Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Totok Daryanto, Terkait Program Legislasi Nasional 2019

Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Gantikan RUU yang Belum Selesai

Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Gantikan RUU yang Belum Selesai

Foto : ISTIMEWA
Totok Daryanto
A   A   A   Pengaturan Font
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki banyak pekerjaan rumah di bidang legislasi. Pasalnya, menjelang akhir jabatan, masih banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum dapat dituntaskan.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan bahwa dari 55 RUU yang tersisa di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019, optimistis setengahnya akan dirampungkan Parlemen pada akhir periode ini. Kendati demikian, pembahasan RUU di DPR sering kali terhambat dengan berbagai masalah yang ada, baik dari komitmen pemerintah maupun lobi-lobi fraksi yang masih alot.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Totok Daryanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Berikut hasil pembahasannya.

Prolegnas sejauh ini masih menyisakan banyak RUU yang belum tuntas, bagaimana tanggapan Anda?

Ya, Badan Legislasi berusaha untuk menyelesaikan seluruh undangundang yang dibahas di Baleg. Jadi, ada beberapa undang-undang yang pembahasannya di Baleg itu, yang prioritas yang akan diselesaikan di Baleg. Seperti tahapan RUU tentang Penyadapan, sekarang ini kan sebenarnya baru tahap pada penyusunan, sehingga nanti masih menunggu dari Badan Musyawarah untuk ditetapkan di bahas di mana, apakah di Komisi III atau di Baleg, pasti akan diselesaikan ada periode ini.

Kalau RUU tersebut tidak selesai, mekanismenya seperti apa?

Oh iya, kita punya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Itu akan kita revisi dan pada akhir periode ini juga diselesaikan. Revisi UU tersebut akan punya dampak yang sangat positif di dalam penyusunan perundang-undangan, karena selama ini kan UU yang dibahas oleh DPR pada periode tertentu itu tidak bisa di carry over pada periode berikutnya. Nah, sekarang dengan perubahan undang-undang itu nanti akan diatur norma bahwa seluruh hasil pembahasan di bidang legislasi oleh DPR pada periode ini akan menjadi bahan atau dokumen resmi dan legal untuk dibahas pada DPR periode berikutnya. Jadi, itu salah satu terobosan yang akan dibuat oleh DPR.

Berarti, dengan revisi UU No 12 Tahun 2011, RUU yang tidak selesai bisa di-carry over pada DPR periode berikutnya?

Iya bisa melanjutkan, tidak dari nol lagi, karena ini dokumen yang legal dan bisa dilanjutkan dengan perubahan ini yang sekarang sedang kita kebut untuk menyelesaikan revisi UU No 12 Tahun 2011.

Sudah sejauh mana revisi UU tersebut?

Sudah berjalan di Baleg. Kan hanya mengubah beberapa pasal saja. Ada beberapa norma yang diubah untuk mengatur agar RUU yang tidak selesai pada periode ini dapat dilanjutkan pembahasannya pada periode selanjutnya.

Lalu, Baleg sudah menyusun RUU mana saja yang akan dicarry over?

Baleg akan membuat laporan tentang seluruh pembahasan RUU yang ada di DPR, baik yang ada di Baleg maupun yang ada di alat kelengkapan lainnya. Dan itu nanti menjadi bahan dokumen resmi untuk DPR periode berikutnya bekerja. Jadi, seluruhnya bisa digunakan. Saat ini, Baleg masih menyusun daftar tersebut. 

 

trisno juliantoro/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment