran negara belum mampu menghindarkan Indonesia dari ancaman resesi global. Sebab, asumsi makro ekonomi dalam RAPBN 2020, terutama target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, masih mengisyaratkan Indonesia belum dapat meninggalkan perlambatan ekonomi.

Peneliti Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai asumsi makro ekonomi dalam RAPBN 2020 masih berupa rancangan yang belum cukup mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki negara untuk menghindari resesi global. Gejala resesi antara lain terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. “Seperti asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3 persen. Besaran ini sama seperti target dalam APBN tahun ini,” jelas dia, saat dihubungi, Minggu (18/8).

Artinya, lanjut Rizal, target tersebut menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun depan sama dengan tahun sekarang. “Bahkan, angka ini kurang realistis dengan kondisi ekonomi global dan kemampuan nasional.” Menurut dia, target itu terlalu tinggi dan pastinya sangat sulit untuk mencapainya.

“Pertumbuhan ekonomi global sedang slowdown, maka target pertumbuhan pun perlu dikoreksi, termasuk tahun ini,” tukas Rizal. Dia mengingatkan konsumsi dan investasi yang menjadi andalan penggerak ekonomi, sepanjang paruh pertama tahun ini memberikan sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum membaik. Ini tecermin dari investasi yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II 2019.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan indikator investasi hanya tumbuh 5,01 persen, atau lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang sebesar 5,85 persen. Bahkan, realisasi pertumbuhan investasi di bawah pertumbuhan ekonomi. “Ini sangat mengkhawatirkan,” jelas Rizal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato RUU tentang APBN 2020 beserta Nota Keuangan, Jumat (16/8), mengingatkan Indonesia tidak boleh lengah. Sebab, tantangan ekonomi ke depan semakin berat dan kompleks, ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian, beberapa emerging market mengalami krisis, dan beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif.

“Kita juga menghadapi tantangan perang dagang. Depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti yuan Tiongkok dan peso Argentina, membuat kita harus waspada,” ujar Presiden.

Menurut Kepala Negara, saat ekonomi negara lain melambat, Indonesia harus mampu tumbuh. “Situasi krisis harus kita balik sebagai peluang, kita harus jeli. Kita manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia Maju,” tukas Jokowi.

Salah satu kuncinya, lanjut dia, meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital.

 

Sisi Pendapatan

 

Dihubungi terpisah, Guru Besar Ekonomi dari Universitas Surabaya, Wibisono Hardjopranoto, mengatakan dalam menghadapi ancaman resesi, pemerintah semestinya melancarkan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan APBN. Beberapa kebijakan yang patut dikeluarkan adalah mendorong peran sektor swasta, pengendalian konsumsi barang mewah, dan pengendalian impor barang yang dapat diproduksi di dalam negeri.

“Pengelolaan APBN dalam menghadapi resesi adalah melalui sisi pendapatannya. Perusahaan swasta harus disokong melalui sejumlah insentif, terutama bisnis yang belum menghasilkan keuntungan. BUMN harus masuk dukungan agar pajak yang dihasilkan dapat menyehatkan APBN,” jelas dia.

Peneliti Indef, Abdul Manap Pulungan, memprediksi target defisit anggaran negara pada 2020 sebesar 307,2 triliun rupiah bakal sulit tercapai. “Dengan kondisi global yang cukup sulit, yang disertai oleh kondisi domestik yang melemah, terutama pada penerimaan pajak, defisit 1,76 persen akan terlewati,” papar dia, akhir pekan lalu.

Abdul Manap menambahkan, harga minyak tahun depan juga diperkirakan tidak begitu tinggi. Penerimaan pajak pun diperkirakan tidak akan tercapai sehingga pemerintah harus mencetak utang baru dan menambah beban APBN. 

 

ers/SB/YK/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment