Koran Jakarta | September 19 2019
No Comments
Program Legislasi

RUU Larangan Minuman Alkohol Masih “Deadlock”

RUU Larangan Minuman Alkohol Masih “Deadlock”

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Larangan Minuman Beralkohol, Lili Asdjudiredja, mengungkapkan pembahasan RUU inisiatif DPR itu sampai saat ini masih deadlock. Padahal, DPR sudah memberi jalan tengah dengan mengusulkan nama RUU diubah menjadi RUU tentang Minuman Beralkohol, tetapi di dalamnya ada klausul beberapa larangan tertentu. “Semua Pemerintah keberatan dengan nama RUU. Kami sudah beri solusi, tapi sejumlah hal masih belum ada kesepakatan. Belakangan, pembahasan tertunda-tunda,” ujar Lili Asdjudiredja, kepada Koran Jakarta, Senin (27/5).

Lili berharap, pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, kembali membahas RUU yang sangat penting ini. Sebab kata politisi senior Golkar ini, UU ini nantinya menjadi pedoman dan dasar hukum pengaturan mengenai minuman beralkohol sehingga pengusaha maupun mereka yang berkepentingan dengan minuman alkohol memiliki pegangan kuat. “Karena tiadanya UU, kita melihat di masyarakat muncul berbagai produk minuman oplosan yang mengandung alkohol dan itu membahayakan. Mislanya di Kabupaten Bandung Barat saja beberapa waktu lalu puluhan orang meninggal karena menenggak minuman oplosan,” kata Lili. Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol, Arwani Thomafi, pernah menyebutkan tertunda- tundanya RUU ini hingga beberapa tahun karena faktor tangan-tangan tak tampak (invisible hand) untuk memandulkan kerja Pansus. Target akhirnya agar tidak pernah ada UU Larangan Minuman Beralkohol.

Impor Etil Alkohol

Dalam perbincangan dengan Koran Jakarta, Lili Asdjudiredja juga meminta agar Menteri Perdagangan Enggartiasto menunda impor ethyl alcohol atau etil alkohol dari Pakistan dengan bea masuk 0 persen. Impor dengan bea masuk nol persen ini akan mematika industri etil alhokol di dalam negeri yang berbasis dari tebu. “Kalau alasan Kemendag mengimpor etil alhokol dengan alasan untuk bahan baku sabun, kosmetik, dan lain-lain, itu porsinya kecil sekali, sementara lebih banyak untuk bahan minuman beralkohol. Jadi, sebaiknya dipikir ulang,” tegas Lili. Lili mengusulkan agar beas masuk tidak nol persen melainkan di atas 50 persen. Seperti dilakukan Malaysia dengan bea masuk 60 persen. Yang ekstrem di Pakistan, bea masuk 90 persen. “Mengapa kita nol persen, padahal impor etil alhokol dari Pakistan yang di negaranya saja mengenakan tarif 90 persen,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR ini juga mengungkapkan pada September tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah secara resmi mengirim surat ke Kemendag pada 6 September 2018 terkait ratifikasi protokol perubahan perjanjian “Indonesia –Pakistan Preferential Trade Agreement” khususnya Ethyl Alcohol. Dalam surat dua halaman itu, MUI meminta Mendag tidak memberikan kemudahan atas impor atil alkohol dari Pakistan dengan menghapus bea masuk dari 30 persen menjadi 0 persen. Kemudian, menyarankan kepada pemerintah untuk mengatur penggunaan alhokol agar diarahkan pada hal-hal yang positif seperti untuk industri kimia dan sebagainya.

sur/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment