Sistem Zonasi Bukan untuk Mempersulit Peserta Didik | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 11 2019
No Comments
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Terkait Sistem Zonasi dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru

Sistem Zonasi Bukan untuk Mempersulit Peserta Didik

Sistem Zonasi Bukan untuk Mempersulit Peserta Didik

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi dalam pelaksanaannya. Hal tersebut kerap menimbulkan keresahan karena dianggap membatasi anak didik dalam memilih sekolah.

 

Di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabu­paten/kota, zonasi juga mengakibatkan tiap daerah berbeda dalam menerapkan PPDB. Untuk mengupas hal terse­but, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Pendidikan dan Kebu­dayaan, Muhadjir Effendy. Berikut rangkuman wawancaranya.

Tanggapan Anda terkait pihak-pihak yang merasa resah dengan kebijakan zonasi dalam PPDB ini seperti apa?

Percaya, kita punya niat baik dan kebijakan zonasi ini tidak untuk mempersulit. Ini justru untuk masa depan pendidikan kita. Jika ini di­jalankan dengan baik, pemerataan pendidikan di Indonesia akan tercapai. Itu orientasinya.

Terkait ada anggapan zonasi ini sulit diterapkan karena wilayah daerah berbeda-beda bagaimana?

Zonasi itu jangan dipandang kaku. Kalau masalahnya di zona itu tidak ada sekolah, ting­gal diperlebar saja batas zonanya. Zonasi ini kan bukan pendekatan rayon, karena rayon itu sangat kaku dan sifatnya administratif di samping menggunakan seleksi passing grade itu.

Kalau ada anak yang bukan dari daerah di provinsi luar, tetapi anak itu lebih mudah mengakses pendidikan provinsi tersebut, ting­gal masuk ke sekolah yang ada di sana. Cukup ada MoU atau kesepakatan bilateral antardaerah yang bersebelahan itu.

Ada be­berapa daerah yang kesulitan menerapkan ini seperti apa?

Justru ha­rusnya lebih mudah karena daerah yang tahu kondisinya seperti apa. Teknologi tidak selamanya bisa jadi acuan. Harus ada pengecekan lapangan. Nanti hasil tersebut disesuaikan untuk menentukan zonasi. Selain itu, dengan adanya zonasi juga kita tahu kecamatan atau zona mana yang tidak punya sekolah. Itu berarti selanjutnya harus dibangun sekolah di wilayah itu.

Zonasi ini dianggap tidak mewadahi siswa yang me­miliki prestasi akademik memilih sekolah favorit. Tang­gapan Anda?

Persentasenya kan memang 90 persen untuk zonasi, nanti di dalam ini dianggarkan untuk anak tidak mampu dan berke­butuhan khusus, 5 persen untuk jalur prestasi, 5 persen lagi untuk pindahan. Jadi tetap ada di 5 persen itu.

Kalaupun kompetisi masih di dalam zona tidak masalah dan masih bisa ditoleransi dan masuk ke 90 persen itu. Kalau memang keterbatasan tempat. Jadi jangan mengubah persentase.

Jadi tidak masalah tiap daerah berbeda?

Tentu saja tidak. Setiap daerah punya perbedaan wilayah. Tapi jangan sampai tidak menjalankan zonasi dan tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Kalau sam­pai daerah mau menghapuskan kebijakan zonasi ini, saya rasa akan menghambat dalam proses pemer­ataan pendidikan.

Zonasi ini sebenarnya bukan hanya untuk PPDB saja. Bisa dijelaskan terkait itu?

Betul. Dengan zonasi ini, kita akan tahu masalah pendidikan sampai masalah-masalah terkecil. Selanjutnya juga permasalahan-permasalahan tersebut akan diselesaikan berbasis zona. Misalnya dalam redistribusi guru di sekolah yang sekarang favorit. Ini yang dilakukan setelah PPDB sehingga akan ketahuan sekolah itu bagus apakah karena guru atau siswa.

Untuk orang tua siswa yang keberatan karena tidak bisa mendaftarkan anaknya ke seko­lah negeri favorit seperti apa?

Bisa mendaftarkan ke sekolah swasta yang memang sudah teruji. Kalau sekolah negeri harus mem­punyai hak yang sama untuk semua warga. Karena sifatnya kan fasilitas publik. Jadi, setiap orang harus pu­nya hak yang sama. Ketidakadilan-ketidakadilan harus kita berantas. aden maruf/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment