Koran Jakarta | July 22 2019
No Comments
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Mengenai Persiapan Pilkada Serentak 2020

Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak 2020 Telah Disepakati

Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak 2020 Telah Disepakati

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR.

Rapat dengar pendapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Herman Haeron. Dalam rapat yang digelar secara tertutup, hadir Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang disertai beberapa direktur jenderal di kementeriannya. Sementara dari KPU, hadir para komisioner yang dipimpin Ketua KPU, Arif Budiman. Begitu juga dengan Bawaslu, Ketua Badan Pengawas, Abhan, hadir langsung mengikuti rapat.

Dalam rapat disepakati beberapa hal, terutama menyangkut soal program, tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah serentak yang rencananya bakal kembali digelar pada tahun 2020. Untuk mengupas itu lebih lanjut, dan untuk mengetahui apa saja yang disepakati dalam rapat, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, usai mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut menghadiri rapat di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Tadi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, bersama KPU, dan Bawaslu, apa saja yang disepakati?

Dalam rapat dengar pendapat tadi ada beberapa hal yang disepakati. Salah satu yang disepakati, Komisi II menyetujui rancangan Peraturan KPU atau PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota untuk tahun 2020. Namun dalam rapat juga Komisi II memberikan beberapa catatan terkait pilkada serentak yang akan digelar pada 2020 di masing-masing tahapan.

Apa saja catatan dari Komisi II DPR?

Nanti, catatan-catatan ini yang akan dibicarakan secara mendalam pada RDP berikutnya.

Anda sebagai wakil dari pemerintah, dalam rapat memaparkan apa saja?

Dalam rapat, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) sebagai wakil pemerintah melaporkan beberapa hal, antara lain tentang pelaksanaan pemilu serentak 2019 yang telah digelar kemarin. Secara umum, Komisi II memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemilu 2019, terutama dukungan dari Kementerian Dalam Negeri.

Ada catatan khusus dari Komisi II terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu?

Ya, sementara terhadap kinerja penyelenggara pemilu, khususnya KPU, hampir semua anggota Komisi II meminta agar dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan Pemilu 2019. Utamanya tentang masa kampanye yang panjang dan netralitas petugas KPUD yang mendesak dibenahi.

Komisi II juga meminta KPU melakukan penyempurnaan regulasi. Regulasi yang diminta untuk disempurnakan adalah, antara lain UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, karena banyak yang kurang sinkron. Sementara kepada Bawaslu, Komisi II meminta badan pengawas agar melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawasan yang belum optimal.

Persiapan Kemendagri sendiri dalam menyongsong pilkada serentak tahun 2020 bagaimana?

Kemendagri sendiri tadi sudah memaparkan rencana dan persiapan dukungan pemerintahan terhadap pilkada di sembilan provinsi 224 kabupaten dan 37 kota, dalam bentuk laporan yang sangat diapresiasi oleh pimpinan Komisi II.

Nanti, pada rapat dengar pendapat selanjutnya Komisi II meminta Kemendagri untuk memaparkan hasil evaluasi dukungan pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018. Khususnya terkait polemik akurasi data pemilih antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan KPU, dana hibah pilkada, netralitas ASN, tingkat partisipasi pemilih, kondisi keamanan dan ketertiban, dukungan teknis, penunjukan penjabat, pelaksana tugas dan pejabat sementara kepala daerah serta kewenangan mutasi mereka. 

 

agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment