Koran Jakarta | October 16 2019
No Comments

Semua Harus Berjuang Menyelamatkan KPK

Semua Harus Berjuang Menyelamatkan KPK
A   A   A   Pengaturan Font

Judul : Jangan Bunuh KPK
Penulis : Denny Indrayana
Penerbit : Intrans Publishing
Cetakan : 2017
Tebal : xxviii + 246 halaman
ISBN : 978–602- 6293-03-9

DPR telah menerbitkan draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Presiden menolak sebagian dan me­nyetujui sebagian poin revisi tersebut. Poin yang disetujui Presiden hingga kini masih menjadi polemik dan membuat sebagian masyarakat turun jalan untuk menyuarakan penolakan.

Opini publik jelas membaca bahwa langkah DPR sebagai usaha melemah­kan KPK atau bahkan malah meng­habisinya. KPK garang terhadap para koruptor dari level jabatan mana pun, termasuk dari anggota DPR. Menurut buku, serangan terhadap KPK sudah terlalu sering.

Tercatat sejak Indonesia merdeka, ada 12 lembaga sejenis yang dilemah­kan kekuasaan, bahkan dihabisi. Pada Orde Lama ada lima lembaga, masa Orde Baru empat lembaga, dan pasca-Reformasi tiga lembaga. Yang terakhir bernama Tim Koordinasi Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) didirikan tahun 2005 yang akhirnya juga tumbang. Kemudian, dibentuklah KPK yang saat ini juga di­dorong ke lubang nasib serupa (hlm 32).

KPK dibentuk karena maraknya perilaku korupsi yang mulai menjadi budaya birokratis. Karena lembaga lain tidak sepenuhnya bisa menangani masalah tersebut, maka dibentuk lem­baga independen dengan kewenangan istimewa. Orang melakukan korupsi kadang bukan karena jahat, tapi tidak mampu menahan godaan ketika pelu­ang tersebut terbuka lebar (hlm 61).

Ada negara yang pernah memi­liki rekam jejak indeks korupsi akut seperti Indonesia, antara lain Hong Kong. Maka, Hong Kong tahun 1974 membentuk lembaga antikorupsi In­dependence Commission Againts Cor­ruption (ICAC). “Hong Kong memiliki kemiripan dengan Indonesia sekitar empat dekade silam,” kata Bertrand de Speville, mantan komisioner ICAC (hlm vi).

Dia mengisahkan awalnya personel ICAC pesimistis berhadapan dengan sistem korup yang sudah beranak pinak bertahun-tahun. Memberan­tas korupsi saat itu seperti mission impossible. Namun perlahan-lahan, dia berhasil memotong budaya korup­si. Buahnya, pertumbuhan ekonomi Hong Kong berkembang pesat dan para investor berdatangan karena tidak khwatir lagi diperas oknum pe­nguasa.

ICAC berhasil karena mendapat dukungan publik, pemerintah, dan sis­tem yang mapan. Lalu bagaimana In­donesia? Sebenarnya, Indonesia bisa seperti Hong Kong asalkan dukungan dari tiga elemen tersebut juga kuat. Sayangnya, tidak demikian. Tragedi 12 lembaga antikorupsi sebelumnya sudah menunjukkan lemahnya du­kungan political will dari pemerintah. KPK sekarang juga hendak dilemah­kan secara hukum oleh pemerintah.

Sistem pendukung KPK juga ber­usaha rusak seperti kejaksaan dan kepolisian. Kedua lembaga tersebut mitra kerja KPK. Jika keduanya rusak, KPK tidak memiliki full power untuk melakukan aksinya dalam penyelidik­an serta penegakan hukum yang adil. Rakyat sebagai salah satu pilar kekuat­an KPK juga tidak luput dari peng­gasakan moral dan mental. Mereka diancam dan ditakuti-takuti. Gerakan yang mendukung KPK dipolarisasi sebagai tindakan melawan keadilan (hlm xvi).

Buku ini menjelaskan seluruh tindakan yang dilakukan KPK selama belasan tahun menunaikan amanat bangsa memberantas perampokan uang rakyat dalam bentuknya yang variatif. KPK sudah menunjukkan hasil setiap tahun. Tahun 2015, IPK Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya.

KPK akan terus memainkan peran pentingnya selama dikawal untuk terus bergerak bebas. Dari buku ini pembaca diharapkan bisa melihat berdasarkan data valid yang sedang menimpa KPK. Kemudian, pembaca diharapkan berperan aktif melindung­inya dari segala tindakan yang bisa membunuhnya. Tanpa KPK, sangat dikhawatirkan tindakan korupsi akan lebih mengerikan lagi di negeri ter­cinta ini. Diresensi Misnawi, Dosen IAIN Madura

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment